Indeks Icw

ICW menyayangkan langkah KPK yang tidak kunjung memeriksa Bobby Naution baik dalam penyidikan maupun penuntutan.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, telah menyampaikan Jaksa KPK akan memeriksa Bobby jika memang terdapat perintah dari pengadilan.

ICW menilai Soeharto tak pantas menerima gelar tersebut karena rekam jejaknya pada masa lalu.

Struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia masih jauh dari transparan dan perlu menjadi perhatian pemerintah.

Tahun 2024 terjadi penurunan penindakan kasus korupsi, terkecil 5 tahun terakhir. Di saat bersamaan, potensi kerugian negara naik hampir 9 kali lipat.

Korupsi timah menjadi penyumbang kerugian negara terbesar berdasarkan catatan ICW.

ICW mencatatkan penurunan penindakan kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada tahun 2024.

Wana mengatakan, penegak hukum hanya mampu memulihkan Rp32,8 triliun atau 13 persen dari total kerugian akibat korupsi Rp234,8 triliun selama 2019-2023.

ICW melayangkan dokumen surat keberatan atas permintaan informasi seputar rincian gaji dan tunjangan anggota DPR RI.

ICW juga menuntut UU KPK direvisi guna mengembalikan independensinya dari kontrol eksekutif.

Ada dua hal yang menjadi pokok laporan dugaan korupsi penyelenggaran haji 2025, yaitu terkait dengan layanan masyair dan layanan konsumsi.

DPR mengeklaim hingga saat ini pihaknya belum menerima penugasan resmi dari pimpinan DPR untuk membahas RUU tersebut.

ICW bersama Kopel pada 2021 lalu telah mengendus adanya kejanggalan dalam pengadaan laptop chromebook.

ICW menilai kriminalisasi terhadap pelapor dugaan kasus korupsi yang terjadi di Baznas menunjukkan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi.

ICW mengajukan keberatan kepada PT KAI Commuter atas berlakunya kebijakan pemberlakuan Grafik Perjalanan KA (GAPEKA) 2025.

ICW memandang persoalan kesaksian Bambang Hero di persidangan korupsi timah seharusnya diselesaikan melalui forum akademik.

Tren vonis ringan terhadap koruptor masih terus berlanjut. Bagaimana komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi?

Jika dirinci lagi, ada 100 calon kepala daerah & 56 calon wakil kepala daerah yang berafiliasi dengan dinasti politik.

Pesimistis para pakar hukum tata negara dan aktivis anti-korupsi mengemuka setelah Prabowo mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih.  

Data kasus korupsi ini diperoleh dari pemantauan proses persidangan perkara korupsi sepanjang 2023.