Indeks Komisi Ii Dpr Ri

Komisi II akan membahas perintah Mahkamah Konstitusi mengenai regulasi teknis dalam proses pelantikan penjabat kepala daerah.

Penjelasan Mendagri Tito diperlukan guna menjelaskan mekanisme pelantikan para penjabat daerah yang dianggap masih belum transparan.

DPR mendesak pemerintah mengevaluasi produktivitas ASN setelah sempat bekerja dari rumah (Work from Home) selama pandemi COVID-19.

Peraturan KPU (PKPU) soal jadwal tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 di masa reses, 12-14 Mei 2022.

Ada tiga RUU terkait pemekaran di Papua yang pembahasannya dilakukan Komisi II DPR dan ditargetkan selesai sebelum Juni 2022.

Pengesahan anggaran Pemilu 2024 sejatinya diagendakan pada Selasa (12/4/2022) hari ini tapi batal lantaran bentrok dengan jadwal pelantikan KPU & Bawaslu.

DPR mengingatkan Kemendagri untuk menjaga database kependudukan. Jika data tersebut hilang maka Indonesia akan kembali ke zaman batu.

Rapat yang diagendakan pada Selasa, 12 April 2022, batal lantaran bentrok dengan jadwal pelantikan anggota KPU dan Bawaslu oleh Jokowi.

Syarat kepesertaan BPJS Kesehatan untuk jual beli tanah dinilai tidak nyambung.

Wasisto menilai kemunculan daftar nama anggota KPU-Bawaslu terpilih sebelum putusan berkaitan dengan konstelasi politik masa depan.

DPR akan menyerahkan hasil seleksi komisioner KPU dan anggota Bawaslu kepada Presiden Joko Widodo untuk dilantik di Istana Negara.

Tujuh komisioner KPU dan lima anggota Bawaslu lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi II DPR.

Koalisi Masyarakat Sipil meminta jumlah perempuan sebanyak 3 orang dari total 7 komisioner KPU dan 2 orang dari total 5 komisioner Bawaslu.

Komisi II DPR menargetkan pada 17 Februari sudah terpilih anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027.

Guspardi Gaus mendorong peserta seleksi CPNS Kemendikbud Ristek melapor ke laman lapor.go.id jika menemukan dugaan kecurangan.

Dokumen permohonan pembuatan KTP Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi bungkus gorengan.

Guspardi Gaus mengatakan KPU memiliki waktu panjang mempersiapkan Pemilu 2024 apabila tanggal pelaksanaannya sudah disepakati.

DPR meminta Timsel meneliti latar belakang calon komisioner KPU-Bawaslu, utamanya soal keterlibatan dengan partai politik.

KPU ingin memberikan waktu memadai antara penyelesaian sengketa hasil pemilu, penetapan hasil pemilu dengan jadwal pencalonan Pilkada 2024.

Kajian yang dimaksud perihal daerah yang memungkinkan untuk diterapkan karantina wilayah karena sudah menjadi zona merah serta kesiapan infrastrukturnya.