Indeks Kuhap

ISESS mendorong agar pengunaan kamera tubuh mencakup di rawan penyimpangan seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan olah TKP.

Dasco pun menyilakan pihak yang tidak berkenan dengan pengesahan KUHP maupun KUHAP baru dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pigai berdalih keterlibatan Kementerian HAM dalam pembentukan KUHP dan KUHAP sangat minim.

Kejagung diminta segera menyosialisasikan penerapan KUHP dan KUHAP terbaru ke seluruh jajaran hingga tingkat Kejaksaan Negeri.

Jika terdapat sebuah perkara yang tengah dijalani proses hukumnya, maka aturan yang dipakai adalah yang paling menguntungkan.

Mahfud menerangkan, kerawanan yang dia sebut mengenai plea bargaining yang merupakan mekanisme kesepakatan setelah adanya pengakuan tersangka kepada jaksa.

Eddy Hiariej menyebut, keputusan tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan polisi sebagai penyidik utama.

Supratman menambahkan, pemerintah juga akan mengatur soal penerapan hukuman mati dalam aturan turunan KUHAP yang tengah disusun tersebut.

Kompolnas menyatakan bahwa panduan dan pedoman yang dikeluarkan Kabareskrim Polriterkait pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru di Polri belum bersifat final.

Penggunaan KUHAP kepada Nadiem menggunakan asas lex mitior atau hukum yang paling menguntung terdakwa.

KUHAP baru dinilai oleh Marzuki sebagai wajah otoriter, dan karenanya masyarakat akan menghadapi malapetaka di waktu mendatang sejak berlakunya aturan itu.

Marzuki menyebut, KUHAP baru ini merupakan produk dari pameran kesewenang-wenangan yang berbaju hukum.

Presiden Prabowo menandatangani UU Penyesuaian Pidana yang mengatur konversi denda ke penjara, masa percobaan hukuman mati, serta penyesuaian pidana UU ITE.

KUHP-KUHAP terbaru mulai berlaku hari ini, Jumat, 2 Januari 2026. Simak poin-poin penting yang perlu dicermati.

Yusril menjelaskan bahwa KUHAP lama merupakan produk Orde Baru sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Dua produk perundangan tersebut menuai banyak kritik karena menjadi alarm kesewenangan pemerintah dalam menindak masyarakat dengan menggunakan hukum acara.

Kejagung telah memiliki MoU dan Perjanjian Kerja Sama  dengan Polri, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, serta MA terkait implementasi KUHP dan KUHAP.

Koalisi masyarakat sipil akan melakukan pemantauan terhadap penerapan KUHP dan KUHAP yang baru.

Kegagapan ini dikarenakan belum adanya aturan turunan sejak disahkannya KUHP dan KUHAP baru.

Tiga aturan turunan untuk KUHP dan tiga aturan turunan untuk KUHAP itu ditargetkan rampung pada Januari 2026.