Menjadi Buzzer Lewat Jalur Clipper

tirto.id -

Lini masa media sosial hari ini telah bertransformasi menjadi semacam ruang transaksi digital yang memperjualbelikan atensi warganet. Di dalam ekosistem media sosial yang dipenuhi klip video pendek, kecepatan adalah komoditas utama.

Cuplikan video berdurasi belasan hingga puluhan detik yang lalu lalang tanpa henti bukan sekadar untuk menghibur, melainkan juga memicu interaksi instan yang gurih secara finansial.

Di balik maraknya akun-akun macam itu, ada insentif ekonomi dari jumlah tayangan, iklan, hingga pendanaan terselubung untuk kepentingan tertentu.

Sisi kelamnya muncul ketika teknik pemotongan visual mulai digunakan secara masif sebagai instrumen komunikasi politik dan mesin propaganda. Melalui manipulasi teknis sistematis, pembahasan kebijakan publik yang rumit dengan mudah digeser menjadi konsumsi visual yang emosional.

Pergeseran fungsi dari pemburu komisi digital menjadi mesin propaganda inilah yang menuntut keahlian pengemasan konten secara khusus.

Algoritma yang Mendikte Pemilihan

Guna memikat atensi warganet dalam hitungan detik, pembuat klip video mengandalkan sejumlah teknik. Mereka memilih detik-detik paling dramatis, memasang teks judul viewbait, menambahkan musik latar emosional, serta mengatur ritme gambar yang cepat.

Keterampilan teknis tersebut awalnya berkembang sebagai strategi pemasaran digital untuk mengejar jumlah penonton dan popularitas. Namun, teknik serupa kini dimanfaatkan untuk kepentingan komunikasi politik guna menonjolkan janji kampanye, memicu kontroversi lawan, dan mengarahkan sudut pandang publik.

Penyebaran cuplikan video berjalan sangat masif berkat cara kerja algoritma rekomendasi platform digital. TikTok, misalnya, memakai sistem penemuan konten yang mengukur perilaku pengguna secara langsung, bukan dari jumlah pengikut sebuah akun. Konten yang sanggup menahan perhatian audiens pada beberapa detik awal akan otomatis didorong oleh sistem ke lini masa penonton lebih luas.

Mekanisme seperti itu diulas oleh Ismail Zaky Al Fatih dan kolega dalam "Peran Algoritma Media Sosial dalam Penyebaran Propaganda Politik Digital Menjelang Pemilu" (2024: hlm. 3-6). Logika algoritma cenderung memprioritaskan konten politik bermuatan emosional tinggi karena terbukti memicu interaksi dan komentar lebih banyak. Akibatnya, konten informatif yang lebih objektif menjadi tersisih, dan pengguna internet terperangkap dalam ruang gema (echo chamber) yang menyajikan informasi seragam secara berulang.

Data riil mengenai strategi pemotongan video politik itu terekam dalam riset terbitan Jurnal Sosial Humaniora (2026). Sepanjang 2023, di Jakarta, teknik pemotongan video menjadi strategi paling dominan yang digunakan sebagai komunikasi politik menjelang pemilu 2024. Porsinya mencapai 35 persen. Modus lainnya meliputi penonjolan kebijakan pro-rakyat (25%), amplifikasi momen viral (20%), pencitraan pemimpin visioner (12%), dan serangan terbuka kepada lawan (8%).

Platform TikTok memimpin jalur distribusi tersebut, dengan porsi sebesar 42 persen, disusul Instagram Reels (28 persen), YouTube Shorts (15 persen), Twitter/X (10 persen), dan Facebook (5 persen).

Dwi Putra Asmara dan Muhammad Arief Erlangga selaku peneliti juga mengungkap anomali performa akun. Akun tingkat mikro dengan pengikut di bawah 50 ribu justru mencatatkan tingkat keterlibatan audiens (engagement rate) tertinggi, mencapai 18,4 persen. Sebaliknya, akun tingkat mega dengan pengikut di atas 500 ribu hanya meraup angka interaksi 8,2 persen. Akun kecil lebih diminati warganet karena memuat kesan autentik dan kedekatan komunitas yang pekat.

Dalam studi lain, "Social media and disinformation for candidates: the evidence in the 2024 Indonesian presidential election" (2025: 162), Dimas Subekti dan kolega menyebut, pada Pemilu 2019, penyebaran narasi politik digerakkan oleh akun-akun besar sebagai poros utama. Sementara itu, memasuki Pemilu 2024, perubahan algoritma membuat akun-akun kecil bermodal cuplikan video pendek mampu menembus halaman utama (For Your Page/FYP) untuk menjangkau pemilih muda secara eksponensial.

Siapa yang Menggerakkan Produksi Pesan Politik?

Akun-akun gurem yang mendadak populer di halaman utama lini masa tersebut tidak lahir secara acak. Fenomena ini melibatkan rantai kerja yang terorganisasi, yang menghubungkan kreator konten, agensi komunikasi politik, hingga penyokong dana utama. Keterampilan teknis merancang cuplikan video kini diserap ke dalam mesin propaganda politik berbayar.

Persoalan jalur operasional industri penggerak opini itu pernah dipetakan oleh Rinaldi Camil, Natasha Hassan Attamimi, dan Klara Esti dalam riset "Di Balik Fenomena Buzzer: Memahami Lanskap Industri dan Pengaruh Buzzer di Indonesia" (2017: 13-18).

Dalam bisnis propaganda digital, agensi komunikasi bertindak sebagai pusat pengendali yang menjembatani klien politik dan pekerja lapangan. Agensi bertanggung jawab menetapkan tarif, menyiapkan infrastruktur akun, dan menyusun narasi kampanye. Para pekerja digital diklasifikasikan ke dalam tingkatan karier berjenjang, mulai dari tingkat pertama, tingkat kedua, hingga tingkat ketiga. Perekrutan pekerjanya berjalan rapi lewat pemantauan akun aktif di media sosial, yang kemudian disaring secara bertahap melalui grup obrolan tertutup.

Operasi digital bermodus ekonomi klip pendek yang terorganisasi ini terkonfirmasi secara nyata lewat kasus lapangan menjelang kontestasi pemilu. Beberapa di antaranya tampak dari pergerakan dua halaman Facebook anonim: Amin Gak Aman dan Gak Mau Sama Gamud.

Halaman akun Amin Gak Aman sempat mengunggah video pendek bergaya meme yang menuduh Anies Baswedan sebagai “gubernur terbodoh versi Google” tepat tiga hari setelah debat resmi ketiga calon presiden selesai. Namun, verifikasi fakta yang dilakukan oleh Mafindo memastikan, ungkapan “terbodoh versi Google” sebagai hoaks.

Di sudut lain, akun Gak Mau Sama Gamud menyasar pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menggunakan potongan wawancara lama yang sumir. Mereka mengambil ucapan Ganjar dalam siniar Deddy Corbuzier mengenai video porno, lalu menempelkannya bersandingan dengan penjelasan medis seorang dokter tentang bahaya pornografi.

Laporan The Jakarta Post menunjukkan, rekaman asli wawancara tersebut terbit pada Desember 2019. Dalam video utuhnya, Ganjar sebenarnya sedang membedakan wilayah privasi dengan tindakan penyebaran video yang dilarang oleh Undang-Undang ITE. Namun, seluruh konteks rasional itu sengaja diamputasi oleh pembuat klip demi membangun sentimen negatif.

Pola serangan digital dari akun-akun tersebut menegaskan satu modus operandi yang seragam: mengekstrak potongan video pendek, lalu mengemasnya ulang dengan efek visual untuk mendistorsi pernyataan asli kandidat lain.

Christiany Juditha dan Josep J. Darmawan, dalam "From Framing To Disinformation: Clippers and The Shift Of Messages Meaning on Social Media" (2025: hlm. 317-325), menjelaskan bahwa manipulasi itu bekerja dengan menonjolkan aspek emosional dan membuang konteks rasional.

Dampak dari sirkulasi pesan terpotong-potong itu adalah lahirnya mentalitas penonton cuplikan (clipper mentality) pada pemilih digital. Mereka lebih mengutamakan tayangan visual sensasional ketimbang memeriksa kebenaran masalah secara utuh.

Hubungan kerja industri propaganda siber tersebut makin terang lewat investigasi pengiklan Meta. Ada 36 jaringan pengiklan yang terindikasi mendanai kampanye negatif dan hoaks dengan total anggaran mencapai Rp2,6 miliar.

Seturut laporan Project Multatuli, rentetan kampanye hitam dari akun Amin Gak Aman dan Gak Mau Sama Gamud yang menghabiskan total Rp16 juta, misalnya, disokong dana afiliasi dua agensi: Matarasa Digital dan Sketsahouse. Penafian (disclaimer) iklan Meta menunjukkan, kedua perusahaan tersebut memakai nomor kontak dan alamat kantor yang sama di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Matarasa Digital disebut punya rekam jejak mengelola lima akun Facebook lain yang menyebarkan konten pro-Prabowo-Gibran. Anggarannya mencapai Rp300 juta sepanjang November 2023 hingga Februari 2024.

Meskipun tim liputan kolaborasi Project Multatulimengendus kedekatan lewat kesamaan alamat dan kontak, tidak ditemukan bukti kontrak resmi dari tim kampanye salah satu pasangan calon. Tim pemenangan memilih bungkam, dan Matarasa Digital menolak memberikan keterangan.

Struktur industri ini bersinggungan dengan temuan Asmara dan Erlangga mengenai pembagian operasional akun pemotong video sebagai komunikasi politik menjelang pemilu 2024 di Jakarta.

Akun kelompok Tingkat Atas (pengikut di atas 500 ribu) biasanya dikelola oleh tim kecil berisi 2-5 orang, memiliki hubungan semi-formal dengan organisasi parpol, dan menerima imbalan komersial reguler. Sementara itu, akun Tingkat Menengah (50 ribu–500 ribu pengikut) mencatat pertumbuhan jumlah akun paling pesat hingga 680 persen sepanjang 2023. Di kasta terbawah, ada akun Tingkat Bawah dengan pengikut di bawah 50 ribu yang umumnya dikelola secara mandiri oleh individu.

Keterlibatan modal besar dan struktur agensi berlapis menunjukkan bahwa manipulasi informasi bukan lagi sekadar hobi digital, melainkan komodifikasi keterampilan komersial yang tak sedikit bermuara pada urusan politik praktis.