Indeks Kontras

Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini mengatakan banyak pekerjaan yang diselesaikan Presiden Jokowi membuat risiko pelanggaran semakin besar.

Kontras menilai penggunaan senjata api dan gas air mata dilakukan aparat secara sewenang-wenang saat menangani konflik di Desa Bangkal, Seruyan.

KontraS meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menarik para aparat di wilayah Rempang, Kepulauan Riau.

KontraS menilai minimnya transparansi dan akuntabilitas jadi isu yang mengemuka dari sistem peradilan militer di Indonesia.

Wali Kota Medan Bobby Nasution seharusnya mendukung penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM.

Instrumen intelijen berpotensi tidak profesional dan netral jika pemimpinnya telah membuat pernyataan politis, bahkan berpihak pada capres tertentu.

Jika status darurat sipil diterapkan di Papua maka negara berpotensi melakukan pelanggaran HAM karena kepemilikan wewenang yang semakin besar.

Kontras menemukan adanya calon hakim Ad Hoc HAM yang masih mendukung penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial.

Proses peradilan yang mendakwa para tersangka secara terpisah masih jauh dari harapan keluarga para korban.

KontraS dan ICW menilai penunjukan Pj Gubernur memiliki banyak kepentingan. 

Kontras menilai menuntaskan persoalan kejahatan seksual, negara dituntut fokus pada pemulihan korban & menciptakan ruang aman, tak cuma fokus pada hukuman.

Keterbukaan proses uji kepatutan dan kelayakan merupakan bentuk pertanggungjawaban DPR kepada publik.

Kontras melihat DPR RI tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi yang ditimbulkan dengan dimasukkannya pelanggaran HAM berat ke RKUHP.

Pengamanan gedung MA menggunakan TNI dikritik masyarakat sipil. KY akan bertemu dengan MA guna membahas hal tersebut. KY yakin MA mendengar masukan publik.

Laporan pemerintah Indonesia pada Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.

KontraS melihat Presiden Jokowi tengah menjalankan politik keberpihakan pada pemilik modal.

Koalisi masyarakat sipil menilai tindak kekerasan yang dilakukan aparat dilakukan secara sengaja dan sistematis hingga menyebabkan penderitaan.

TPF koalisi masyarakat sipil menyebut ada upaya intimidasi yang dilakukan pihak tertentu usai tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang.