Indeks Kontras

KontraS mendesak pansel calon pimpinan Komnas HAM melihat keseluruhan aspek dalam proses seleksi dan juga membuka indikator serta alat uji kepada publik.

KontraS dan ICW menilai penunjukan penjabat kepala daerah tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Koalisi sipil meminta Ombudsman turun tangan.

Fatia mengatakan tujuan riset yang dilakukannya untuk membongkar praktik bisnis tambang emas di Bumi Cenderawasih berdampak kepada pelanggaran hak asasi.

Walhi menilai persoalan yang muncul bukanlah terkait Fatia dan Haris Azhar yang menjadi tersangka, tapi hasil riset yang saat ini sedang dikriminalisasikan.

Polisi membenarkan telah menetapkan tersangka Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti atas kasus dugaan pencemaran nama baik 'Lord Luhut.'

KontraS menemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Hermanto di rumah tahanan Polsek Lubuklinggau Utara.

Sejumlah anggota kepolisian mendatangi kantor aktivis Haris Azhar dan kediaman Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti, Selasa pagi.

Kontras menilai penunjukan Mayjen Untung Budiharto sebagai Pangdam Jaya tidak menghormati Putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta.

KontraS menilai Jokowi & pemerintah sama sekali tidak ingin menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Terlihat hanya lip service saja.

Presiden Jokowi dinilai masih menggelar karpet merah termasuk memberikan jabatan dan penghargaan bagi para pelanggar HAM berat.

Kontras mencatat sejumlah persoalan selama kepemimpinan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto periode 2017-2021.

#PercumaLaporPolisi seharusnya dapat memantik perbaikan di sektor pengawasan oleh kepolisian, baik pengawasan internal maupun eksternal.

Pemerintah seharusnya memprioritaskan permasalahan yang lebih mendesak ketimbang menyelenggarakan PON Papua.

Luhut menggugat secara perdata okataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti Rp100 miliar terkait dugaan pencemaran nama baik.

Kuasa hukum Haris Azhar dan Fatia mempertanyakan langkah Luhut sebagai pejabat publik yang melaporkan keduanya ke polisi.

KontraS mencatat sejumlah persoalan TNI yang mesti diselesaikan oleh calon Panglima TNI yang baru.

KontraS mencatat ada 13 kasus persekusi kepada muralis dan 13 kasus penangkapan sewenang-wenang terkait kritik terhadap pemerintah.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan mengirimkan somasi kedua kepada Koordiantor Kontras.

Kuasa hukum Koordinator KontraS menyebut kliennya berbicara berdasarkan riset yang telah dibuat yang merupakan runutan advokasi publik.

Kontras mencatat periode April 2020-Januari 2021 ada 17 peristiwa kekerasan selama pandemi oleh Polri, TNI, Satpol PP, dan Satgas Gabungan.