Indeks Korupsi

Menurut Anang, dalam kasus dugaan korupsi POME ini juga masih dilakukan penghitungan kerugian negara.

Menurut Anang, ada 2 Sprindik kasus Petral di Kejagung salah satunya berada pada periodisasi 2008-2015, sementara KPK pada 2009-2015.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, belum mau mengungkapkan siapa saja yang sudah diperiksa terkait korupsi tax amnesty.

Perkara rasuah Petral ini telah merugikan keuangan negara mencapai jutaan dolar Amerika Serikat.

Kerugian negara ini selesai dihitung oleh BPK dan diserahkan kepada Kortastipidkor.

Profil dan karier Ira Puspadewi, eks Dirut ASDP, kembali disorot usai vonis terkait akuisisi JN. Baca selengkapnya di sini.

Halim Kalla tak ditahan meski sudah berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan PLTU 1 Kalimantan Barat (Kalbar).

KPK menyebut calon tersangka pada kasus Google Cloud, mayoritas sama dengan para tersangka pada perkara Chromebook yang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Asep Guntur Rahayu, memastikan bahwa dugaan korupsi di BPKH ini berbeda dengan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama 2023-2024.

Keempat tersangka sebelumnya telah terjaring operasi tangkap (OTT) bersama enam tersangka lainnya, Minggu (16/3/2025) lalu, tapi dibebaskan.

Meski begitu, Purbaya menyerahkan proses hukum kasus dugaan korupsi di DJP ini kepada Kejagung.

Kejagung memastikan eks Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi dan empat orang lainnya bukan berstatus tersangka.

Simak profil eks Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, yang dicegah ke luar negeri terkait dugaan korupsi tax amnesty Kemenkeu. Ketahui profil dan kariernya.

Uang tersebut merupakan barang rampasan negara terkait kasus investasi fiktif di PT Taspen.

KPK belum menjelaskan mengenai materi pemeriksaan yang akan digali dari keempat tersangka tersebut.

Selain Ken Dwijugiasteadi, ada empat orang lainnya juga yang dicekal. Simak selengkapnya.

Majelis hakim beralasan dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung telah cermat.

Majelis hakim membutuhkan waktu dua pekan untuk menggelar rapat membicarakan putusan terhadap hakim Djuyamto dkk.

Berita aslinya tidak membahas soal pembagian uang Rp280 miliar pada Jokowi, melainkan peran adik dan ipar Sugiri dalam kasus korupsinya.

Kejagung menyatakan terpenting penanganan kasus Petral berjalan sesuai aturan yang berlaku.