Indeks Kpk

KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus ini, salah satunya adalah anggota DPR RI, Anwar Sadad.

KPK mengusulkan dana besar untuk parpol dari APBN untuk mencegah praktik korupsi akibat modal besar yang harus disiapkan partai menghadapi pemilu.

Hingga saat ini, KPK belum mengungkapkan identitas tiga tersangka korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah.

KPK menyita satu bidang tanah dan bangunan milik Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Anwar Sadad, terkait kasus korupsi dana hibah.

Hasto Kristiyanto menyebut pendalaman BAP yang dilakukan oleh JPU pada KPK terhadap mantan Kader PDIP, Saeful Bahri, merupakan akrobat hukum.

KPK menggeledah dua rumah di wilayah Jabodetabek, terkait kasus dugaan korupsi pada RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 2020-2023.

Budi Arie Setiadi, meminta KPK mengirimkan pegawainya untuk mengawal dan mencegah terjadinya praktik pelanggaran hukum program Koperasi Desa Merah Putih.

Nama eks Ketua KPK, Firli Bahuri, mencuat dalam sidang dugaan suapPAW DPR RI 2019 dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristiyanto.

Dugaan pemerasan dilakukan pegawai di Ditjen Binapenta PKK Kemnaker terhadap calon tenaga kerja asing.

Menaker copot pejabat terkait suap RPTKA, layanan TKA diklaim tetap berjalan normal.

KPK memeriksa Anggota DPRD Jawa Timur, Zeiniye, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Pemprov Jawa Timur 2021-2022.

KPK memeriksa Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur 2021-2022.

Sebelum dilakukan penggeledahan, KPK telah lebih dulu melakukan proses penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat.

Penyidik KPK telah menetapkan 7 atau 8 tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan RPTKA di Kemnaker.

Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji posisi Ketua KPK, Setyo Budianto di Danantara.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengaku tidak pernah mendapat ancaman maupun mendapatkan informasi terkait ancaman yang dialami oleh pegawai KPK sebagai APH.

Menurut KPK, banyak politikus yang menjadi aktor korupsi setelah menjadi pejabat publik.

Setiap upaya yang dilakukan APH pasti memiliki tantangan sesuai bidangnya masing-masing, termasuk juga KPK.

KPK tetap bisa melakukan upaya pemberantasan korupsi seperti pencegahan dan penindakan di BUMN.

Dedi Mulyadi, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal rencana realokasi anggaran Pemprov Jawa Barat.