Indeks Komisi Ii Dpr Ri
DPR, KPU & Bawaslu Rapat Bahas Perubahan PKPU untuk Pilkada 2020
KPU mengajukan draf perubahan peraturan KPU (PKPU) terkait pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara untuk Pilkada Serentak 2020.
DPR & Pemerintah Putuskan Pilkada Berlanjut, Tapi Larang Konser
Komisi II DPR RI bersama sejumlah lembaga pemerintah memutuskan pilkada tetap berlangsung.
KSP Akui Tak Gunakan Buzzer tapi Influencer
KSP berdalih selama ini hanya memanggil narasumber berpengaruh atau dikenal dengan influencer sebagai narasumber diskusi.
Komisi II DPR: Pilkada 2020 Tak Akan Mundur karena COVID-19
Menurut politikus PAN Guspardi Gaus, kemungkinan Pilkada diundur lagi ke 2021 sangat kecil.
Bahas RAPBN 2021, Mendagri Tito Minta Tambah Anggaran Rp1,2 T
Mendagri Tito Karnavian meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk program kegiatan pada 2021 mendatang.
Pilkada 2020, Pemerintah akan Terbitkan Perppu Protokol Kesehatan
Pemerintah akan menerbitkan Perppu terkait protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020 nanti.
PKS Ingin Ambang Batas Parlemen & Presiden Sama-sama 5 Persen
PKS ingin setiap partai yang lolos ke DPR RI dapat langsung mengajukan pasangan calon presiden-wapres.
Revisi UU Pemilu Bahas Pemilu Serentak dan Ambang Batas Parlemen
Komisi II DPR RI tengah membahas revisi UU Pemilu berkaitan dengan wacana ambang batas parlemen dan pemilu serentak 2024 seperti 2019.
Jadwal Pilkada Serentak 9 Desember 2020, Pemerintah-DPR-KPU Sepakat
Jadwal pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 disepakati berlangsung pada 9 Desember tahun ini. Pemerintah, Komisi II DPR dan KPU sudah menyepakati hal ini.
Langkah KPU Mulai Tahapan Pilkada pada 6 Juni Dianggap Kurang Tepat
Komaruddin Watubun khawatir tahapan-tahapan Pilkada 2020 berpotensi membuat kerumunan massa dalam jumlah yang banyak.
Pandemi Corona, DPR Usul Pelaksanaan Pilkada 2020 Dikaji Kembali
"DPR meminta pemerintah untuk mengkaji pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah menjalarnya wabah COVID-19."
Politikus Gerindra Khawatir RUU Cilaka Bikin Negara Jadi Otoriter
Menurut Sodik Mudjahid pengesahan pasal 170 dalam RUU Cilaka nantinya bisa membawa Indonesia menjadi negara otoriter karena kekuasaan penuh ada di pemerintah.
I Dewa Raka Sandi Gantikan Wahyu Setiawan sebagai Komisioner KPU
Dewa menggantikan Wahyu Setiawan yang terjerat kasus suap yang ditangani KPK.
DPR-Pemerintah Hapus Tenaga Honorer: Jangan Jadi Kacang Lupa Kulit
DPR dan Pemerintah sepakat untuk menghapus tenaga honorer dari instansi pemerintah. Rencana ini menuai aksi protes, karena tindakan ini dinilai seperti "kacang lupa kulitnya".
DPR Cecar KPU Soal Integritas Pasca Wahyu Setiawan Kena OTT
Johan Budi menilai kasus yang menjerat Wahyu merupakan modus baru karena biasanya korupsi KPU berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
RDP dengan KPU, Komisi II Akan Tanyakan Mekanisme PAW Anggota DPR
Komisi II DPR juga akan menanyakan terkait bagaimana mekanisme pengawasan di internal KPU dan langkah konkret agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi.
Komisi II Bakal Minta Penjelasan KPU Terkait Suap PAW DPR
Komisi II akan meminta penjelasan terkait dugaan suap PAW anggota DPR RI yang melibatkan komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Mendagri Tito Karnavian Bantah Ingin Kembalikan Pilkada Lewat DPRD
Tito berkilah dirinya hanya mengusulkan agar Pilkada langsung dievaluasi.
Awasi Pelaksanaan CPNS, Komisi II DPR Akan Bentuk Panja ASN
Komisi II DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panja untuk mengawasi pelaksanaan seleksi ASN.
Usulan Legislator Maju Pilkada Tak Perlu Mundur Dikunci Putusan MK
MK menyatakan anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan menjadi peserta Pilkada.