Indeks Kpk

Pansus Hak Angket KPK menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini yang menghadirkan Amien Rais dan Wakapolri Syafruddin.

Pansus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Kewenangan KPK akan mengundang Wakapolri Komjen Pol Syafruddin dalam Rapat Kerja Pansus, Rabu (19/7/2017).

“Kita telah memutuskan bahwasanya hak angket ini akan tetap berjalan, tidak ada pengaruh sama sekali karena itu ditolak Profesor Mahfud,” tegas Taufiqulhadi.

Mahfud setuju bahwa KPK perlu mendapatkan pengawasan, tetapi bukan oleh hak angket DPR.

Anggota pansus hak angket KPK dari fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi menuntut agar Agus Rahardjo selaku pimpinan KPK mundur dari jabatannya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah merasa aneh dengan banyaknya nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang masuk ke dalam daftar penyelidikan KPK.

Penetapan Setnov dinilai bisa menjadi peringatan bagi DPR bahwa KPK tak takut hak angket.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Suwarjono mempertanyakan alasan Fahri mengkritik para wartawan KPK.

Tokoh masyarakat dan tokoh agama di Yogyakarta menggelar deklarasi untuk menolak hak angket DPR terhadap KPK karena bertentangan dengan konstitusi.

Setyo Novanto membantah kecipratan duit dari proyek e-KTP. Menurut Novanto, tuduhan itu bentuk penzaliman terhadap dirinya.

Virgo mengatakan pihaknya terus mendorong KPK membongkar skandal korupsi yang lebih besar lagi.

Pansus KPK akan semakin brutal pascapenetapan Setya Novanto sebagai tersangka. Tapi KPK sudah mengantisipasi hal itu, kata Bambang Widjojanto.

Miryam S Haryani enggan mengomentari soal penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP.

KPK belum bisa menyampaikan kegiatan penggeledahan yang dilakukan terkait penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP tahun 2011-2012.

Nama Novanto kerap lolos dalam sejumlah kasus korupsi. Kesaktiannya berakhir dalam kasus e-KTP

Penetapan ketua DPR, Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP tidak menghalangi panitia khusus hak angket KPK untuk tetap berjalan.

Dalam UU MD3 seorang tersangka masih tetap menjadi anggota DPR.

Hanura berharap penetapan tersangka Novanto tidak ganggu kinerja DPR.

Keputusan mendukung Jokowi sebagai calon presiden (capres) 2019 merupakan hasil rapat pimpinan nasional.

DPP Partai Golkar tidak akan mengganti Novanto sebagai ketua umum hingga ia dinyatakan bersalah lewat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.