Indeks Kpk

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi mengadakan diskusi guna menyikapi langkah Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk oleh komisi III DPR-RI.

Anggota Pansus Hak Angket KPK DPR RI menilai pernyataan Laode soal adu domba KPK dan Polri itu penuh kecurigaan dan merendahkan martabat Polri.

Tiga saksi yang akan diperiksa, yakni Kasubtim 2 BPK RI Fitriyadi, Auditor BPK RI Andi Bonanganom, dan PNS BPK RI Sri Rahaju Pantjaningrum.

Ketua umum PBNU Said Aqil Siradj dan pengurus PBNU bertemu dengan pimpinan KPK untuk memberikan dukungan moral kepada KPK.

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj menyatakan dukungan organisasinya ke KPK untuk terus serius memberantas korupsi. Dia menilai saat ini ada upaya untuk mengeroyok dan melemahkan KPK.

Menurut Romli, informasi itu didapatkannya saat bertemu dengan mantan Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki.

Sebelumnya KPK sedang fokus mendalami orang-orang yang berasal dari latar belakang politik terkait kasus korupsi e-KTP.

Menurut Taufiqulhadi, Hak Angket adalah hak konstitusional sehingga semua lembaga harus mengindahkan apa yang dikerjakan Pansus.

Menurut Said, rakyat masih membutuhkan KPK karena negara masih belum mampu menegakkan hukum.

KPK akan kembali memanggil Agun Gunandjar dan Tamsil Linrung untuk jadi saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi e-KTP.

Dugaan kewajiban dinas-dinas menyetor setiap triwulan kepada Komisi B DPRD Jatim masih didalami penyidik KPK terkait korupsi suap DPRD Jatim dalam pelaksanaan perda.

KPK mencatat nilai objek laporan penerimaan gratifikasi mulai Januari hingga Juli 2017 mencapai lebih dari Rp108 miliar.

Menurut Yusril, setiap lembaga negara yang mendapat pembiayaan dari APBN, secara hukum berhak diawasi oleh lembaga legislatif negara, yakni DPR.

Yusril berpendapat bahwa secara hukum, pansus hak angket sudah tidak bisa dihentikan dan diprediksi akan bekerja selama 60 hari ke depan.

Hak angket dikatakan Yusril sebagai sesuatu yang menjadi wewenang DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya.

KPK dianggap lembaga eksekutif karena institusi antirasuah tersebut melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Laode mengatakan selama ini KPK dan Polri juga sudah melakukan sinergi, termasuk dalam pengusutan sejumlah kasus korupsi di Tanah Air.

Panitia khusus hak angket KPK mengundang pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, Senin (10/7/2017) dan menyusul akan memanggil Mahfud MD.

KPK akan memeriksa mantan Menteri BUMN 1999-2000 Laksamana Sukardi dalam penyidikan tindak pidana korupsi kasus korupsi BLBI.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PKB Muhaimin Iskandar mengatakan partainya akan bergabung dalam Pansus Hak Angket KPK DPR bila lembaga antirasuah tersebut memerlukan bantuan.