Indeks Ott Patrialis Akbar

KPK mengaku memiliki bukti kuat sebelum menangkap Patrialis Akbar. Bukti itu adalah draft putusan MK No 129 yang ditemukan dari tangan Kamaludin.

Patrialis Akbar resmi mengundurkan diri dari MK. Sidang etik MK akan segera berkirim surat ke presiden. Dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan membentuk pansel penggantian hakim konstitusi pilihan SBY ini.

Presiden akan segera membentuk pansel untuk gantikan Patrialis bila MK sudah ajukan surat permohonan penggantian.

Komisi Yudisial mendukung langkah MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK).

Tantangan MK ke depannya adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik yang sudah tercoreng setelah ditetapkannya hakim MK Patrialis Akbar sebagai tersangka korupsi.

KPK menahan Patrialis Akbar terkait dugaan suap "judicial review" uu tentang peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dokumen pembukuan perusahaan, voucher penukaran mata uang asing serta draft putusan perkara.

Presiden belum terima surat permohonan pemberhentian Patrialis Akbar dari Mahkamah Konstitusi.

Presiden Jokowi mengaku sangat kecewa terkait kasus yang menimpa Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar terkait dugaan suap.

Kuota daging sapi impor asal India mengancam profit bisnis milik Basuki Hariman. Uang suap yang diberikan pada orang terdekat Patrialis Akbar pun menggiring Basuki jadi tersangka.

Basuki Hariman yakin bahwa dirinya telah dijebak oleh Kamaluddin saat OTT KPK. Ia juga menjabarkan bahwa dirinya kerap diperas oleh Kamaluddin.

Mahfud MD dan Jimly Asshidiqie menyayangkan soal penangkapan Patrialis Akbar dalam OTT KPK. Menurut mereka, dilihat dari sepak terjang Patrialis, hal ini sudah diprediksi sejak awal.

Usai menjalani pemeriksaan, Basuki menyebutkan bahwa ia telah memberikan sejumlah uang pada orang dekat Patrialis Akbar, Kamaludin. Ia juga mengakui bahwa Kamal pernah mengatakan uang yang ia berikan ditujukan kepada Patrialis.

Patrialis pernah berjanji akan menjaga integritasnya sebagai hakim MK dan menjadikan kasus Akil Mochtar sebagai pembelajaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, pada Rabu (25/1/2017). Ia mengatakan Patrialis ditangkap di sebuah hotel, Taman Sari, Jakarta Barat. Patrialis Akbar pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Amanat Nasional selama dua periode dan Menteri Hukum dan HAM periode 2009-2011.

KPK akhirnya memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar.

Hakim MK, Patrialis Akbar, yang tertangkap OTT oleh Komisi Pemberantan Korupsi merupakan hakim yang sering diperiksa oleh Dewan Etik lembaga hukum.

DPR dan Komisi Yudisial (KY) menyesalkan kabar tertangkapnya hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK karena hal ini bisa meruntuhkan kredibilitas MK sebagai lembaga tinggi negara.

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat meminta maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangsa Indonesia karena tidak bisa menjaga lembaganya melakukan kesalahan lagi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum mendengar informasi mengenai tertangkapnya salah seorang Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).