Indeks Kpk

Ketua DPR RI Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP oleh KPK dan diduga berperan besar dalam penentuan anggaran proyek tersebut di DPR.

Sejak ditetapkan tersangka kasus korupsi e-KTP hari ini, Setnov masih belum ditahan KPK.

KPK menetapkan Setnov sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, karena telah menyalahgunakan jabatan dan merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

Ketua KPK Agus Rahardjo membantah penetapan Setya Novanto sebagai tersangka terkait keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK yang dibentuk DPR.

Mantan Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi divonis empat tahun tiga bulan penjara, denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan karena menerima suap Rp2,3 miliar.

KPK akan memeriksa mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri 2007-2014 Diah Anggraeni dan tersangka Andi Narogong dalam kasus korupsi e-KTP.

Pertama kali dalam sejarah KPK menetapkan korporasi sebagai tersangka. Sandiaga Uno dipanggil KPK sebagai mantan komisaris perusahaan tersebut, PT DGI.

Setya Novanto keluar gedung KPK usai pemeriksaan terkait kasus E-KTP.

Sandiaga mengaku tidak mengetahui perkara korupsi yang melibatkan perusahaan yang bekerja sama dengan Permai Group kepemimpinan M. Nazaruddin sejak dirinya masuk PT DGI.

Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi untuk dua kasus korupsi yakni kasus proyek rumah sakit Universitas Udayana dan korupsi wisma atlet.

Sandiaga Uno mengatakan, dirinya dipanggil penyidik KPK terkait kasus korupsi dalam pekerjaan pembangunan rumah sakit pendidikan Universitas Udayana.

Eko tidak merinci dirinya menjadi saksi siapa dalam pemeriksaan kali ini. Namun, ia mengatakan akan memaparkan lebih lanjut usai pemeriksaan KPK.

Ketua DPR RI Setya Novanto akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong dalam kasus korupsi e-KTP.

Konferensi Pers usai pertemuan antara Jaksa Agung dan Pansus Hak Angket KPK di Kejaksaan Agung.

Fahd El Fouz bersama mantan Politisi Golkar Zulkarnaen Djabar telah menerima beberapa kali hadiah.

Jaksa Agung HM Prasetyo membela Pansus Hak Angket KPK. Dia mengatakan Pansus ini tidak sedang berupaya melemahkan Komisi Antirasuah.

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra membantah tuduhan bahwa dirinya hanya mengerti hukum tata negara tradisional dan tidak paham hukum tata negara modern terkait kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Tim Pansus Hak Angket KPK DPR RI cukup masif bergerilya mencari dukungan dari berbagai pihak.

Pegawai KPK menilai dasar hak angket yang dilakukan DPR kepada lembaga antirasuah tidak sah. Menutut mereka, hak angket tidak dapat digunakan untuk lembaga independen seperti KPK.

Tim pansus hak angket KPK DPR RI akan berkunjung ke Kejagung dan bertemu dengan Jaksa Agung pagi ini untuk mendalami prosedur penuntutan dalam tindak pidana korupsi.