Indeks Korupsi Djka

Yofi dituntut membayar uang pengganti total Rp55,4 miliar dan dikurangi dari hasil sitaan mencapai Rp34,06 miliar sehingga kurang Rp21,3 miliar.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Yofi Okatrisza, mengaku mendapat dukungan kegiatan dari Menhub.

Terdakwa dugaan korupsi proyek jalur kereta api pada DJKA mengakui ada pengondisian proyek menutupi kebutuhan dana pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019.

KPK mesti usut setiap aktor yang disebut di persidangan kasus korupsi proyek DJKA, jangan berhenti pada pelaku lapangan.

Jokowi merespons singkat soal namanya yang disebut dalam kasus dugaan korupsi DJKA di Pengadilan Tipikor Semarang.

Keempat tersangka baru adalah hasil pengembangan penanganan perkara dengan terpidana Dion Renato Sugiarto.

Peran pejabat BPK yang jadi tersangka ini adalah mengurangi temuan atas permasalahan audit dalam proyek jalur kereta api di DJKA.

Sadarestuwati membantah soal aliran uang dari kasus ini. Menurutnya, penyidik tidak menanyakan hal tersebut.

Hasto membantah tak pernah melakukan komunikasi dengan terdakwa kasus korupsi DJKA, Harno Trimadi.

KPK memerikasa Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristoyanto, dalam kapasitas saksi kasus dugaan korupsi di DJKA.

Agenda pemeriksaan Hasto pada 16 Agustus 2024 dalam kasus korupsi DJKA pun dijadwal ulang.

Dalam kasus korupsi DJKA, penyidik menyita 9 unit rumah, deposito, dan 4 obligasi di dua perbankan.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan status Hasto sebagai konsultan dalam kasus ini didapatkan dari data Administrasi Kependudukan (Adminduk).

KPK memastikan saksi ditanyakan terkait pengetahuannya seputar proses pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.

Hasto berkata dirinya baru mengetahui surat pemanggilan KPK itu pada hari jelang pemeriksaan padahal ada acara di Jogja.

Menurut Jubir KPK, pemeriksaan terhadap Hasto dalam kasus dugaan korupsi di DJKA Jawa Timur bisa dijadwalkan ulang tanpa dibuatkan surat panggilan kedua.

Pengacara Hasto, Ronny Talapessy, mengatakan surat pemanggilan dari KPK baru diterima kliennya pada Jumat pagi.

Hasto dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Jatim.

KPK menahan Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera, Zulfikar Fahmi, mulai 13 November sampai dengan 2 Desember 2023.

KPK menelusuri dugaan adanya kontraktor titipan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada proyek pengadaan barang dan jasa di BTP Kelas I Bandung.