Indeks Ott Patrialis Akbar

Serangan terhadap Novel Baswedan, yang membuat mata kiri penyidik senior KPK itu nyaris buta, belum terungkap hingga kini.

Sebagai pemberi suap Patrialis, Basuki divonis 7 tahun penjara, sementara Ng Fenny divonis 5 tahun kurungan.

Patrialis Akbar menganggap tuntutan hukuman 12,5 tahun penjaran kepadanya sangat tidak berkeadilan dan tidak berperikemanusiaan.

Dalam sidang itu, Patrialis sempat mencurahkan isi hatinya. Menurut dia, pihak keluarga yang juga ikut terbebani oleh kasus ini.

Kamaludin juga mengaku menyesali perbuatannya dan berharap majelis hakim dan jaksa memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Patrialis Akbar minta dipindah ke Rutan Cipinang karena kesehatannya terus menurun. Alasan lain, ia ingin menunaikan salat berjamaah yang tidak bisa dilakukan di rutan KPK karena tidak ada masjid.

Selain merasa keberatan dengan tuduhan KPK, Patrialis juga memprotes pemberitaan media massa dalam memberitakan kasusnya.

Patrialis Akbar bersumpah tidak menerima uang satu rupiah pun terkait penanganan perkara uji materi undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan saat dia menjadi hakim MK.

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar mengakui dirinya diancam oleh petugas KPK saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Grand Indonesia.

Mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar didakwa menerima suap dari pengusaha Basuki Hariman dan Ng Fenny melalui Kamaludin terkait uji materi UU Peternakan di MK.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap terdakwa kasus dugaan penerimaan suap uji materi UU Peternakan di MK, Patrialis Akbar, akan digelar hari ini.

Direktur PT Spektra Selaras Bumi, Kamaludin, mengakui menjadi perantara bagi pengusaha Basuki Hariman dengan hakim MK Patrialis Akbar saat sidang kasus korupsi uji materi MK.

Kamaludin juga menegaskan bahwa Patrialis kembali menyampaikan akan memperjuangkan uji materi itu pada 23 Januari 2017 di Hotel Borobudur.

Febri Diansyah mengatakan, selain Patrialis, tersangka lainnya yakni Kamaludin juga akan segera disidang.

Direktur Utama PT Pertani Wahyu diperiksa KPK sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait permohonan uji materi perkara di Mahkamah Konstitusi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami alur peristiwa dan beberapa hal yang signifikan dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait permohonan uji materi perkara di Mahkamah Konstitusi.

KPK melakukan pemeriksaan terhadap Staf Mahkamah Konstitusi terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan Patrialis Akbar. Mantan hakim konstitusi itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar 20 ribu dolar AS.

KPK mendalami apabila ada rapat-rapat lain yang melibatkan hakim lainnya di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembahasan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Panitia Seleksi (Pansel) Hakim MK, Harjono menilai sepinya peminat itu terjadi karena banyak para calon yang menganggap sulitnya kriteria yang diajukan. Padahal, kata dia, untuk mengganti sosok Patrialis ini, pihaknya tidak mewajibkan calon harus berasal dari hakim karir.

KPK kembali memeriksa Patrialis dan Basuki Hariman dalam kasus korupsi suap uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014. Mereka akan saling dimintai keterangan soal kasus yang berkaitan dengan aturan impor sapi tersebut.