Indeks Icw

Pesimistis para pakar hukum tata negara dan aktivis anti-korupsi mengemuka setelah Prabowo mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih.  

Data kasus korupsi ini diperoleh dari pemantauan proses persidangan perkara korupsi sepanjang 2023.

Pemberian fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR harus dilihat dari esensi awalnya, yaitu untuk menunjang kinerja.

ICW menilai, kehadiran baju 'Anak Mulyono' adalah bentuk mengolok-olok kritik publik sehingga harus dilawan dengan baju 'Korban Mulyono'.

ICW menyebut masih terdapat figur-figur bermasalah yang disinyalir telah melanggar etik. Siapa saja?

ICW meminta pansel KPK harus tegas mencoret pendaftar yang terindikasi melanggar kode etik.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, meminta Pansel KPK 2024 tidak sinis ketika dikritik atau ditanggapi oleh masyarakat sipil.

ICW menilai putusan ini berpotensi memberikan karpet merah dan makin meluasnya tentakel dinasti Presiden Jokowi melalui pencalonan Kaesang.

ICW meminta panitia seleksi calon pimpinan KPK tidak meloloskan peserta yang membawa kepentingan partai politik tertentu.

Nama-nama yang diusulkan untuk jadi kandidat pansel capim KPK beragam latar belakang, seperti akademisi, praktisi, sampai pemerhati isu antikorupsi.

ICW meminta Gufron sebaiknya menjalani persidangan daripada mencari kesalahan.

Menanggapi masukan ICW, KPK akan menyiapkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej usai putusan praperadilan.

Menurut perwakilan Kontras, demonstrasi terhadap lembaga pembela HAM menunjukkan secara psikologis kekhawatiran penguasa karena berbagai masalah terungkap.

Menurut perwakilan pedemo, mereka disebut preman oleh ICW dan Lokataru usai membubarkan diskusi di Universitas Trilogi dengan tema pemakzulan Jokowi.

Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI menggeruduk kantor ICW di Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024).

ICW menilai Firli Bahuri sama seperti tahanan KPK, hanya saja tidak menggunakan pakaian rompi tahanan.

ICW menghargai pilihan Febri Diansyah sebagai seorang pengacara dalam memilih kliennya, termasuk yang tersangkut kasus dugaan korupsi.

Independensi Johanis Tanak sebagai pimpinan KPK dan orang dengan latar belakang mantan penegak hukum patut dicurigai.

Mendagri Tito menjelaskan alasan tidak mengumumkan Pj Gubernur sebelum pelantikan.