Indeks Kontras

Penunjukan Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh bertentangan dengan omongan Mendagri Tito Karnavian sendiri.

Kontras menilai pengesahan UU DOB Papua bentuk pemaksaan kehendak pemerintah dan DPR.

Ramadhan sebut bila ada tindakan-tindakan aparat di luar SOP yang sudah diberikan atau ditetapkan, Polri akan melakukan penindakan.

Pelanggaran tersebut menurut temuan KontraS didominasi oleh penggunaan senjata api sebanyak 456 kasus.

Aktor penyiksaan iala penyelenggara negara, aparatur dan pejabat publik. Selain itu, ada pola yang dilakukan kolaboratif antara sipil dengan penyelenggara.

KontraS merekomendasikan DPR dan pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang produktif dalam mencegah dan mengantisipasi praktik penyiksaan.

Penyiksaan adalah tindak kekerasan yang tidak bermoral, merendahkan martabat, dan mengganggu hati nurani.

KontraS mendesak pansel untuk meninjau secara cermat calon anggota Komnas HAM yang memiliki latar belakang bermasalah.

KontraS, Perludem dan ICW yakin Ombudsman akan bekerja secara independen dalam memutuskan adanya dugaan maladministrasi di balik penunjukkan Pj.

KontraS mendesak pansel calon pimpinan Komnas HAM melihat keseluruhan aspek dalam proses seleksi dan juga membuka indikator serta alat uji kepada publik.

KontraS dan ICW menilai penunjukan penjabat kepala daerah tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Koalisi sipil meminta Ombudsman turun tangan.

Fatia mengatakan tujuan riset yang dilakukannya untuk membongkar praktik bisnis tambang emas di Bumi Cenderawasih berdampak kepada pelanggaran hak asasi.

Walhi menilai persoalan yang muncul bukanlah terkait Fatia dan Haris Azhar yang menjadi tersangka, tapi hasil riset yang saat ini sedang dikriminalisasikan.

Polisi membenarkan telah menetapkan tersangka Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti atas kasus dugaan pencemaran nama baik 'Lord Luhut.'

KontraS menemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Hermanto di rumah tahanan Polsek Lubuklinggau Utara.

Sejumlah anggota kepolisian mendatangi kantor aktivis Haris Azhar dan kediaman Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti, Selasa pagi.

Kontras menilai penunjukan Mayjen Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya tidak menghormati Putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta.

KontraS menilai Jokowi & pemerintah sama sekali tidak ingin menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Terlihat hanya lip service saja.

Presiden Jokowi dinilai masih menggelar karpet merah termasuk memberikan jabatan dan penghargaan bagi para pelanggar HAM berat.

Kontras mencatat sejumlah persoalan selama kepemimpinan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto periode 2017-2021.