Indeks Kontras

Dua anggota koalisi masyarakat sipil yang dipanggil penyidik Polda Metro Jaya menolak diperiksa.

Sufmi Dasco Ahmad, mengaku tidak mengetahui ihwal teror yang dialami KontraS usai sejumlah anggota mereka berunjuk rasa menolak revisi UU TNI TNI.

Penolakan yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil terhadap revisi UU TNI, dinilai tidak menyentuh ranah substansi.

Sufmi Dasco Ahmad mengeklaim rapat Komisi I DPR RI yang membahas revisi UU TNI di Hotel Fairmont, dilaksanakan secara terbuka.

Satpam Hotel Fairmont melaporkan insiden penggerudukan tersebut atas dugaan mengganggu ketertiban umum hingga penghinaan terhadap badan hukum.

Tiga orang tak dikenal tersebut mengaku sebagai wartawan, namun mereka enggan menjelaskan asal maupun nama medianya.

Profil Andrie Yunus, Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS yang menerobos ruang rapat revisi UU TNI di Hotel Fairmont dan melakukan orasi.

Saat Andrie menyampaikan orasi terlihat sekelompok pengaman menarik dan kemudian menutup ruang rapat.

KontraS meminta kepada Komisi I dan Komisi III DPR RI untuk membatalkan pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) TNI dan Revisi UU Polri.

Total kasus yang terkait dengan extrajudicial killing dari Desember 2023 sampai November 2024 sebanyak 45 kasus.

Sebagian besar kasus kekerasan dan pelanggaran HAM dilakukan personel TNI AD selama kurun waktu Oktober 2023 hingga September 2024.

Menurutnya, TNI telah terikat dengan reformasi internal sehingga tidak perlu khawatir bahwa TNI akan kembali berbisnis seperti di era Orde Baru.

KontraS menilai prajurit militer dipersiapkan untuk profesional sepenuhnya dalam bidangnya, bukan berbisnis.

Dari 641 peristiwa, 754 korban luka, 38 korban meninggal dunia. Kontras juga mendokumentasikan 35 peristiwa extrajudical killing yang menewaskan 37 orang.

Aliansi Masyarakat Sipil menilai pembahasan aturan itu terkesan tergesa-gesa sebelum masa berakhirnya kepemimpinan Presiden Jokowi.

Jika revisi UU Polri diketok, kepolisian akan semakin memiliki legitimasi untuk dapat memengaruhi sarana mekanisme penyampaian pendapat yang ada di publik

Menurut perwakilan Kontras, demonstrasi terhadap lembaga pembela HAM menunjukkan secara psikologis kekhawatiran penguasa karena berbagai masalah terungkap.

Intimidasi dan teror yang dilakukan menjelang Pemilu 2024 bisa membahayakan demokrasi di Tanah Air.

Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa Indonesia tak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi Rohingya.