Indeks Komisi Ii Dpr Ri

Komisi II DPR RI akan memilih calon anggota DKPP yang memiliki aspek integritas dan paham tentang dasar pembentukan DKPP.

Calon petugas pemilu juga akan diseleksi kondisi kesehatannya agar kejadian banyaknya petugas pemilu yang meninggal pada Pemilu 2019 tak terulang.

Proses pembahasan anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 membutuhkan waktu selama 1,5 tahun. Keselamatan PPS dan KPPS harus jadi perhatian.

BPKP disebut akan melakukan audit implementasi atas dugaan sertifikat tanah PTSL yang disalurkan ke penerima fiktif.

Kemendagri dinilai tidak melanggar putusan MK yang melarang aparat TNI dan Polri menjadi penjabat kepala daerah.

DPR tetap membentuk Panja RUU DOB Papua meski pemekaran wilayah ditolak masyarakat.

Keputusan mengenai masa kampanye 75 hari diambil setelah menemui jalan tengah antara pilihan waktu 92 atau 60 hari.

Komisi II akan membahas perintah Mahkamah Konstitusi mengenai regulasi teknis dalam proses pelantikan penjabat kepala daerah.

Penjelasan Mendagri Tito diperlukan guna menjelaskan mekanisme pelantikan para penjabat daerah yang dianggap masih belum transparan.

DPR mendesak pemerintah mengevaluasi produktivitas ASN setelah sempat bekerja dari rumah (Work from Home) selama pandemi COVID-19.

Peraturan KPU (PKPU) soal jadwal tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 di masa reses, 12-14 Mei 2022.

Ada tiga RUU terkait pemekaran di Papua yang pembahasannya dilakukan Komisi II DPR dan ditargetkan selesai sebelum Juni 2022.

Pengesahan anggaran Pemilu 2024 sejatinya diagendakan pada Selasa (12/4/2022) hari ini tapi batal lantaran bentrok dengan jadwal pelantikan KPU & Bawaslu.

DPR mengingatkan Kemendagri untuk menjaga database kependudukan. Jika data tersebut hilang maka Indonesia akan kembali ke zaman batu.

Rapat yang diagendakan pada Selasa, 12 April 2022, batal lantaran bentrok dengan jadwal pelantikan anggota KPU dan Bawaslu oleh Jokowi.

Syarat kepesertaan BPJS Kesehatan untuk jual beli tanah dinilai tidak nyambung.

Wasisto menilai kemunculan daftar nama anggota KPU-Bawaslu terpilih sebelum putusan berkaitan dengan konstelasi politik masa depan.

DPR akan menyerahkan hasil seleksi komisioner KPU dan anggota Bawaslu kepada Presiden Joko Widodo untuk dilantik di Istana Negara.

Tujuh komisioner KPU dan lima anggota Bawaslu lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi II DPR.

Koalisi Masyarakat Sipil meminta jumlah perempuan sebanyak 3 orang dari total 7 komisioner KPU dan 2 orang dari total 5 komisioner Bawaslu.