Indeks Kuhap

Pemerintah menjanjikan aturan turunan KUHAP segera rampung sebelum Januari 2026.

ICEL menilai kewenangan PPNS tidak boleh dilemahkan di KUHAP baru karena mereka dapat menjadi kunci menangani isu lingkungan dan SDA di sektor korporasi.

MK tetap dapat menerima pengujian produk hukum negara, meskipun KUHAP yang disahkan DPR RI belum ditandatangani Presiden.

Masyarakat khawatir KUHAP Baru & Sistem SAMAN akan makin mengekang ekspresi kritik warga.

Mekanisme praperadilan yang diatur dalam KUHAP belum mencerminkan keresahan publik.

KUHAP 1981 menggantikan warisan kolonial yang diskriminatif. Kini, KUHAP baru yang telah disahkan DPR menuai kritik terkait legitimasi publik.
 
 
 

Pernyataan Habiburokhman soal, "Koalisi Pemalas" karena tak menyaksikan perdebatan live streaming mereka, tak mengubah fakta kalau KUHAP bermasalah.

Habiburokhman ingin agar pertemuan antara Komisi III dan LSM itu digelar secara terbuka untuk umum dengan disiarkan ke publik agar transparan.

KAC dan KAKP melakukan aksi vandalisme secara spontan untuk menyuarakan protes atas pengesahan KUHAP.

Koalisi Masyarakat Sipil berdalih sedari awal mereka telah menyampaikan perubahan KUHAP harus fundamental dan menyentuh akar.

Habiburokhman menyayangkan sejumlah narasi terkait KUHAP yang menurutnya tidak benar dan tersebar secara masif di media massa.

Habiburokhman menyinggung bahwa DPR telah memperdebatkan isi Pasal 16 KUHAP yang baru disahkan dan disiarkan secara langsung sehingga dapat dilihat publik.

KPK tetap akan melakukan kajian atas kehadiran KUHAP yang baru disetujui DPR menjadi undang-undang.

Simak petisi penolakan RKUHAP yang baru saja disahkan dan berlaku menjadi UU pada 2026. Cek pula tautan tanda tangan petisi tersebut.

Habiburokhman mengatakan, KUHAP baru akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Simak penjelasannya.

Pasal mengenai klausul Polri sebagai penyidik utama batal dikeluarkan dari RUU. Selain itu, ketentuan bermasalah lain juga tak terbahas oleh DPR.

Dalam pandangan mini, semua fraksi menyetujui RUU KUHAP dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Penyandang disabilitas mental dan intelektual berat hanya dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi berdasarkan penetapan hakim.

Eddy mengatakan, dalam proses pembahasannya, RUU KUHAP akan mengedepankan prinsip meaningful participation sehingga DPR masih menggelar RDPU RUU KUHAP.

YLBHI tetap mempertimbangkan undangan RDPU bahas RKUHAP, kendati masukan yang disusunnya Januari lalu tak dipertimbangkan.