Indeks Kpk

KPK menahan 3 orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pembayaran restitusi pajak proyek pembangunan jalan tol Solo-Kertosono.

Bak lingkaran setan, memburuknya penilaian publik ke KPK salah satunya disebabkan lambannya kinerja KPK dalam menangkap buronannya.

KPK melihat ada aliran dana dari kas BUMD Penajam Paser Utara (PPU) ke bupati nonaktif Abdul Gafur Mas'ud yang disembunyikan melalui pengeluaran fiktif.

KPK terkesan lamban menangkap buronan Surya Darmadi. KPK juga dinilai tak berpengalaman di sidang in absentia.

Wakil Bupati Mamberamo Tengah Yonas Kenelak diperiksa sebagai saksi oleh KPK terkait dugaan korupsi proyek Pemkab Mamberamo Tengah, Papua.

KPK minta keterangan 2 orang saksi yang merupakan pegawai Bank Papua untuk menelusuri transaksi perbankan Bupati Mamberamo Tengah.

Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma Grup, telah masuk dalam daftar buronan yang dicari sejak 13 Agustus 2020.

KPK mendalami pengajuan bantuan keuangan ke Provinsi Jatim periode 2014-2018 untuk Kabupaten Tulungagung hingga proses pembahasan di DPRD Tulungagung.

KPK hingga saat ini masih belum berhasil menangkap Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang sudah berstatus buronan.

KPK akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk menangkap buronan Surya Darmadi.

Selain Interpol, KPK juga meminta bantuan Gubernur Papua Lukas Enembe dan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman untuk mencari Bupati Mamberamo Tengah.

Juliari melakukan pelunasan uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar secara bertahap dengan tiga kali pembayaran.

Abdul Wahid juga dituntut membayar uang pengganti Rp26.071 miliar. Jika tidak dibayar maka harta bendanya akan disita.

Bos PT Duta Palma Group, SD, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Boyamin, KPK perlu menyidik perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan pemberi suap Mardani Maming.

Boyamin berharap KPK melakukan upaya maksimal untuk menangkap DPO yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menjemput buronan Harun Masiku bila sudah diketahui keberadaannya.

KPK menduga Mardani Maming membuat perusahaan fiktif untuk mengolah dan melakukan usaha pertambangan hingga membangun pelabuhan di Kabupaten Tanah Bumbu.

KPK berharap DPO lainnya ikut menyerahkan diri sebagaimana dilakukan Mardani Maming.

Sebelum masuk ke Gedung KPK untuk diperiksa sebagai tersangka, Mardani Maming tak terima dirinya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buronan.