Indeks Kuhap

Adang Daradjatun berjanji Komisi III DPR berpihak pada kepentingan HAM dalam menyusun RUU KUHAP.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan DPR telah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah terkait Revisi KUHAP.

Pemerintah menargetkan penyusunan draf RUU KUHAP rampung pekan ini.

Apa perbedaan KUHP dan KUHAP dalam hukum pidana di Indonesia? Berikut ini pengertian KUHAP dan KUHP, perbedaan, serta link unduhnya.

Dalam revisi KUHAP ini penting untuk menjaga prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Habiburrokhman beralasan masa sidang kali ini durasi kerja DPR RI terbilang singkat yaitu 1 bulan 25 hari kerja, sehingga terlalu pendek membahas RUU KUHAP.

Koalisi masyarakat sipil terkejut revisi KUHAP sudah tersedia dalam bentuk draf tanpa melibatkan partisipasi publik.

DPR belum menentukan pembahasan RKUHAP akan ditangani Baleg DPR RI atau Komisi III DPR RI, tetapi sudah menerima surpres pemerintah untuk pembahasan RKUHAP.

Hak imunitas bagi advokat diperlukan agar tidak ada upaya kriminalisasi kepada advokat saat membela klien di luar maupun dalam sidang.

Oleh karena itu, DPR sepakat mengubah Pasal 77 RKUHAP yang mengatur masalah penghinaan presiden sehingga bisa diselesaikan dengan restorative justice.

Meski mendorong larangan siaran langsung sidang kecuali persetujuan hakim, Juniver meminta agar advokat bisa melakukan konferensi pers usai sidang.

Juniver menilai ketentuan Jaksa Agung boleh melakukan peninjauan kembali di Pasal 306 RKUHAP dihapus karena bertentangan dengan Pasal 302 RKUHAP.

Romli mengingatkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia menganut sistem diferensiasi fungsional sehingga ada perbedaan penyidikan dan penuntutan.

Secara spesifik masih terdapat pasal-pasal bermasalah dalam draf rancangan KUHAP baru. Apa saja?

Habiburokhman mengungkapkan sejumlah klausul pembahasan dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Habiburokhman mengatakan revisi KUHAP akan fokus pada proses penguatan hak bagi mereka yang tidak bermasalah dengan hukum.

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengatakan revisi KUHAP dilakukan untuk mengatur penegak hukum dalam penahanan tersangka.

Ada sejumlah celah dalam KUHAP yang mengatur soal proses penangkapan dan ganti rugi korban salah tangkap saat ini.

Maqdir meminta legislator mempertimbangkan kondisi lapas dan rutan yang penuh sesak dan hal tersebut sudah mengarah pada pelanggaran hak asasi.

MA mengusulkan kepada Komisi III DPR RI agar pengadilan daring atau online dapat diatur dalam rancangan RKUHAP.