Indeks Korupsi Djka

Budi Karya terkonfirmasi tak hadir pemeriksaan sebagai saksi dugaan korupsi jalur kereta api pada DJKA Jawa Timur.

Sedianya, Budi Karya Sumadi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).

Budi Karya Sumadi akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Jawa Timur.

Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Jawa Timur.

Ferry diperiksa dalam kapasitasnya sebagai wiraswasta atau kontraktor proyek DJKA, untuk tersangka Sudewo, Bupati Pati nonaktif.

Budi belum menjelaskan mengenai peran Reza dan pasal yang menjeratnya serta belum mengumumkan secara resmi atas penetapan Reza sebagai tersangka.

Jumadi diperiksa KPK karena pernah menjabat Kepala BTP Kelas I Surabaya hingga 2021.

Sudewo, yang juga adalah Bupati Pati, diduga menerima aliran uang saat menjadi anggota komisi V DPR 2020-2024, yang merupakan mitra Kemenhub.

Sudewo diduga menerima uang korupsi DJKA saat menjadi Anggota Komisi V DPR RI selaku mitra yang mengawasi Kementerian Perhubungan.

KPK menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dugaan pembangunan kereta api dan kasus dugaan pemerasan terkait pengisian perangkat desa di Pati.

Sebelumnya, KPK juga telah melakukan penahanan terhadap tiga tersangka yang terkait.

Haji Mamad diperiksa oleh penyidik terkait pengetahuannya atas dugaan pengaturan lelang proyek jalur kereta api di Surabaya.

Penyidik telah menyelesaikan proses tahap dua dengan menyerahkan tersangka Risna dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) di kasus korupsi DJKA.

Billy Haryanto alias Billy Beras dikenal pernah mengirim beras untuk kebutuhan banjir 2013 di DKI saat Jokowi masih menjabat Gubernur Jakarta.

Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kalinya bagi Bupati Pati Sudewo dalam kasus dugaan korupsi DJKA di Kementerian Perhubungan.

Warga Pati menilai KPK selama ini telah kemasukan 'angin' sehingga tak kunjung menetapkan Sudewo sebagai tersangka.

Warga Pati meminta agar KPK tetap menjadi lembaga pemberantasan korupsi bukan menjadi pelindung Sudewo.

Isi dari surat warga-warga Pati tersebut menjadi bahan pengayaan KPK dalam memberantas korupsi.

Sudewo mengklaim uang Rp3 miliar yang diberikan ke KPK merupakan hasil pendapatannya saat menjabat sebagai Anggota DPR.

Klaim Sudewo berbanding terbalik dengan informasi yang beredar bahwa dia pernah mengembalikan uang sekitar Rp3 miliar kepada KPK.