Indeks Komisi Ii Dpr Ri

Doli menyimpulkan perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga penghapusan jabatan gubernur tidak memiliki urgensi untuk ditindaklanjuti.

Guspardi menyebut penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi. Ia menegaskan Komisi II DPR tidak pernah membahas hal tersebut.

Komisi II DPR RI akan memanggil MenPAN-RB terkait pernyataannya bahwa anggaran kemiskinan yang banyak dihabiskan untuk biaya penginapan di hotel.

Komisi II DPR akan merevisi secara menyeluruh UU Desa, tak hanya soal perpanjangan masa jabatan kades saja.

Junimart mengatakan Perppu yang sudah dikeluarkan Presiden Jokowi akan mendapatkan persetujuan DPR melalui rapat paripurna.

KPU akan mengonsultasikan putusan MK kepada presiden dan Komisi II DPR terkait larangan eks napi korupsi nyaleg hingga lima tahun usai bebas dari penjara.

Jumlah kursi di DPR RI akan bertambah sebagai konsekuensi adanya daerah otonomi baru (DOB) Papua.

Komisi II DPR telah merampungkan pembahasan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan kini sedang menunggu pengesahan di rapat paripurna.

DPR meminta Bawaslu mampu mensosialisasikan dan mentransformasikan enam Perbawaslu yang telah disetujui itu dengan baik di lapangan.

KPU khawatir hacker seperti Bjorka mengacak-acak data pemilu. Oleh sebab itu penyelenggara mesti meningkatkan keamanan data.

DPR, Kemendagri, beserta penyelenggara pemilu sepakat diterbitkannya Perppu untuk mengakomodasi perubahan ketentuan UU Pemilu pasca-pembentukan 3 DOB Papua.

KPU beralasan stabilitas politik masih kondusif bila Pilkada Serentak 2024 dimajukan ke September (Sebelumnya November).

DPR juga meminta KPU memfokuskan sejumlah pos pengeluaran yang dianggap tidak efektif untuk dihapus dari pengadaan.

Komisi II minta KPU agar Sipol menjamin sistem keamanan dan perlindungan data pribadi dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol.

Komisi II DPR menilai penerbitan Perppu lebih realistis ketimbang revisi UU Pemilu. Pasalnya saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai.

Kebijakan ini demi memenuhi aspirasi masyarakat asli Papua agar bisa ikut berkontribusi dalam jajaran pemerintahan di Pulau Papua.

Panja RUU DOB telah menerima dan mengesahkan hasil pembahasan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) tiga provinsi baru di Papua.

Komisi II DPR mengeklaim pemekaran wilayah Papua mendapat dukungan dari MRP, DPRP, dan pihak lainnya.

Doli menyebut pembahasan tiga RUU DOB Papua ditargetkan rampung sebelum 30 Juni 2022.