Indeks Komisi Ii Dpr Ri

Jumlah kursi di DPR RI akan bertambah sebagai konsekuensi adanya daerah otonomi baru (DOB) Papua.

Komisi II DPR telah merampungkan pembahasan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan kini sedang menunggu pengesahan di rapat paripurna.

DPR meminta Bawaslu mampu mensosialisasikan dan mentransformasikan enam Perbawaslu yang telah disetujui itu dengan baik di lapangan.

KPU khawatir hacker seperti Bjorka mengacak-acak data pemilu. Oleh sebab itu penyelenggara mesti meningkatkan keamanan data.

DPR, Kemendagri, beserta penyelenggara pemilu sepakat diterbitkannya Perppu untuk mengakomodasi perubahan ketentuan UU Pemilu pasca-pembentukan 3 DOB Papua.

KPU beralasan stabilitas politik masih kondusif bila Pilkada Serentak 2024 dimajukan ke September (Sebelumnya November).

DPR juga meminta KPU memfokuskan sejumlah pos pengeluaran yang dianggap tidak efektif untuk dihapus dari pengadaan.

Komisi II minta KPU agar Sipol menjamin sistem keamanan dan perlindungan data pribadi dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol.

Komisi II DPR menilai penerbitan Perppu lebih realistis ketimbang revisi UU Pemilu. Pasalnya saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai.

Kebijakan ini demi memenuhi aspirasi masyarakat asli Papua agar bisa ikut berkontribusi dalam jajaran pemerintahan di Pulau Papua.

Panja RUU DOB telah menerima dan mengesahkan hasil pembahasan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) tiga provinsi baru di Papua.

Komisi II DPR mengeklaim pemekaran wilayah Papua mendapat dukungan dari MRP, DPRP, dan pihak lainnya.

Doli menyebut pembahasan tiga RUU DOB Papua ditargetkan rampung sebelum 30 Juni 2022.

Komisi II DPR RI akan memilih calon anggota DKPP yang memiliki aspek integritas dan paham tentang dasar pembentukan DKPP.

Calon petugas pemilu juga akan diseleksi kondisi kesehatannya agar kejadian banyaknya petugas pemilu yang meninggal pada Pemilu 2019 tak terulang.

Proses pembahasan anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 membutuhkan waktu selama 1,5 tahun. Keselamatan PPS dan KPPS harus jadi perhatian.

BPKP disebut akan melakukan audit implementasi atas dugaan sertifikat tanah PTSL yang disalurkan ke penerima fiktif.

Kemendagri dinilai tidak melanggar putusan MK yang melarang aparat TNI dan Polri menjadi penjabat kepala daerah.

DPR tetap membentuk Panja RUU DOB Papua meski pemekaran wilayah ditolak masyarakat.

Keputusan mengenai masa kampanye 75 hari diambil setelah menemui jalan tengah antara pilihan waktu 92 atau 60 hari.