Indeks Kpk

KPK akan memanggil kembali anggota Komisi I DPR RI yang juga Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa sebagai saksi kasus korupsi e-KTP.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertemu dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan pimpinan KPK lainnya di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta.

ICW menilai langkah DPR yang mewawancarai terpidana korupsi adalah sebuah pemufakatan jahat untuk mendiskreditkan KPK.

ICW minilai kunjungan Pansus Hak Angket KPK ke Lapas Sukamiskin dan Pondok Bambu  jadi panggung sandiwara Pansus untuk mencari-cari kesalahan KPK yang dibumbui cerita dari para koruptor.

KPK hingga Rabu (5/7) telah memeriksa berbagai saksi antara lain: Yasonna Laoly, Ganjar Pranowo, Olly Dondokambey, Abdul Malik Haramain dan Arif Wibowo.

Panitia Khusus Hak Angket KPK mengatakan kunjungan ke Lapas, untuk menggali informasi dari narapidana korupsi.

Pansus Hak Angket KPK bersama perwakilan napi Tipikor di Lapas Sukamiskin dilakukan secara tertutup dan wartawan diminta menunggu di luar area Lapas.

KPK memeriksa mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong (Andi Agustinus) dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi e-KTP.

KPK akan memeriksa anggota Komisi I DPR sekaligus Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa dalam penyidikan korupsi e-KTP.

Mendagri Tjahjo Kumolo akan menunjuk pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Tenggara untuk menggantikan posisi Nur Alam yang telah resmi menjadi tahanan KPK.

KOMAS TAK mengatakan Hak Angket oleh DPR hanya akan melemahkan kinerja KPK, yang artinya akan memperlemah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Nur Alam terlihat sudah tiba di gedung KPK, namun tidak memberikan komentar terkait pemeriksaannya kali ini.

KPK berencana memeriksa empat orang saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP, diantaranya anggota DPR Teguh Juwarno dan Arif Wibowo.

KPK tidak menganggap penting terkait pernyataan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang mendorong pemerintah bersama DPR RI mengevaluasi kinerja KPK.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan penyidik KPK sudah diakui validitasnya oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

Febri mengatakan proses penyadapan yang menjadi sorotan Pansus Hak Angket dan BPK itu sudah dilakukan lembaganya sesuai pasal 12 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.

Dua orang saksi itu adalah Direktur PT Rico Putra Selatan, Rico Dian Sari dan Jhoni Wijaya yang berprofesi sebagai wiraswasta.

Ketua Pansus Hak Angket mengatakan bahwa pihaknya akan mendalami kewenangan penyadapan oleh KPK.

Nazar menjelaskan bahwa Ganjar ingin mendapatkan jatah yang sama dengan Ketua Komisi II, yakni sebesar 200 ribu dolar AS.

Jazuli Juwaini akan diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus terkait tindak pidana korupsi e-KTP.