tirto.id - Indonesian Corruption Watch (ICW) membuka Sekolah Anti Korupsi (Sakti) di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (1/8/2017). Sejumlah 20 peserta dari berbagai daerah akan mengikuti Sakti selama sepuluh hari hingga Kamis (10/8/2017) di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Ketua Pantia Sakti 2017, Wana Alamsyah mengungkapkan, penyelenggaraan Sakti tahun ini adalah penyelenggaraan ketiga kalinya. "Koruptor itu sudah banyak dan kita perlu regenerasi duta-duta antikorupsi," ujarnya. Bagi ICW, lanjut Wana, regenerasi koruptor harus juga dilawan dengan regenerasi pegiat antikorupsi.
Untuk itu, ICW akan mengutamakan aspek pencegahan. "Banyak cara untuk memberantas korupsi. Bukan hanya dengan menelisik dokumen-dokumen atau melakukan investigasi. Kita juga minta mereka [peserta Sakti] bergerak ke daerah-daerah, melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengubah kondisi daerahnya. Mulai dari pelayanan publiknya, keterbukaan informasinya," tambah Wana.
Soal keterbukaan juga disinggung Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2011-2014, Busyro Muqoddas. Menurut Busyro dalam orasinya, keterbukaan jadi syarat mutlak keberlangsungan demokrasi. "Transparansi itu penting. Itu merupakan penghormatan terhadap demokrasi. Tapi sekarang kenapa pemerintah tidak transparan? Di balik intransparansi itu ada apa?" ungkapnya.
Busyro menambahkan, para pegiat antikorupsi harus punya cara sendiri untuk mencegah dan memberantas korupsi. "Pancasila dan NKRI tidak perlu menjadi klaim-klaim kita. Kita sudah dalam tahap mengisi [demokrasi]. Saya enggak pernah tuh lihat orang-orang ICW menyampaikan makalah diawali dengan 'Pancasila harga mati!' Sekali lagi, karena kita sudah dalam tahap mengisi [demokrasi]," tegas Busyro.
Selanjutnya, para peserta Sakti 2017 akan diberikan beragam materi soal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Di antaranya sosiologi korupsi, sejarah korupsi, gender, dan korupsi. Peserta juga akan berkunjung ke kantor lembaga negara seperti KPK dan Ombudsman. "Siapa tahu yang di depan-depan ini [peserta Sakti] akan ada yang jadi pengganti Pak Laode sebagai Ketua KPK," papar Busyro.
Penulis: Satya Adhi
Editor: Yuliana Ratnasari
