Indeks Ott Patrialis Akbar

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi suap terkait permohonan uji materi perkara di Mahkamah Konstitusi.

Memasuki hari kelima pendaftaran calon hakim MK, baru dua orang yang tercatat mendaftar menjadi hakim Mahkamah Konstitusi di Gedung I Kementerian Sekretariat Negara Jakarta.

Patrialis membantah anggapan terhadap dirinya yang bisa merubah draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menilai Hakim Konstitusi non-aktif Patrialis Akbar terbukti melakukan dua pelanggaran berat sehingga harus diberhentikan secara tidak hormat.

KPK memeriksa Ketua MK Arief Hidayat sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap hakim MK Patrialis Akbar terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KPK telah menetapkan Patrialis Akbar sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah sebesar 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura atau setara Rp2,1 miliar.

KPK akan memeriksa dua hakim mahkamah konstitusi untuk menelusuri lebih lanjut dugaan suap terkait uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 yang menyeret nama Patrialis Akbar.

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan diberhentikan dari jabatannya, tetapi sampai saat ini masih menerima gaji dari negara senilai kurang lebih Rp72,8 juta pada Februari 2017 ini.

"Draft" putusan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ditemukan penyidik KPK dari tangan orang dekat Patrialis, Kamaludin, sama dengan putusan yang dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK).

Arief Hidayat telah mengantarkan surat pemberhentian sementara Patrialis Akbar kepada Presiden Joko Widodo, Selasa (7/2).

Menyusul penetapan Patrialis Akbar jadi tersangka KPK, Presiden Joko Widodo menerima surat rekomendasi pemberhentian sementara hakim konstitusi Patrialis Akbar yang diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyimpulkan Patrialis Akbar terindikasi lakukan pelanggaran etik berat.

KPK menyatakan cukup yakin bahwa uang 11.300 dolar Singapura yang disita dari brankas milik tersangka Basuki Hariman terkait dengan permohonan uji materi yang menjerat mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

KPK terus membongkar kasus dugaan suap di MK. Hari ini lembaga antirasuah ini memanggil lima saksi, beberapa di antaranya adalah pemohon uji materiil UU Nomor 41 Tahun 2014 yang jadi biang masalah.

Dari sejumlah bukti yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dugaan bahwa pengusaha penyuap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar adalah kartel yang mengurus impor daging sapi dengan tujuan memonopoli usaha impor daging sapi.

KPK tengah mendalami kemungkinan keterlibatan hakim konstitusi selain Patrialis Akbar. Dasar dugaan KPK, selama ini dalam memutuskan perkara, hakim MK wajib menjalani "kolektif kolegial"

KPK telah menetapkan Patrialis Akbar sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura (sekitar Rp2,1 miliar)

Kuasa hukum Patrialis Akbar membantah kabar miring yang menyebut Anggita Eka Putri adalah pacar Patrialis. Menurut kuasa hukum Patrialis, Anggita adalah sales property.

Pemerintah sedang menyusun tim panitia seleksi (pansel) untuk merekrut calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan posisi Patrialis Akbar yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Busyro Muqoddas menyebut kasus yang menjerat Patrialis Akbar tak ada kaitannya dengan Muhammadiyah. Menurutnya, perkara itu merupakan bukti lemahnya pengawasan internal MK.