Masuk tirto.idIndeks Komisi Viii Dpr
Penetapan 1 Syawal Digugat ke MK, DPR Dorong Upaya Dialog
Komisi VIII DPR mendukung penyempurnaan tata kelola pelayanan keagamaan lewat kajian ilmiah, dialog inklusif, serta tetap menjaga persatuan umat Islam.
Komisi VIII DPR Desak Pengawasan Daycare dan Perlindungan Anak
DPR meminta pemerintah memperkuat pengawasan daycare, mempercepat pemulihan korban, dan memastikan hukuman tegas bagi pelaku kekerasan anak.
Anggota DPR Usulkan Razia Nasional Berantas Daycare Tak Berizin
Selain razia, Mahdalena meminta pemerintah memperketat sistem perizinan layanan pengasuhan anak.
DPR Nilai Kasus Kekerasan Daycare Jogja Bentuk Kegagalan Sistem
Maman menilai kasus ini menjadi indikator lemahnya pengawasan negara terhadap lembaga daycare yang tumbuh pesat, khususnya di kawasan perkotaan.
Yaqut Tersangka, Eks Anggota Pansus Haji: Sudah Tepat
Penetapan mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji oleh KPK dinilai sudah tepat.
DPR Soroti Kinerja Pertamina vs Petronas Dibanding Era 1970-an
Gunhar mendorong RUU Migas baru segera disusun dan ditetapkan untuk menggenjot kinerja Pertamina.
DPR soal Masa Tinggal Jemaah Haji 41 Hari di Saudi: Kelamaan
Apabila pemerintah bisa menetapkan masa tinggal jemaah haji selama 30 hari, ada kemungkinan BPIH 2026 bisa turun.
DPR Ingatkan Pemerintah Tak Bangun Klinik di Saudi saat Haji
Abdul Wachid menegaskan jemaah haji yang sakit harus langsung dibawa ke rumah sakit.
DPR Tolak 19 Ribu Jemaah Haji Menginap di Mina Jadid
Mina Jadid disebut tidak memenuhi standar kelayakan dan mengurangi kekhusyukan ibadah jemaah saat prosesi puncak haji di Mina.
Ketua Komisi VIII Usul Ada Subsidi Pembuatan IMB untuk Ponpes
Menurut Marwan Dasopang, subsidi biaya IMB perlu dilakukan pemerintah agar bangunan pesantren lebih layak dan tak membahayakan santri.
Kementerian Haji dan Umrah Sah Jadi Mitra Komisi VIII DPR RI
DPR RI menetapkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR RI.
DPR Desak Pemerintah Segera Lengkapi Struktur Kementerian Haji
Selly mengingatkan bahwa tenggat waktu pembentukan struktur Kementerian Haji dan Umrah harus rampung pekan ini sebagaimana amanat undang-undang.
Tantangan Kementerian Haji: Transisi Birokrasi & Kompetensi SDM
Kementerian Haji dan Umrah resmi gantikan BP Haji. Tantangan awalnya: transisi birokrasi serta penguatan kompetensi dan integritas SDM.
Menag Tak Lagi Urus Haji, Komisi VIII: Betul-betul Jadi Ulama
Kata Marwan Dasopang, kerja Menteri Agama akan lebih fokus mengurusi kepentingan umat beragama.
DPR & Pemerintah Setujui RUU Haji Dibawa ke Rapat Paripurna
Komisi VIII DPR RI dan pemerintah telah menyetujui revisi RUU Haji dan Umrah dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Komisi VIII DPR Sebut Kuota Haji Khusus Tetap 8% di RUU Haji
Marwan memastikan kuota jamaah haji Indonesia reguler tetap dengan 92 persen sementara delapan persen untuk kuota haji khusus di RUU Haji yang baru.
Komisi VIII Kebut RUU Haji dan Umrah Disahkan Selasa Pekan Depan
Panja RUU Haji dan Umrah akan membahas RUU Haji dan Umrah dengan sistem klaster per bab.
Komisi VIII Setujui Usulan Pembayaran Uang Muka Biaya Haji 2026
DPR menyetujui pemerintah membayar sekitar SAR627.242.200 atau sekitar Rp2,73 triliun untuk 203.320 jemaah reguler pada musim haji 1447 H/2026 M.
Komisi VIII DPR RI Sebut Haji Furoda akan Diatur dalam RUU Haji
DPR menilai, upaya mengatur haji furoda di RUU Haji akan memberikan perlindungan kepada jemaah haji furoda seperti jemaah haji reguler.
DPR akan Izinkan Pemerintah Pakai Dana BPKH untuk Bayar Masyair
Sebelum Revisi Undang-Undang (RUU) Haji rampung, DPR akan memutuskan agar menggunakan dana BPKH untuk membayar masyair, melalui raker komisinya.
