Indeks Pasal Karet

Berdasar pemeriksaan, polisi sebut motif Ismail mengunggah guyonan Gus Dur hanya iseng saja dan suka mengutip pernyataan tokoh.

Membawa sengketa pemberitaan ke polisi hanya akan memperburuk iklim kebebasan pers di Indonesia.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan pihaknya telah kirim surat ke Polda Sumatera Barat soal perkara aktivis Sudarto.

Pemerintah seharusnya mendengarkan masukan masyarakat saat menyusun RKUHP

DPR RI akan memutuskan apakah RKUHP disahkan atau ditunda setelah konsultasi dengan Presiden Jokowi.

Pasal penghinaan presiden dalam KUHP warisan kolonial telah dibatalkan MK. Tapi DPR dan pemerintah membangkitkannya lagi.

Sejumlah pasal dalam RKUHP dinilai mencederai demokrasi dan patut ditolak.

Koalisi Pemantau Peradilan menilai ada potensi kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang mengkritik pengadilan.

Pasal karet kerap digunakan jadi alat untuk melawan masyarakat sendiri.

Di zaman SBY, pernah ada beberapa orang yang ditangkap gara-gara menghina presiden. SBY mengaku tak terlalu ambil pusing atas penghinaan itu.

RUU Permusikan dibicarakan di mana-mana. Petisinya ditandatangani ratusan ribu akun. Ini adalah hasil konsolidasi ratusan musisi. 

Capres Sandiaga Uno menegaskan jika dirinya dan Prabowo Subianto terpilih dalam Pilpres 2019 akan merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Innocentius Syamsul, penanggung jawab naskah akademik RUU Permusikan, mengatakan pasal-pasal bermasalah sangat mungkin dihapus.

Anggara menilai logika berpikir legislator yang menyusun regulasi keliru, karena jika ada UU, harus ada larangan dan sanksi.

Fadli Zon marah Ahmad Dhani dipenjara karena UU ITE. Tapi dia enggan merevisi itu meski punya kapasitas. Bagi dia yang salah dari UU ITE hanya penerapannya.

Dalam KUHP yang lama, penghinaan presiden diatur dalam Pasal 134--pasal yang kemudian dicabut MK karena dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Keberadaan pasal karet dinilai berbahaya karena ada ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam penerapannya.

Anggota Panja RUU KUHP ari Fraksi PPP dan Nasdem menyatakan, semua fraksi di DPR telah sepakat pasal penghinaan Presiden masuk dalam KUHP.

Korban pelecehan seksual yang mencari keadilan malah menjadi pesakitan. Seorang ibu pegawai Tata Usaha di SMA 7 dikriminalisasi setelah menjadi korban pelecehan seksual.

Sesudah vonis 2 tahun dibacakan hakim, rasa sedih, nelangsa, kesal, dan marah ditumpahkan ratusan pendukung Ahok.