Indeks Korupsi

Hukum
Sabtu, 20 Des 2025

KPK Tetapkan Kajari Hulu Sungai Utara, Kalsel, Jadi Tersangka

Dua orang jaksa lain, Kasi Intel dan Kasi Datun di Hulu Sungai Utara juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus pemerasan dalam proses penegakan hukum.
Hukum
Jumat, 19 Des 2025

Kejagung Tak Intervensi Proses Hukum Jaksa Kena OTT di Kalsel

Kejagung menilai KPK yang memiliki wewenang penuh dalam melakukan proses hukum usai dilakukan OTT di Kalimantan Selatan.
Hukum
Jumat, 19 Des 2025

KPK Segel Rumah Kajari Bekasi usai OTT Bupati Ade Kuswara

Penyidik masih memeriksa secara intensif terhadap Ade Kuswara dan enam orang lainnya yang turut ditangkap dalam OTT KPK di Kabupaten Bekasi.
Hukum
Jumat, 19 Des 2025

Kejagung Berhentikan Sementara 3 Jaksa Kena OTT KPK di Banten

Jaksa yang jadi tersangka juga dipastikan tidak mendapatkan seluruh hak kepegawaiannya, termasuk gaji.
Hukum
Jumat, 19 Des 2025

KPK Prihatin Masih Ada Aparat Penegak Hukum Terlibat Korupsi

KPK menangkap sejumlah jaksa dalam OTT yang dilakukan di tiga lokasi berbeda.
Hukum
Jumat, 19 Des 2025

KPK Desak Pihak yang Kabur dari OTT di Kalsel Serahkan Diri

KPK ingin proses penanganan perkara usai dilakukan OTT bisa berjalan dengan efektif.
Hukum
Jumat, 19 Des 2025

Ayah Bupati Bekasi Juga Dibawa ke KPK saat Terjadi OTT

Selain menangkap tujuh orang, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti dalam bentuk uang tunai berjumlah ratusan juta dalam OTT di Kabupaten Bekasi.
Aktual Dan Tren
Jumat, 19 Des 2025

Kekayaan Bupati Bekasi Ade Kuswara, Daftar Mobil, & Harganya

Kekayaan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di LHKPN, daftar mobil yang dimiliki, perbandingan aset 2024–2025, serta nilai dan harganya secara rinci.
Hukum
Jumat, 19 Des 2025

3 OTT dalam 1 Hari, KPK Amankan 25 Orang

Seorang Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Banten, Bupati Bekasi, dan 6 orang dari Kabupaten Hulu Sungai Utara diamankan KPK, Kamis (18/12/2025).
Hukum
Jumat, 19 Des 2025

Dua Orang yang Terjaring OTT Kalsel Tiba di Gedung KPK

KPK saat ini intens memeriksa sejumlah pihak yang terjaring dalam OTT di Kalsel tersebut.
Hukum
Jumat, 19 Des 2025

KPK Tangkap Bupati Ade Kuswara Kunang saat OTT di Bekasi

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang itu saat ini masih diperiksa intensif oleh penyidik KPK.
Hukum
Kamis, 18 Des 2025

KPK Ungkap Nilai Pemerasan Noel Ebenezer Cs Capai Rp200 Miliar

Hasil pelacakan terhadap aset rekening dari tersangka Noel Ebenezer cs ditemukan Rp200 miliar yang diduga berasal dari pemerasan sertifikasi K3.
Hukum
Kamis, 18 Des 2025

Pemerasan Sertifikasi K3 Eks Wamenaker Noel dkk Capai Rp201 M

Angka tersebut belum termasuk pemberian tunai atau dalam bentuk barang, seperti mobil, motor, fasilitas pemberangkatan ibadah haji, umroh, dan lain-lain.
Hukum
Kamis, 18 Des 2025

KPK Benarkan Ada Jaksa yang Ikut Terjaring OTT di Banten

KPK sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung mengenai OTT kesembilan pada tahun 2025 tersebut.
Hukum
Kamis, 18 Des 2025

Noel Siap Hadapi Sidang usai Berkas Perkara Dilimpahkan ke JPU

Eks Wamenaker Noel akan menunggu jadwal pengadilan dan menegaskan siap menghadapinya.
Hukum
Kamis, 18 Des 2025

5 Orang dari Banten Terjaring OTT KPK pada Rabu Malam

Kelima orang yang terjaring OTT KPK di Banten itu telah menjalani pemeriksaan secara intensif.
Hukum
Rabu, 17 Des 2025

KPK Bakal Panggil Bos Maktour dan Gus Alex terkait Korupsi Haji

Pemeriksaan ini akan dilakukan usai penyidik mendalami hasil pemeriksaan terhadap mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Flash News
Rabu, 17 Des 2025

Pengacara Punya Bukti Nadiem Tak Terima Rp809 M Kasus Chromebook

Pengacara Nadiem menegaskan Rp809 M bukan aliran pribadi, melainkan transaksi korporasi internal jelang IPO, serta membantah kaitan Google dan Chromebook.
Flash News
Selasa, 16 Des 2025

KPK Ungkap Bupati Lampung Tengah Pinjam Uang Kampanye ke Timses

Ardito meminjam Rp5,25 miliar untuk kebutuhan kampanye pada tahun 2024. Dia melunasinya lewat fee proyek pengadaan di Pemkab Lampung Tengah.
Hukum
Selasa, 16 Des 2025

KPK Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah

Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari bukti tambahan yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara.