Indeks Kontras

Laporan pemerintah Indonesia pada Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.

KontraS melihat Presiden Jokowi tengah menjalankan politik keberpihakan pada pemilik modal.

Koalisi masyarakat sipil menilai tindak kekerasan yang dilakukan aparat dilakukan secara sengaja dan sistematis hingga menyebabkan penderitaan.

TPF koalisi masyarakat sipil menyebut ada upaya intimidasi yang dilakukan pihak tertentu usai tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang.

Penetapan terdakwa tunggal dalam kasus Paniai dalam dakwaan Kejagung dinilai telah mengaburkan konstruksi hukum kejahatan terhadap kemanusiaan.

KontraS mendesak aktor pembunuh Munir segera diadili setelah sekian lama tak tersentuh.

Panglima TNI diminta melakukan evaluasi internal dan pengawasan atas penggunaan pasukan di Papua.

Kasus polisi merekayasa kasus harus dipandang sebagai fenomena gunung es yang selama ini kurang terekspose.

KontraS menilai, proses pembuatan UU seharusnya didekati dengan cara-cara dialogis, bukan menyebar ketakutan dengan mengintai dan memata-matai masyarakat.

Presiden Jokowi diminta membatalkan Keppres tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Komnas HAM dinilai urung menunjukkan langkah yang konkret dan signifikan menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat.

Dalam kurun waktu hampir 4 tahun, terdapat 139 insiden senjata api yang melibatkan aparat kepolisian.

Kontras mendeteksi ada calon hakim HAM ad hoc dari pensiunan TNI sehingga berpotensi melanggar konflik kepentingan saat persidangan.

Fatia menyatakan dalih Kejaksaan Agung malah menunjukkan posisi negara yang mengabaikan suara korban dan publik sejak peristiwa terjadi.

Kontras menilai kepolisian terkesan menutupi dan mengaburkan fakta kasus kematian Brigadir J di rumah Kadiv Propam.

Penunjukan Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh bertentangan dengan omongan Mendagri Tito Karnavian sendiri.

Kontras menilai pengesahan UU DOB Papua bentuk pemaksaan kehendak pemerintah dan DPR.

Ramadhan sebut bila ada tindakan-tindakan aparat di luar SOP yang sudah diberikan atau ditetapkan, Polri akan melakukan penindakan.

Pelanggaran tersebut menurut temuan KontraS didominasi oleh penggunaan senjata api sebanyak 456 kasus.

Aktor penyiksaan iala penyelenggara negara, aparatur dan pejabat publik. Selain itu, ada pola yang dilakukan kolaboratif antara sipil dengan penyelenggara.