Masuk tirto.id
tirto.id - Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengisyaratkan masa status tanggap darurat kemungkinan besar tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Sebab, sejumlah daerah masih berjibaku menangani dampak bencana, mulai dari pencarian korban, pembukaan akses yang rusak, hingga pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga yang mengungsi.
“Kegiatan penanganan darurat masih berlangsung dan belum selesai. Karena itu, besar kemungkinan statusnya akan diperpanjang,” ujar Mahyeldi saat memimpin rapat di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Sumbar di Padang, Minggu (7/12/2025).
Menurut Mahyeldi, Pemprov Sumbar telah meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota mengirimkan laporan terbaru mengenai kondisi di wilayahnya.
Masukan tersebut akan digunakan sebagai dasar sebelum keputusan resmi diperpanjangnya status tanggap darurat diumumkan pada 8 Desember 2025.
“Sekda sedang menyiapkan dokumen yang diperlukan dan akan dibahas bersama. Kami juga menghimpun laporan dari daerah,” kata dia.
Ia menuturkan, beberapa kota seperti Solok, Payakumbuh, dan Bukittinggi mulai menunjukkan pemulihan dan dinilai tidak lagi perlu berada dalam status darurat.
Namun sejumlah wilayah lain, termasuk di Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan beberapa kabupaten lain masih menghadapi situasi yang membutuhkan respons intensif.
Di beberapa titik, akses transportasi masih lumpuh akibat jalan dan jembatan yang putus. Akibatnya, distribusi bantuan belum bisa berjalan maksimal.
Pemerintah provinsi juga terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air minum, alas tidur, serta kebutuhan khusus ibu hamil dan balita.
“Distribusi bahan pangan tetap berjalan. Untuk air bersih, kita menambah tandon dan berupaya menyambungkan kembali jaringan distribusinya. Pembukaan akses yang terputus juga dilakukan bertahap,” jelas Mahyeldi.
Saat ini jumlah pengungsi masih berada di kisaran 20 ribu jiwa. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat diarahkan untuk menempati hunian sementara sambil menunggu hasil penilaian kelayakan lahan.
“Kalau rumah mereka benar-benar tak bisa ditempati dan mereka punya lahan, pemerintah akan membantu pembangunan. Bila tidak punya lahan, akan disiapkan alternatif lokasi lain,” ujarnya.
Berbagai dukungan juga mengalir dari provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi, termasuk dari instansi seperti TNI, Polri, Basarnas, serta relawan.
Kolaborasi ini dinilai penting agar bantuan yang masuk bisa terdistribusi dengan baik tanpa mengganggu aktivitas alat berat di lapangan.
“Kami minta seluruh bantuan dikoordinasikan lewat posko kabupaten atau kecamatan. Banyak yang ingin menyalurkan langsung, tapi itu bisa menghambat pergerakan alat berat dan proses evakuasi,” kata dia.
Mahyeldi menambahkan, bencana kali ini menjadi pengingat pentingnya peningkatan mitigasi. Pemprov kini memetakan wilayah rawan, terutama area perbukitan yang menunjukkan retakan serta potensi longsor lanjutan.
“Data yang akurat sangat menentukan langkah pada masa tanggap darurat hingga rekonstruksi. Validasi di posko harus benar-benar diperkuat. Jika ada kekurangan, daerah lain perlu turun membantu,” ucapnya.
Ia juga meminta kepala daerah untuk memperkuat koordinasi bersama Forkopimda serta memastikan seluruh posko berfungsi optimal.
Kepada masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan, Mahyeldi mengimbau agar tetap mengikuti alur resmi. “Dengan koordinasi yang rapi, bantuan bisa lebih merata dan penanganan bencana berjalan lancar,” kata dia.
Penulis: Fajar Alfaridho Herman
Editor: Abdul Aziz
