Indeks Komisi Ii Dpr Ri

Tujuh komisioner KPU dan lima anggota Bawaslu lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi II DPR.

Koalisi Masyarakat Sipil meminta jumlah perempuan sebanyak 3 orang dari total 7 komisioner KPU dan 2 orang dari total 5 komisioner Bawaslu.

Komisi II DPR menargetkan pada 17 Februari sudah terpilih anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027.

Guspardi Gaus mendorong peserta seleksi CPNS Kemendikbud Ristek melapor ke laman lapor.go.id jika menemukan dugaan kecurangan.

Dokumen permohonan pembuatan KTP Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi bungkus gorengan.

Guspardi Gaus mengatakan KPU memiliki waktu panjang mempersiapkan Pemilu 2024 apabila tanggal pelaksanaannya sudah disepakati.

DPR meminta Timsel meneliti latar belakang calon komisioner KPU-Bawaslu, utamanya soal keterlibatan dengan partai politik.

KPU ingin memberikan waktu memadai antara penyelesaian sengketa hasil pemilu, penetapan hasil pemilu dengan jadwal pencalonan Pilkada 2024.

Kajian yang dimaksud perihal daerah yang memungkinkan untuk diterapkan karantina wilayah karena sudah menjadi zona merah serta kesiapan infrastrukturnya.

Sebelum meninggal, Helmud mengirimkan surat penolakan izin PT Tambang Mas Sangihe ke Kementerian ESDM.

Mardani sebut ini merupakan kompromi agar KPU dapat bekerja optimal dengan jarak antara pileg-pilpres dan pilkada 2024.

Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, & Kemendagri sepakat pencoblosan Pemilu Serentak 2024 pada Rabu 28 Februari, & Pilkada pada Rabu 27 November 2024.

Komisi II DPR akan menyampaikan keputusan ini kepada Pimpinan DPR dan akan dibahas di Bamus bersama Baleg DPR.

DPR memilih Mokhamad Najih sebagai ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Bobby H Rafinus sebagai wakilnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak revisi UU Pemilu yang diusulkan DPR.

Tujuh calon hakim Mahkamah Agung (MA) selesai menjalani uji kelayakan (fit and proper test) terhadap calon hakim agung dan hakim ad hoc pada MA.

KPU mengajukan draf perubahan peraturan KPU (PKPU) terkait pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara untuk Pilkada Serentak 2020.

Komisi II DPR RI bersama sejumlah lembaga pemerintah memutuskan pilkada tetap berlangsung.

KSP berdalih selama ini hanya memanggil narasumber berpengaruh atau dikenal dengan influencer sebagai narasumber diskusi.

Menurut politikus PAN Guspardi Gaus, kemungkinan Pilkada diundur lagi ke 2021 sangat kecil.