Indeks Komisi Viii Dpr

Selain razia, Mahdalena meminta pemerintah memperketat sistem perizinan layanan pengasuhan anak.

Maman menilai kasus ini menjadi indikator lemahnya pengawasan negara terhadap lembaga daycare yang tumbuh pesat, khususnya di kawasan perkotaan.

Penetapan mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji oleh KPK dinilai sudah tepat.

Gunhar mendorong RUU Migas baru segera disusun dan ditetapkan untuk menggenjot kinerja Pertamina.

Apabila pemerintah bisa menetapkan masa tinggal jemaah haji selama 30 hari, ada kemungkinan BPIH 2026 bisa turun.

Abdul Wachid menegaskan jemaah haji yang sakit harus langsung dibawa ke rumah sakit.

Mina Jadid disebut tidak memenuhi standar kelayakan dan mengurangi kekhusyukan ibadah jemaah saat prosesi puncak haji di Mina.

Menurut Marwan Dasopang, subsidi biaya IMB perlu dilakukan pemerintah agar bangunan pesantren lebih layak dan tak membahayakan santri.

DPR RI menetapkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR RI.

Selly mengingatkan bahwa tenggat waktu pembentukan struktur Kementerian Haji dan Umrah harus rampung pekan ini sebagaimana amanat undang-undang.

Kementerian Haji dan Umrah resmi gantikan BP Haji. Tantangan awalnya: transisi birokrasi serta penguatan kompetensi dan integritas SDM.

Kata Marwan Dasopang, kerja Menteri Agama akan lebih fokus mengurusi kepentingan umat beragama.

Komisi VIII DPR RI dan pemerintah telah menyetujui revisi RUU Haji dan Umrah dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Marwan memastikan kuota jamaah haji Indonesia reguler tetap dengan 92 persen sementara delapan persen untuk kuota haji khusus di RUU Haji yang baru.

Panja RUU Haji dan Umrah akan membahas RUU Haji dan Umrah dengan sistem klaster per bab.

DPR menyetujui pemerintah membayar sekitar SAR627.242.200 atau sekitar Rp2,73 triliun untuk 203.320 jemaah reguler pada musim haji 1447 H/2026 M.

DPR menilai, upaya mengatur haji furoda di RUU Haji akan memberikan perlindungan kepada jemaah haji furoda seperti jemaah haji reguler.

Sebelum Revisi Undang-Undang (RUU) Haji rampung, DPR akan memutuskan agar menggunakan dana BPKH untuk membayar masyair, melalui raker komisinya.

Marwan mempertanyakan warga yang tinggal di sekitar keluarga Raya yang tak kunjung melaporkan kondisi Raya yang sudah memprihatinkan.

Ina juga mengusulkan agar batas usia pendamping dan pembimbing jemaah haji diatur dalam rancangan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji & Umrah.