Indeks Ott Hakim Mk

Patrialis Akbar Beberkan Sikap Tak Adil KPK Terhadapnya
Hukum
Selasa, 13 Jun 2017

Patrialis Akbar Beberkan Sikap Tak Adil KPK Terhadapnya

Selain merasa keberatan dengan tuduhan KPK, Patrialis juga memprotes pemberitaan media massa dalam memberitakan kasusnya.
Mantan Hakim MK Patrialis Akbar Siap Hadapi Sidang
Hukum
Rabu, 24 Mei 2017

Mantan Hakim MK Patrialis Akbar Siap Hadapi Sidang

Febri Diansyah mengatakan, selain Patrialis, tersangka lainnya yakni Kamaludin juga akan segera disidang.
MK Diminta Gunakan Pengawas Luar Agar Lebih Kredibel
Hukum
Minggu, 12 Mar 2017

MK Diminta Gunakan Pengawas Luar Agar Lebih Kredibel

Mahkamah Konstitusi (MK) diminta oleh sejumlah pihak, termasuk Kontras, untuk menggunakan pengawas eksternal agar pemilihan hakimnya bisa menghasilkan orang yang kredibel dan tak korup.
Patrialis Mengaku Punya Andil Besar Atas Berdirinya KPK
Hukum
Selasa, 14 Feb 2017

Patrialis Mengaku Punya Andil Besar Atas Berdirinya KPK

KPK telah menetapkan Patrialis Akbar sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah sebesar 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura atau setara Rp2,1 miliar.
MKMK: Patrialis Terindikasi Lakukan Pelanggaran Etik Berat
Hukum
Senin, 6 Feb 2017

MKMK: Patrialis Terindikasi Lakukan Pelanggaran Etik Berat

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyimpulkan Patrialis Akbar terindikasi lakukan pelanggaran etik berat.
KPK Menduga Ada Keterlibatan Hakim Lain di Kasus Patrialis
Hukum
Selasa, 31 Jan 2017

KPK Menduga Ada Keterlibatan Hakim Lain di Kasus Patrialis

KPK tengah mendalami kemungkinan keterlibatan hakim konstitusi selain Patrialis Akbar. Dasar dugaan KPK, selama ini dalam memutuskan perkara, hakim MK wajib menjalani "kolektif kolegial"
Terkait Patrialis, Wiranto Sebut Seleksi Hakim MK Kebobolan
Hukum
Selasa, 31 Jan 2017

Terkait Patrialis, Wiranto Sebut Seleksi Hakim MK Kebobolan

KPK telah menetapkan Patrialis Akbar sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura (sekitar Rp2,1 miliar)
Kuasa Hukum Sebut Anggita Bukan Pacar Patrialis Akbar
Hukum
Selasa, 31 Jan 2017

Kuasa Hukum Sebut Anggita Bukan Pacar Patrialis Akbar

Kuasa hukum Patrialis Akbar membantah kabar miring yang menyebut Anggita Eka Putri adalah pacar Patrialis. Menurut kuasa hukum Patrialis, Anggita adalah sales property.
KPK Kantongi Bukti Kuat Transaksi Suap Patrialis
Hukum
Senin, 30 Jan 2017

KPK Kantongi Bukti Kuat Transaksi Suap Patrialis

KPK mengaku memiliki bukti kuat sebelum menangkap Patrialis Akbar. Bukti itu adalah draft putusan MK No 129 yang ditemukan dari tangan Kamaludin.
Jokowi Belum Terima Surat Permohonan Pemberhentian Patrialis
Hukum
Jumat, 27 Jan 2017

Jokowi Belum Terima Surat Permohonan Pemberhentian Patrialis

Presiden belum terima surat permohonan pemberhentian Patrialis Akbar dari Mahkamah Konstitusi.
Presiden Buka Suara Soal Penangkapan Patrialis Akbar
Hukum
Jumat, 27 Jan 2017

Presiden Buka Suara Soal Penangkapan Patrialis Akbar

Presiden Jokowi mengaku sangat kecewa terkait kasus yang menimpa Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar terkait dugaan suap.
KPK Jaring Patrialis dan 11 Orang Lainnya Dalam Waktu 12 Jam
Hukum
Jumat, 27 Jan 2017

KPK Jaring Patrialis dan 11 Orang Lainnya Dalam Waktu 12 Jam

KPK menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat kasus dugaan suap dalam pengesahan judicial review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dalam waktu kurang dari satu hari.
Waktu yang Tepat Untuk Mereformasi Mahkamah Konstitusi
Hukum
Jumat, 27 Jan 2017

Waktu yang Tepat Untuk Mereformasi Mahkamah Konstitusi

Ditangkapnya Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar oleh KPK  membuktikan reformasi lembaga peradilan konstitusi tertinggi di Indonesia itu harus segera dilakukan.  menilai kemunculan peraturan seperti Perppu nomor 1 tahun 2013, yakni masalah rekrutmen dan pengawasan, perlu kembali dikeluarkan agar kejadian yang sama tidak terulang.
Patrialis: Demi Allah Saya Tidak Terima Uang Satu Rupiah pun
Hukum
Jumat, 27 Jan 2017

Patrialis: Demi Allah Saya Tidak Terima Uang Satu Rupiah pun

Patrialis Akbar dicokok oleh KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan. Usai diperiksa, Patrialis membantah dirinya menerima uang dari pengusaha bernama Basuki. Katanya, ia merasa dizalimi.
KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Suap Hakim MK
Hukum
Kamis, 26 Jan 2017

KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Suap Hakim MK

KPK menetapkan Patrialis Akbar dan tiga orang lainnya dalam kasus suap kepada hakim Mahkamah Konstitusi.
Dewan Etik MK Sudah Sering Periksa Patrialis Akbar
Hukum
Kamis, 26 Jan 2017

Dewan Etik MK Sudah Sering Periksa Patrialis Akbar

Hakim MK, Patrialis Akbar, yang tertangkap OTT oleh Komisi Pemberantan Korupsi merupakan hakim yang sering diperiksa oleh Dewan Etik lembaga hukum.
MK akan Persilakan KPK Periksa Hakimnya Tanpa Izin Presiden
Hukum
Kamis, 26 Jan 2017

MK akan Persilakan KPK Periksa Hakimnya Tanpa Izin Presiden

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat menyatakan lembaganya akan mengizinkan KPK memeriksa hakim konstitusi tanpa menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo bila Patrialis memang benar tertangkap OTT.
KPK Tangkap 11 Orang, Salah Satunya Hakim MK
Hukum
Kamis, 26 Jan 2017

KPK Tangkap 11 Orang, Salah Satunya Hakim MK

KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 11 orang, salah satunya hakim MK. Saat ini KPK tengah menyelidiki kesebelas orang itu secara intensif. Namun nama-nama orang yang ditangkap belum disebutkan. Kesemuanya akan disebutkan pada jumpa pers KPK yang akan digelar sore atau malam ini.
DPR dan KY Sesalkan Hakim MK Kembali Terkena Kasus KPK
Hukum
Kamis, 26 Jan 2017

DPR dan KY Sesalkan Hakim MK Kembali Terkena Kasus KPK

DPR dan Komisi Yudisial (KY) menyesalkan kabar tertangkapnya hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK karena hal ini bisa meruntuhkan kredibilitas MK sebagai lembaga tinggi negara.
MK Tercoreng Soal OTT KPK, Ketua MK Minta Maaf
Hukum
Kamis, 26 Jan 2017

MK Tercoreng Soal OTT KPK, Ketua MK Minta Maaf

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat meminta maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangsa Indonesia karena tidak bisa menjaga lembaganya melakukan kesalahan lagi.