Indeks Korupsi Djka

KPK bakal panggil Ketua HIPMI Akbar Himawan Buchari untuk klarifikasi dugaan aliran uang Rp3,5 miliar dari kasus korupsi DJKA.

KPK rampungkan berkas dakwaan Bupati Pati nonaktif Sudewo terkait kasus suap DJKA dan perangkat desa. Sidang digelar di PN Semarang.

KPK periksa 2 pegawai Kemenhub usut dugaan aliran gratifikasi kepada eks pejabat DJKA Harno Trimadi di kasus korupsi jalur KA.

Dua pegawai Kemenhub itu diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Selasa (26/5/2026) pagi.

Budi mengatakan pemeriksaan atas Robby dilakukan guna melengkapi keterangan-keterangan yang telah ada.

Kata Budi, penyidik juga tengah mendalami apakah uang yang belum diketahui nominalnya tersebut, turut mengalir ke Budi Karya.

Fee proyek yang dikumpulkan diduga diberikan kepada pihak-pihak di Kementerian Perhubungan.

Ushadi dan Hicmat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan.

Budi mengatakan, KPK juga akan mendalami peran pihak Kementerian Perhubungan yang membawahi DJKA dan menjadi mitra dari Komisi V DPR RI.

Robby Kurniawan juga pernah menjadi staf ahli eks Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

KPK akan memeriksa eks Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian terkait kasus dugaan korupsi DJKA.

Pihak swasta bukan cuma beri fee pengondisian proyek ke Sugiri Sancoko. Tapi, juga ke Sugiri Heru Sangoko.

Materi yang sama juga didalami kepada PPK Perawatan Perkeretaapian pada Balai Perawatan Perkeretaapian Ngrombo, Ari Hendratno, di kasus DJKA.

Uang tersebut diterima Sudewo saat masih menjabat anggota Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kemenhub.

Danto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub.

Wana mendorong agar otoritas penegak hukum sudah sepatutnya memanggil Wahyu Purwanto untuk diperiksa lebih mendalam soal penerimaan dari Zulfikar.

Selain BKS, JPU juga menghadirkan Danto Restiawan (DR) selaku mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Ditjend Hubungan Darat.

KPK juga mendalami soal keterkaitan Anggota DPR RI Komisi V sebagai mitra dari Kemenhub.

Budi Karya Sumadi sudah dua kali mangkir panggilan KPK dengan alasan sakit.

Budi Karya Sumadi sudah dua kali tak bisa menghadiri panggilan pemeriksaan penyidik KPK terkait korupsi DJKA.