Indeks Kontras
KontraS Catat 64 Kasus Kekerasan Dilakukan TNI Selama 1 Tahun
Sebagian besar kasus kekerasan dan pelanggaran HAM dilakukan personel TNI AD selama kurun waktu Oktober 2023 hingga September 2024.
Moeldoko Bantah Revisi UU TNI Jadikan Prajurit Boleh Berbisnis
Menurutnya, TNI telah terikat dengan reformasi internal sehingga tidak perlu khawatir bahwa TNI akan kembali berbisnis seperti di era Orde Baru.
Usulan TNI Berbisnis Dinilai Jadi Kemunduran Reformasi Militer
KontraS menilai prajurit militer dipersiapkan untuk profesional sepenuhnya dalam bidangnya, bukan berbisnis.
Kontras: Setahun Terakhir Polisi Terlibat dalam 641 Kekerasan
Dari 641 peristiwa, 754 korban luka, 38 korban meninggal dunia. Kontras juga mendokumentasikan 35 peristiwa extrajudical killing yang menewaskan 37 orang.
Pemerintah Diminta Prioritaskan Masalah Polri, Bukan RUU
Aliansi Masyarakat Sipil menilai pembahasan aturan itu terkesan tergesa-gesa sebelum masa berakhirnya kepemimpinan Presiden Jokowi.
Koalisi Masyarakat Tolak Revisi UU Polri: Polisi Jadi Superbody
Jika revisi UU Polri diketok, kepolisian akan semakin memiliki legitimasi untuk dapat memengaruhi sarana mekanisme penyampaian pendapat yang ada di publik
Intimidasi terhadap Para Pembela HAM, Penguasa Mulai Khawatir?
Menurut perwakilan Kontras, demonstrasi terhadap lembaga pembela HAM menunjukkan secara psikologis kekhawatiran penguasa karena berbagai masalah terungkap.
Marak Intimidasi Jelang Pilpres 2024, Ini Respons 3 Kubu Paslon
Intimidasi dan teror yang dilakukan menjelang Pemilu 2024 bisa membahayakan demokrasi di Tanah Air.
Aliansi Sipil Kecam Penembakan Gas Air Mata di Stadion Gresik
Kerusuhan di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik menyebabkan sejumlah korban luka-luka dan kerugian material di pihak suporter dan polisi.
Indonesia Tidak Punya Kewajiban Menampung Pengungsi Rohingya
Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa Indonesia tak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi Rohingya.
Respons Rapor Merah Jokowi dari LSM, Istana: Kami Perbaiki
Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini mengatakan banyak pekerjaan yang diselesaikan Presiden Jokowi membuat risiko pelanggaran semakin besar.
Bentrok Warga vs Polisi di Seruyan: Yakin Ada Pelanggaran HAM
Kontras menilai penggunaan senjata api dan gas air mata dilakukan aparat secara sewenang-wenang saat menangani konflik di Desa Bangkal, Seruyan.
KontraS Desak Panglima TNI Tarik Prajurit di Pulau Rempang
KontraS meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menarik para aparat di wilayah Rempang, Kepulauan Riau.
KontraS Desak Pemerintah Segera Revisi UU Peradilan Militer
KontraS menilai minimnya transparansi dan akuntabilitas jadi isu yang mengemuka dari sistem peradilan militer di Indonesia.
Kontras: Bobby Nasution Abaikan HAM soal Tembak Mati Begal
Wali Kota Medan Bobby Nasution seharusnya mendukung penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM.
Kontras: Setahun Terakhir, 54 Kasus Penyiksaan Didominasi Polisi
Polisi menjadi aktor dominan pelaku tindak penyiksaan dengan 34 peristiwa, dilanjutkan dengan TNI (10), Sipir (8), dan petugas imigrasi (2).
Kontras: Tiga Calon Hakim Ad Hoc HAM Tak Layak, DPR Harus Tolak
Kontras menilai tiga calon Hakim Ad Hoc HAM yang diajukan KY tidak ada yang memenuhi kualifikasi. Karena itu, Komisi III DPR harus menolak ketiganya.
Kepala BIN Bicara Aura Presiden Dianggap Langgar Azas Intelijen
Instrumen intelijen berpotensi tidak profesional dan netral jika pemimpinnya telah membuat pernyataan politis, bahkan berpihak pada capres tertentu.
OPM Tak Peduli Isu Darurat Sipil yang Dilontarkan Pimpinan DPR
Jika status darurat sipil diterapkan di Papua maka negara berpotensi melakukan pelanggaran HAM karena kepemilikan wewenang yang semakin besar.
Kontras Ragukan Kualitas & Pemahaman Calon Hakim Ad Hoc HAM
Kontras menemukan adanya calon hakim Ad Hoc HAM yang masih mendukung penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial.