Indeks Komisi Ii Dpr Ri

Komisi II DPR menerima sejumlah kelompok masyarakat yang meminta pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Boboga.

Mendagri Tito Karnavian ditegur oleh Komisi II DPR RI karena terlambat datang ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana hari ini.

Partai Golkar sebelumnya telah ditetapkan mendapat jatah kursi ketua Komisi II DPR.

Pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan). Kesepakatan dilakukan setelah Presiden Jokowi meminta agar pembahasan RUU Pertanahan ditunda.

Komisi II DPR mendorong pemerintah untuk segera memulai pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi untuk menjamin kerahasiaannya.

Amali meyakini Kemendagri pasti akan mengeluarkan perpanjangan SKT apabila FPI memenuhi persyaratan.

Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menjelaskan revisi UU Pilkada soal larangan mantan napi koruptor mencalonkan diri di Pilkada 2020 membutuhkan proses panjang.

KPU diminta belajar dari pengalaman masa lalu saat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks koruptor menjadi caleg di Pemilu 2019 dibatalkan oleh MA.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengatakan kunci utama masih adanya caleg eks napi adalah seleksi di tingkat partai. Bila partai politik komitmen untuk memberantas korupsi pasti tak akan mengusung calon yang pernah tersangkut kasus korupsi.

Dua pimpinan Komisi II DPR dari Fraksi PKS dan Demokrat menilai akses swasta terhadap data milik Dukcapil boleh diberikan asal dibatasi secara jelas.  

Penetapan tanggal 23 September 2020 untuk menghindari politisasi penggunaan tanggal penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

Mardani Ali Sera menyayangkan usulan Komisi II soal pembentukan Pengadilan Pertanahan ditolak oleh pemerintah. 

Mendagri Tjahyo Kumolo, BNPP dan DKPP membahas anggaran 2020 bersama Komisi II DPR RI hari ini.

Setelah meminta perlindungan ke Menteri Pertahanan dan Menkopolhukam, Kivlan Zen minta perlindungan ke Komisi II DPR RI.

Komisi II DPR menilai, pemindahan ibu kota harus disertai dengan perencanaan yang matang agar tidak hanya sekadar memindahkan saja.

Alasan penolakan permintaan Bawaslu melonggarkan syarat jadi petugas pegawas TPS karena telah diatur dalam undang-undang.

Perbedaan pendapat sempat mencuat antar anggota Komisi II DPR RI soal kasus Ganjar Pranowo yang mendeklarasikan dukungan paslon 01.

Komisi II DPR RI mendesak agar Kemendagri dan KPU tak menyepelekan setiap informasi soal Pemilu 2019.

Komisi II DPR RI meminta pemerintah berhati-hati mengeluarkan e-KTP pada TKA, untuk mewaspadai terhadap penyalahgunaan.

Ada potensi tindakan pungli pengurusan sertifikat tanah terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia.