Indeks Korupsi

KPK menahan pengacara pihak swasta atau debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka dalam kasus suap perkara di Mahkamah Agung.

Kapolri sebut Polri telah menyiapkan 1.800 personel di Papua dan siap membantu jika KPK meminta.

KPK akan menggandeng IDI untuk memverifikasi kondisi kesehatan Lukas Enembe. Pelibatan IDI dinilai penting untuk mencari second opinion.

Komisi Yudisial akan berkoordinasi dengan MA dan KPK untuk melakukan pengawasan penegakan hukum terhadap hakim yang terseret kasus hukum.

Zaenur sebut tak ada warga yang mendukung korupsi. Tapi bila ada tokoh yang didukung jadi tersangka, tetap dibela.

DPR meminta Kejagung terus mengusut berbagai dugaan korupsi di perusahaan BUMN, harus ada bukti dan bukan cuma janji saja.

Salah satu penyebab maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik adalah karena biaya politik yang tinggi.

Spirit Reformasi menjadikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Kini, korupsi justru kembali diperlakukan tidak istimewa.

Seharusnya, Lukas Enembe menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Mako Brimob Papua pada Senin (12/9/2022), namun tak hadir dengan alasan sakit.

Zaenur sebut kemudahan pemberian remisi terhadap napi koruptor akibat putusan MA yang membatalkan PP Nomor 99/2012.

Selain Eltinus, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya dalam kasus korupsi pembangunan gereja Kingmi.

MAKI memprotes penghitungan pemberian kebebasan bersyarat untuk sejumlah napi koruptor pada Selasa, 6 September 2022 kemarin.

Kejari Depok menelusuri dugaan dana hibah Badan Pengawas Pemilu Kota Depok sebesar Rp1 miliar untuk hiburan malam.

KPK akan memanggil dua orang petinggi PT. Midi Utama Indonesia terkait kasus dugaan suap izin usaha pembangunan retail gerai Alfamidi di Kota Ambon.

Berkas kasus suap dana PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur telah selesai dan akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor.

Penjabat (Pj) Sekda Pemalang Slamet Masduki menggugat Ketua dan tim penyidik KPK melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Penyidik KPK akan menganalisis barang bukti yang telah diamankan untuk melengkapi berkas perkara suap penerimaan calon mahasiswa baru Unila.

Periode korupsi terjadi pada 2009-2012 dan kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari Rp451,6 miliar.

Rektor Unila Karomani tercatat melaporkan harta dan kekayaan terakhir di LHKPN pada Desember 2021 dengan total mencapai Rp3,1 miliar.

Selain Karomani, KPK juga menetapkan Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri sebagai tersangka.