Banjir Berulang di Sumbar: Saat Hujan Membasuh Dosa Tata Ruang

tirto.id - Padang dan wilayah penyangganya di Sumatra Barat (Sumbar) seolah terjebak dalam siklus nestapa tiada akhir. Saban hujan lebat mengguyur, daerah ini seketika lumpuh, menyisakan trauma mendalam bagi ribuan warga yang terpaksa mengungsi di bawah atap tenda darurat.

Siklus tahunan ini bukan lagi sekadar fenomena alam biasa. Kondisi ini merupakan cerminan dari ruang hidup masyarakat yang kian rapuh menghadapi amuk ekologis.

Di balik riak air bah yang merendam belasan kecamatan dan menelan korban jiwa, tersimpan kegagalan sistemik yang dipupuk jauh sebelum awan hitam berkumpul. Bencana tahunan ini seolah menjadi momentum di mana alam sedang menagih pertanggungjawaban atas tata ruang, hutan, dan aliran sungai yang dikelola serampangan.

Infrastruktur Rapuh dan Ancaman Dampak Berantai

Catatan kelam kebencanaan mencatat grafik yang terus memburuk. Dalam laporan Tirto, pada 2024 dengan ketinggian 30 sentimeter hingga 3 meter memaksa sebanyak 2.958 warga dievakuasi ke tenda darurat. Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar tersebut juga mengakibatkan tiga orang meninggal dunia.

Sementara berdasarkan temuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang Pariaman merendam 800 unit rumah warga di 13 kecamatan. Banjir pun menggenangi setidaknya 10 hektare sawah.

Selanjutnya dalam laporan Tirto pada 2025, sejumlah sungai meluap hingga mengakibatkan permukiman warga tergenang di tujuh kecamatan dan 14 nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Keempat sungai ini di antaranya Sungai Batang Anai, Batang Ulakan, Batang Lubuak dan Batang Kamumuan.

Dalam laporan BNPB, sebanyak 608 Kepala Keluarga (KK) atau 1.824 jiwa terdampak dari bencana tersebut. Dilaporkan pula, dua warga mengalami luka ringan.

Memasuki Oktober 2026, giliran Pesisir Selatan yang luluh lantak dihantam banjir bandang akibat hujan ekstrem. Berton Panjaitan selaku Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menyampaikan, banjir bandang tahun ini dipicu hujan dengan intensitas tinggi pada Sabtu, 10 Oktober 2026, sekitar pukul 16.30 WIB.

Banjir itu berdampak langsung terhadap 3 kecamatan dan 16 nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar. Kurang lebih tercatat sebanyak 1.142 KK dan 4.420 jiwa, 232 unit rumah, dan 30 hektare perkebunan yang terdampak banjir bandang.

“Data korban dan kerusakan masih dalam proses pendataan. Data korban meninggal, luka-luka, dan pengungsian belum tercantum dalam laporan sumber,” kata Berton dalam pesan tertulis diterima Tirto, Senin (12/10/2026).

Namun, Berton merincikan, terdapat puluhan fasilitas terkena imbas bencana tersebut. Mulai dari 13 unit fasilitas pendidikan, 9 unit fasilitas ibadah, dan 7 unit perkantoran terdampak. Lalu satu akses jalan lintas mengalami kerusakan. Seluruh data kerusakan dan kerugian ini masih dalam pendataan lebih lanjut.

Sementara itu berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, bencana banjir diketahui telah surut, sejak Minggu (11/10/2026). Mereka saat ini bersama instansi terkait tengah melakukan asesmen dan penanganan di wilayah terdampak. Kegiatan difokuskan pada pembersihan lumpur pasca banjir, termasuk kebutuhan pembersihan masjid dan musala yang terdampak.

“Hingga Minggu sore, banjir dilaporkan telah surut dan penanganan berlanjut pada pembersihan lumpur serta pemenuhan kebutuhan mendesak. Prioritas berikutnya adalah mempercepat pendataan dampak, memenuhi kebutuhan pangan dan air bersih, serta memulihkan fasilitas umum dan akses infrastruktur yang terdampak,” jelas Berton.

View this post on Instagram

A post shared by tirto.id (@tirtoid)

Pada waktu yang bersamaan di Kota Padang, Betron melaporkan, setidaknya 225 KK atau 498 jiwa terdampak langsung oleh banjir. Jumlah warga mengungsi mencapai 672 jiwa, yang mayoritas terkonsentrasi di Kecamatan Kuranji.

"Angka tersebut masih dalam proses pendataan dan pemutakhiran oleh petugas," ujar Berton dalam keterangannya, Minggu.

Berton merincikan, bahwa bencana ini melanda tiga kecamatan, yakni Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo, yang mencakup enam kelurahan: Kuranji, Koto Panjang Ikua Koto, Batipuh Panjang, Lubuk Minturun, Tabiang Banda Gadang, dan Gurun Laweh.

Catatan Pakar Kebencanaan soal Banjir Padang

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Daryono menilai, jebolnya tanggul Sungai Lapau Munggu di Kota Padang menunjukkan bahwa besarnya dampak banjir tidak hanya ditentukan intensitas hujan dan debit sungai, tetapi juga oleh ketahanan infrastruktur pengendali banjir.

Dosen Magister Manajemen Bencana SPPB Universitas Indonesia itu berpendapat, kerusakan jalan dan rumah di Kuranji mengindikasikan bahwa pada lokasi tertentu, aliran banjir kemungkinan memiliki energi dan kemampuan erosi yang cukup besar.

“Namun, penyebab kerusakan harus dikonfirmasi melalui survei lapangan,” jelas Daryono kepada Tirto, Senin.

Ia mengungkapkan adanya potensi dampak berantai atau cascading impacts. Kerusakan tanggul ini dapat memperluas genangan, kerusakan jalan menghambat evakuasi, sedangkan gangguan akses ke infrastruktur air bersih dapat mempersulit pelayanan masyarakat. Menurutnya, mitigasi harus dilakukan secara terpadu dari kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), sepanjang alur sungai, hingga permukiman di hilir.

Daryono lantas membeberkan sejumlah mitigasi darurat pascabencana, di antaranya prioritaskan keselamatan masyarakat. Evakuasi warga dari bantaran sungai, daerah genangan berarus deras, dan kawasan dekat tanggul yang rusak.

Lalu pantau hujan dan tinggi muka air secara intensif. Integrasikan informasi BMKG, sensor sungai, BPBD, serta laporan masyarakat di daerah hulu. Kemudian, amankan tanggul yang jebol. Lakukan pemeriksaan stabilitas dan penanganan darurat oleh petugas teknis. Hindari aktivitas masyarakat di sekitar tanggul yang berisiko runtuh.

“Isolasi jalan dan jembatan yang rusak. Jangan membuka akses sebelum kondisi fondasi, badan jalan, dan struktur jembatan dinyatakan aman. Pastikan kebutuhan dasar pengungsi. Sediakan air bersih, makanan, sanitasi, obat-obatan, dan pelayanan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan,” bebernya.

Menilik fenomena bencana banjir bandang yang berulang tersebut, Daryono lantas memberi sejumlah masukan terhadap pemerintah. Pertama, penguatan pengelolaan DAS dari hulu hingga hilir, termasuk konservasi kawasan resapan, pengendalian erosi, dan rehabilitasi lingkungan.

Kedua, evaluasi kapasitas sungai dan drainase, termasuk penanganan sedimentasi serta perbaikan saluran yang tidak lagi mampu menampung debit air saat hujan ekstrem. Ketiga, penataan ruang berbasis risiko banjir, agar perkembangan permukiman dan infrastruktur mempertimbangkan karakteristik hidrologi serta kawasan genangan.

“[Keempat] penguatan sistem peringatan dini banjir, dengan mengintegrasikan informasi curah hujan, tinggi muka air sungai, dan mekanisme penyampaian peringatan kepada masyarakat,” kata Daryono.

Kelima, evaluasi menyeluruh terhadap kejadian banjir berulang, untuk mengidentifikasi faktor dominan di setiap lokasi sehingga program pengurangan risiko lebih tepat sasaran. Namun menurutnya, hal terpenting adalah menggeser pendekatan dari sekadar penanganan banjir saat terjadi menuju pengurangan risiko sebelum banjir datang.

“Penanganan darurat tetap penting, tetapi perlu berjalan beriringan dengan upaya pencegahan jangka panjang,” tegasnya.

Ia menambahkan, banjir memang tidak selalu dapat dicegah sepenuhnya, terutama ketika terjadi hujan ekstrem. Akan tetapi luas genangan, tingkat kerusakan, dan dampaknya terhadap masyarakat dapat dikurangi melalui pengelolaan lingkungan, infrastruktur, dan tata ruang yang semakin baik.

“Dengan demikian, persoalan banjir berulang sebaiknya menjadi momentum evaluasi dan penguatan kolaborasi lintas sektor, bukan untuk mencari pihak yang disalahkan,” tambahnya.

Sementara itu, Tirto sempat menghubungi sejumlah narasumber di lingkungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra V Padang untuk meminta tanggapan, menyoal penguatan pengelolaan DAS pascabencana banjir bandang. Namun tidak ada respon hingga berita ini selesai ditulis.

Mengurai Dosa Ekologis di Kawasan Hulu

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumbar melihat akar masalah yang jauh lebih kelam dari sekadar masalah infrastruktur hilir yang jebol. WALHI Sumbar menilai, kegagalan negara dalam menghadapi bencana ekologis tidak hanya terjadi ketika pemerintah terlambat melakukan evakuasi atau penanganan darurat.

Di antaranya ketika kawasan hulu terus mengalami degradasi; ketika PETI terus beroperasi; ketika sempadan sungai terganggu; ketika pembangunan berlangsung di kawasan rentan; dan ketika informasi mengenai risiko bencana tidak diterjemahkan menjadi kebijakan perlindungan masyarakat.

Menurut Walhi, bencana bukan sekadar persoalan air yang turun dari langit. Besarnya dampak bencana juga merupakan hasil dari bagaimana manusia mengelola ruang, hutan, sungai dan kawasan hulu.

Saat tutupan hutan berkurang, sempadan sungai terganggu, aktivitas ekstraktif berlangsung di kawasan rentan, dan ruang berisiko tetap dimanfaatkan tanpa mitigasi yang memadai, maka kerentanan masyarakat akan semakin besar.

Berdasarkan riset yang dilakukan WALHI Sumbar, ditemukan perubahan signifikan terhadap tutupan hutan di Kecamatan Batang Barus, Kabupaten Solok. Dalam rentang 1995 hingga 2024, berdasarkan analisis WALHI Sumbar, sekitar 700 hektare tutupan hutan telah hilang dan sebagian besar berubah menjadi lahan pertanian kering dan perkebunan.

Selanjutnya, selama periode 2000 hingga 2024 terdapat sekitar 6.000 hektare tutupan hutan yang berubah, antara lain menjadi lahan pertanian. Dalam analisis tersebut, WALHI juga menemukan aktivitas pertambangan emas ilegal atau PETI dengan luasan sekitar 1.330 hektare pada kawasan hutan dan lahan.

Walhi menegaskan, hutan memiliki fungsi penting dalam sistem hidrologis. Tutupan vegetasi membantu menyerap dan menyimpan air, menjaga struktur tanah, mengurangi erosi dan memperlambat limpasan permukaan. Di saat tutupan hutan berkurang dan tergantikan lahan pertanian, perkebunan, lahan terbuka maupun aktivitas ekstraktif, karakteristik bentang alam ikut berubah.