Andrie Yunus Nyatakan Mosi Tidak Percaya Militer Adili Kasusnya

tirto.id - Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, menyatakan mosi tidak percaya terhadap proses penegakan hukum kasus teror air keras yang menimpanya jika dilakukan melalui mekanisme peradilan militer. Ia mendesak agar seluruh pelaku, baik sipil maupun prajurit militer, diadili melalui peradilan umum.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui dua pucuk surat yang ia tulis dari ruang perawatan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Surat tertanggal 3 April 2026 dibacakan cendekiawan Muhammadiyah, Prof. Sukidi Mulyadi, sementara surat tertanggal 5 April 2026 dibacakan oleh Pendeta Gomar Gultom dalam konferensi pers di Kantor KontraS, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

"Saya keberatan dan menyampaikan mosi tidak percaya jika proses penegakan hukum dilakukan melalui peradilan militer yang selama ini menjadi sarang impunitas prajurit militer pelaku pelanggaran HAM," tulis Andrie, dalam surat tertanggal 3 April 2026 yang dibacakan Sukidi.

Andrie, kata Sukidi, menilai bahwa kasus penyerangan yang dialaminya pada 12 Maret 2026 bukan sekadar serangan personal, melainkan tindakan sistematis untuk membungkam gerakan sipil.

"Kasus percobaan pembunuhan melalui teror penyiraman air keras bukan hanya serangan yang ditujukan kepada saya seorang. Teror ini ditujukan untuk menciptakan politik ketakutan terhadap gerakan perjuangan masyarakat melawan penindasan dan menolak militerisme," tegasnya dalam surat tersebut.

Andrie juga mengungkapkan keterkaitan insiden ini dengan peran militer saat ini. Ia menyebut bahwa saat ini pihaknya tengah mengajukan uji materi terhadap UU TNI 34/2004 dan UU TNI 3/2025.

Menurutnya, perluasan pengaruh militer dalam kehidupan sipil, politik, dan ekonomi hanya akan melahirkan kekerasan serta menciptakan rasa ketakutan di tengah warga sipil.

Terkait upaya hukum yang diinginkannya, Andrie meminta dibentuknya tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen. Ia berharap tim tersebut dapat menelusuri aktor di balik peristiwa ini tanpa henti pada pelaku lapangan.

"Harapannya hasil TGPF independen mampu menelusuri aktor tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, namun juga termasuk aktor intelektual, untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban hukum melalui peradilan umum," kata Andrie dalam surat tertanggal 5 April 2026 yang dibacakan Pendeta Gomar Gultom.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Solidaritas Kebangsaan untuk Andrie Yunus, menyoroti posisi Generasi Z yang kini menjadi sasaran kekerasan struktural. Mereka menyampaikan dukungan agar pengusutan kasus Andrie dibawa ke peradilan umum.

Busyro Muqoddas, salah satu tokoh yang tergabung, menegaskan bahwa impunitas adalah bentuk kekerasan yang paling sunyi yang telah coba dilawan Andrie bersama KontraS dan banyak gerakan masyarakat sipil Indonesia.

"Tanpa keadilan yang ditegakkan sampai ke pelaku dan aktor intelektualnya, maka kita tengah membiarkan Indonesia kembali hancur dan menyerahkan masa depan generasi muda kepada kekerasan," kata Busyro di Kantor KontraS.

Solidaritas Kebangsaan menekankan bahwa teror terhadap Andrie adalah serangan bagi seluruh anak muda yang sedang berupaya menjaga nurani bangsa.

Suciwati, istri mendiang aktivis KontraS, Munir Said Thalib, menegaskan bahwa generasi muda Indonesia adalah saksi sekaligus pelaku sejarah yang menolak kehilangan harapan.

"Malam kekerasan yang dialami Andrie Yunus hendaknya diikuti oleh keberanian kolektif untuk membela kemanusiaan. Dari keberanian Andrie Yunus dan ribuan anak muda lainnya yang berani bermimpi dan bersuara, masa depan Indonesia yang adil dan beradab sedang dipahat, perlahan tapi pasti," ujar Suciwati di Kantor KontraS.