Indeks Kontras

Polda Metro Jaya menemukan satu orang yang dinyatakan hilang dalam aksi unjuk rasa pada akhir Agustus lalu.

Bima Permana Putra menjadi salah satu orang yang dinyatakan hilang oleh KontraS usai aksi demonstrasi akhir Agustus 2025 di Jakarta.

Polda Metro Jaya menggandeng KontraS dan Komnas HAM mencari korban hilang saat demo akhir Agustus 2025.

Menurut salah satu keluarga korban, polisi mengatakan bahwa Reno Syahputradewo tidak ada dalam daftar tahanan Polda Metro Jaya. 

Berdasarkan data KontraS, aduan orang hilang dari rangkaian aksi massa akhir Agustus 2025, yang diterima lembaganya mencapai 44 orang.

KontraS mencatat masih terdapat delapan orang hilang dari rentetan aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025.

Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan Abral korban pembunuhan di luar hukum. Sementara keterangan TNI menyebut dia lompat ke jurang dan kemudian dibunuh OPM.

Dua anggota koalisi masyarakat sipil yang dipanggil penyidik Polda Metro Jaya menolak diperiksa.

Sufmi Dasco Ahmad, mengaku tidak mengetahui ihwal teror yang dialami KontraS usai sejumlah anggota mereka berunjuk rasa menolak revisi UU TNI TNI.

Penolakan yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil terhadap revisi UU TNI, dinilai tidak menyentuh ranah substansi.

Sufmi Dasco Ahmad mengeklaim rapat Komisi I DPR RI yang membahas revisi UU TNI di Hotel Fairmont, dilaksanakan secara terbuka.

Satpam Hotel Fairmont melaporkan insiden penggerudukan tersebut atas dugaan mengganggu ketertiban umum hingga penghinaan terhadap badan hukum.

Tiga orang tak dikenal tersebut mengaku sebagai wartawan, namun mereka enggan menjelaskan asal maupun nama medianya.

Profil Andrie Yunus, Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS yang menerobos ruang rapat revisi UU TNI di Hotel Fairmont dan melakukan orasi.

Saat Andrie menyampaikan orasi terlihat sekelompok pengaman menarik dan kemudian menutup ruang rapat.

KontraS meminta kepada Komisi I dan Komisi III DPR RI untuk membatalkan pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) TNI dan Revisi UU Polri.

Total kasus yang terkait dengan extrajudicial killing dari Desember 2023 sampai November 2024 sebanyak 45 kasus.

Sebagian besar kasus kekerasan dan pelanggaran HAM dilakukan personel TNI AD selama kurun waktu Oktober 2023 hingga September 2024.

Menurutnya, TNI telah terikat dengan reformasi internal sehingga tidak perlu khawatir bahwa TNI akan kembali berbisnis seperti di era Orde Baru.

KontraS menilai prajurit militer dipersiapkan untuk profesional sepenuhnya dalam bidangnya, bukan berbisnis.