Indeks Kontras

Komisi I DPR mengecam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS dan mendorong pengusutan transparan atas dugaan keterlibatan oknum TNI.

Safaruddin menilai penanganan perkara perlu merujuk pada mekanisme koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHAP karena melibatkan militer.

Jane menekankan bahwa merujuk pada ketentuan undang-undang yang berlaku, prajurit TNI harus tunduk pada peradilan umum dalam kasus tindak pidana umum.

Jane menjelaskan, prosedur tanam kulit saat ini difokuskan pada area wajah sementara operasi di bagian leher, dada, dan lengan kanan belum dilakukan.

KontraS mendesak pembentukan lembaga independen untuk mengungkap fakta objektif hingga menyasar aktor intelektual usai pengungkapan penanganan TNI & Polri.

Imanuddin menambahkan, polisi menemukan adanya pembagian peran di antara para pelaku dengan setidaknya ada dua motor yang terlibat dalam aksi.

Setiap pembeli seharusnya wajib mencatatkan identitas serta tujuan penggunaan bahan kimia berbahaya, seperti air keras.

Pergerakan para terduga pelaku terdeteksi melalui beberapa CCTV di jalur perjalanan mereka sebelum kejadian.

Selain menelusuri identitas pelaku lapangan, polisi juga menganalisis pola pergerakan mereka sebelum kejadian melalui pendekatan digital forensik.

Polisi menduga penyebaran foto rekayasa AI itu bagian dari upaya jaringan pelaku untuk mengaburkan fakta hukum.

Habiburokhman mengapresiasi atensi publik terhadap kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus, tetapi ingatkan bahaya salah sasaran pelaku.

Pernyataan Presiden soal pengamat tak Pariotik dinilai sebagai ancaman serius bagi aktivis, akademisi, dan warga yang menyuarakan kritik.

Mugiyanto juga mendorong Polri untuk melakukan percepatan proses penyelidikan dan pengungkapan kasus ini.

Kapolri sebut mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut kasus ini secara transparan.

Warga setempat mengaku resah dan takut dengan adanya kejadian teror penyiraman air keras seperti itu.

KontraS menilai serangan tersebut merupakan bentuk teror terhadap kerja-kerja pembela hak asasi manusia (HAM).

Tina mengatakan tindakan kekerasan seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Massa menggelar aksi solidaritas di Universitas Gadjah Mada menuntut pengusutan teror penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus.

Komnas HAM juga menilai serangan terhadap Andrie patut diduga berkaitan dengan aktivitasnya sebagai pembela HAM.

Angga menegaskan, setiap tindakan kekerasan harus diproses secara tegas sesuai hukum yang berlaku.