Indeks Kontras
KontraS dan ICW Kritik Proses Penunjukan Pj Kepala Daerah
KontraS dan ICW menilai penunjukan Pj Gubernur memiliki banyak kepentingan.
Kontras Nilai Hukuman Mati Bukan Solusi Atasi Kejahatan Seksual
Kontras menilai menuntaskan persoalan kejahatan seksual, negara dituntut fokus pada pemulihan korban & menciptakan ruang aman, tak cuma fokus pada hukuman.
KontraS: Uji Kelayakan Yudo Margono Harus Akuntabel & Transparan
Keterbukaan proses uji kepatutan dan kelayakan merupakan bentuk pertanggungjawaban DPR kepada publik.
Pelanggaran HAM Berat Masuk RKUHP, Kontras: DPR Minim Pemahaman
Kontras melihat DPR RI tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi yang ditimbulkan dengan dimasukkannya pelanggaran HAM berat ke RKUHP.
KY Rapat dengan Hakim Agung Menyoal Pelibatan TNI di MA
Pengamanan gedung MA menggunakan TNI dikritik masyarakat sipil. KY akan bertemu dengan MA guna membahas hal tersebut. KY yakin MA mendengar masukan publik.
Laporan UPR Pemerintah Bertolak Belakang dengan Kenyataan
Laporan pemerintah Indonesia pada Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.
Catatan KontraS di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf: Demokrasi Ambruk
KontraS melihat Presiden Jokowi tengah menjalankan politik keberpihakan pada pemilik modal.
Koalisi Sipil: Aparat Lakukan Kekerasan secara Sistematis
Koalisi masyarakat sipil menilai tindak kekerasan yang dilakukan aparat dilakukan secara sengaja dan sistematis hingga menyebabkan penderitaan.
Koalisi Sipil: Gas Air Mata juga Ditembakkan ke Luar Stadion
TPF koalisi masyarakat sipil menyebut ada upaya intimidasi yang dilakukan pihak tertentu usai tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang.
Kontras Temukan Kejanggalan Sidang Kasus Paniai
Penetapan terdakwa tunggal dalam kasus Paniai dalam dakwaan Kejagung dinilai telah mengaburkan konstruksi hukum kejahatan terhadap kemanusiaan.
Singgung Bjorka, KontraS Desak Jokowi Tuntaskan Kasus Munir
KontraS mendesak aktor pembunuh Munir segera diadili setelah sekian lama tak tersentuh.
KontraS Desak Pemerintah Hentikan Pendekatan Militeristik di Papua
Panglima TNI diminta melakukan evaluasi internal dan pengawasan atas penggunaan pasukan di Papua.
Data KontraS: Polisi Diduga Rekayasa 27 Kasus Sepanjang 2019-2022
Kasus polisi merekayasa kasus harus dipandang sebagai fenomena gunung es yang selama ini kurang terekspose.
KontraS: Penolakan RKUHP Bukan Ancaman, Tak Usah Libatkan Intelijen
KontraS menilai, proses pembuatan UU seharusnya didekati dengan cara-cara dialogis, bukan menyebar ketakutan dengan mengintai dan memata-matai masyarakat.
Koalisi Sipil Sebut Pidato Jokowi soal HAM Tak Sesuai Realitas
Presiden Jokowi diminta membatalkan Keppres tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.
Citra Polri Pasca Insiden-Insiden Senjata Api yang Libatkan Polisi
Dalam kurun waktu hampir 4 tahun, terdapat 139 insiden senjata api yang melibatkan aparat kepolisian.
Komnas HAM Belum Serius Usut Kasus Munir Jadi Pelanggaran HAM Berat
Komnas HAM dinilai urung menunjukkan langkah yang konkret dan signifikan menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat.
Kontras Khawatir Calon Hakim HAM Terpilih Berdampak ke Kasus Paniai
Kontras mendeteksi ada calon hakim HAM ad hoc dari pensiunan TNI sehingga berpotensi melanggar konflik kepentingan saat persidangan.
KontraS Desak Kejagung Benahi Penyidikan Kasus HAM Berat Paniai
Fatia menyatakan dalih Kejaksaan Agung malah menunjukkan posisi negara yang mengabaikan suara korban dan publik sejak peristiwa terjadi.
Kontras: Banyak Fakta Ditutupi Polri di Kasus Polisi Tembak Polisi
Kontras menilai kepolisian terkesan menutupi dan mengaburkan fakta kasus kematian Brigadir J di rumah Kadiv Propam.