Indeks Kontras

Komnas HAM juga menilai serangan terhadap Andrie patut diduga berkaitan dengan aktivitasnya sebagai pembela HAM.

Angga menegaskan, setiap tindakan kekerasan harus diproses secara tegas sesuai hukum yang berlaku.

Persatuan Bangsa-Bangsa menyampaikan keprihatianan dan mengutuk keras aksi penyirman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Ketua Komisi III, Habiburrokhman, juga juga meminta Negara untuk membiayai semua proses pengobatan Andrie Yunus yang saat ini ditangani oleh di RSCM.

Menko Kumham Imipas, Yusril, mengatakan penyiraman air keras kepada aktivis adalah serangan terhadap nilai demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia.

Menurut Bonnie peristiwa penyiraman air keras bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan sebuah serangan terhadap perjuangan HAM di Indonesia.

"Hal seperti ini tidak boleh dinormalisasi, oleh karenanya aparat penegak hukum harus bertindak.”

Serangan terhadap Andrie Yunus juga menuai kecaman dari berbagai organisasi masyarakat sipil.

Koalisi Masyarakat Sipil tetap menuntut polisi mengusut tuntas peristiwa penyerangan air keras kepada aktivis KontraS itu.

Yusril akan mengoordinasikan kasus ini kepada kementerian-kementerian di bawah Kemenko Kumham Imipas.

Kronologi awal aktivis KontraS, Andrie Yunus disiram air keras. Polisi menyelidiki kasus ini untuk mengungkap pelaku. KontraS mengecam tindakan teror ini.

Tim penyidik dari Polres Jakarta Pusat telah meminta keterangan sejumlah saksi untuk memperjelas peristiwa penyiraman kepada aktivis KontraS Andrie Yunus.

Andrie Yunus dari KontraS disiram cairan diduga air keras oleh dua orang tak dikenal di Jakarta Pusat. KontraS mendesak polisi mengusut tuntas.

KontraS menegaskan narasi antek asing kerap dipakai oleh penguasa untuk mendelegitimasi aktivitas pedemo.

KontraS menyinggung konflik Papua dan aksi represif aparat saat penyampaian aspirasi sebagai parameter kelayakan Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB.

Rika juga memastikan bahwa pihak Rutan merespons cepat terhadap kondisi darurat tahanan dan warga binaan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

KPK akan melakukan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan ICW dan KontraS tersebut.

Dimas menilai, pengungkapan yang telah dilakukan polisi dan RS Bhayangkara Polri Kramat Jati dinilai terlalu melompat dari runutan peristiwa.

KontraS juga mencatat 19 peristiwa intimidasi, 13 penyiksaan, 11 penembakan, dan 7 peristiwa kejahatan seksual yang dilakukan TNI setahun terakhir.

KontraS memandang pada era Prabowo militerisme tidak hanya tampak secara kultural ataupun simbolik semata.