tirto.id - Setelah Gerindra memutuskan keluar, kegiatan Pansus Hak Angket KPK tetap berjalan seperti biasa. Hari ini, misalnya, Pansus Angket menerima perwakilan dari Kepresidenan Masyarakat Mahasiswa Umum Universitas Trisakti dan Koalisi Masyarakat Untuk Parlemen.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut, Muslim Ayub dari PAN menegaskan bahwa Pansus Hak Angket tetap akan berjalan tanpa terpengaruh oleh tindakan Gerindra. Hal ini ditegaskan Muslim kepada Tirto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (26/7/2017).
Muslim Ayub dari PAN memaparkan bahwa keluarnya Gerindra bukanlah untuk melakukan manuver politik dalam rangka mempersiapkan diri untuk Pemilu Kepala Daerah 2018 ataupun Pemilu Presiden 2019.
Menurut Muslim, Pansus Hak Angket tetap terus menyelesaikan hak angket kepada KPK. Ia juga menerangkan, sekalipun Gerindra memutuskan untuk tidak mengikuti rapat hak angket KPK, tapi tetap bisa kembali mengikuti rapat jika berubah pikiran.
“Komentar Fadli Zon kemarin kan Gerindra bisa saja kembali. Sepanjang kita lihat dulu bagaimana hak angket ini. Itulah hak mereka. Barangkali mereka menganggap posisi sekarang ini keluar dulu, tapi ntar bisa saja Gerindra kembali lagi. Itu komentar Fadli Zon sendiri,” terang Muslim.
Lebih lanjut, Muslim menegaskan bahwa Pansus Hak Angket akan tetap berjalan. Keputusan Gerindra keluar pun, menurutnya, bukanlah semata-mata untuk menjauhkan diri dari perspektif negatif Pansus yang beredar sekarang ini.
“Nggak lah. Itu cuma keputusan partainya sendiri aja,” jelasnya.
Sementara itu, salah satu wakil PDIP di Pansus Hak Angket, Eddy Kusuma Wijaya juga menyatakan hal yang serupa. Menurutnya, keluarnya Gerindra tidak berpengaruh banyak pada Pansus Hak Angket. Gerindra sendiri hanya tidak hadir pada setiap rapat, namun tidak pada setiap acara Pansus.
“Tapi Pansus Hak Angket harus tetap jalan terus, karena sudah tercatat di berita negara,” tegasnya.
Eddy memaparkan bahwa dalam suatu Pansus Hak Angket KPK memang sering terjadi perbedaan pendapat. Suara Eddy dalam Pansus pun diakui bukanlah suara PDIP semata. Dalam pandangannya, Risa Mariska, Eddy, dan Henry Yosodiningrat yang juga berasal dari PDIP pun seringkali berbeda pendapat, tapi mereka tetap satu tujuan dalam menetapkan hak angket.
Sementara itu, terkait dengan dikuasainya Pansus Hak Angket oleh partai pendukung pemerintah, Eddy menegaskan bahwa hal tersebut tidak ada pengaruhnya.
“Pasti ada perbedaan, tapi bukan perpecahan. Hanya cara saja. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan partai pendukung pemerintah. Kita ini mau menguatkan KPK,” pungkasnya lagi.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Yuliana Ratnasari
