Indeks Latest News

Massa aksi unjuk rasa mulai melemparkan batu dan botol ke arah dalam Gedung DPRD Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Megawati akhirnya angkat bicara soal isu PDIP yang akan mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024.

Massa aksi ini terdiri dari elemen buruh, mahasiswa, akademisi, publik figur, organisasi masyarakat hingga masyarakat sipil.

Nama pengurus yang diumumkan bersifat terbatas untuk melengkapi ketentuan perundang-undangan.

“Dari Jakarta menunggu keputusan Ibu Mega. Demikian pula dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ujar Hasto.

Jubir MK mengatakan bahwa begitu Putusan MK sudah disahkan, maka sudah bersifat final dan mengikat.

PBNU juga mempertimbangkan potensi bisnis di IKN dengan modal yang diperkirakan mencapai Rp2 triliun sampai Rp3 triliun.

Brigjen Pol. Mukti Juharsa disebut sebagai admin group WA yang dibuat untuk memudahkan PT Timah berkoordinasi dalam penambangan bijih timah secara ilegal. 

Pantauan reporter Tirto di lokasi, tampak sejumlah massa terlihat berdiri di pagar Gedung DPR.

Kerja sama ini dilakukan karena protes dari pemda yang mengeluhkan pembagian pendapatan pertambangan dan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh pertambangan.

Polisi menembaki massa dengan gas air mata, diikuti dengan menyemprotkan air dengan water cannon. Massa pun berlarian.

KAI Daop 1 Jakarta melakukan pengaturan pola operasi pada beberapa Kereta Api jarak jauh keberangkatan dari Stasiun Gambir imbas demo.

Hentakan kaki dari ribuan mahasiswa UI dan mahasiswa kampus lain menambah semangat pedemo yang sudah sejak pagi berada di depan Gedung DPR.

Menurut Supratman Andi Agtas, pemerintah menunggu apakah pengesahan revisi RUU Pilkada yang menjadi inisiatif dewan dilanjutkan atau tidak.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan 6 kesalahan kepemimpinan Jokowi, salah satunya merusak integritas pemilu.

Gibran enggan berkomentar dan hanya tersenyum pada wartawan saat ditanya soal RUU Pilkada.

Bintang Emon, Arie Kriting, Reza Rahadian, hingga eks Mendag, Tom Lembong memastikan tak mewakili pihak mana pun saat ikut unjuk rasa di Gedung DPR.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, enggan bertemu dengan massa penolak revisi UU Pilkada karena tidak mau mencari populer.

Kelompok massa yang mayoritas mahasiswa tersebut, menolak DPR menganulir putusan MK terkait Pilkada.

Massa aksi membuat replika guillotine dengan tempelan foto Jokowi sebagai ekspresi penolakan revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta.