Menuju konten utama

KPU dan DPR Sepakat Anggaran Pemilu 2024 Rp76,6 Triliun

Proses pembahasan anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 membutuhkan waktu selama 1,5 tahun. Keselamatan PPS dan KPPS harus jadi perhatian.

KPU dan DPR Sepakat Anggaran Pemilu 2024 Rp76,6 Triliun
Ketua DPR RI Puan Maharani (kiri) bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (kanan) memberikan keterangan pers usai Rapat Paripurna peringatan HUT ke-76 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/8/2021). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

tirto.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan anggaran Pemilu dan Pilkada serentak 2024 sebesar Rp76,6 triliun. Anggaran tersebut ditetapkan setelah melalui pembahasan panjang antara KPU, pemerintah dan Komisi II DPR RI.

"Terkait anggaran juga sudah disepakati antara pemerintah dan DPR bahwa Insyaallah anggaran yang diajukan KPU setelah melalui beberapa proses dengan pemerintah dan Komisi II. Akhirnya disepakati biaya pelaksanaan Pemilu 2024 Rp76,6 triliun," kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).

Dalam anggaran tersebut, ada sejumlah ketentuan penggunaan yang diberikan oleh Puan. Salah satunya adalah keselamatan bagi petugas PPS dan KPPS. Hal itu belajar belajar dari pengalaman Pemilu 2019 di mana terjadi beberapa petugas PPS dan KPPS yang meninggal dunia akibat beban kerja terlalu berat.

“Keselamatan dan pemberian santunan bagi penyelenggara Pemilu perlu diperhatikan. Beban kerja yang berat memerlukan penyesuaian mekanisme kerja yang lebih baik agar tidak terulang seperti Pemilu tahun 2019,” ujar Puan.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menambahkan bahwa proses pembahasan anggaran membutuhkan waktu setidaknya selama 1,5 tahun.

"Dan memang dalam beberapa tahun terakhir ini sebagian besar isu sudah kita selesaikan. Tinggal lima seperti masalah anggaran, penggunaan teknologi informasi, masa kampanye, pengadaan logistik dan penyelesaian sengketa," ujarnya.

Doli juga menyebutkan bahwa angka Rp76,6 triliun sudah mengalami proses efisiensi beberapa kali. Oleh karenanya Doli meminta dukungan dari Banggar, Komisi XI dan Kemenkeu agar anggaran ini bisa segera disahkan.

"Dalam kesempatan itu kita meminta dukungan kepada ibu ketua untuk menyampaikan kepada Banggar dan Komisi XI untuk nanti juga disampaikan kepada Kemenkeu supaya bisa menjadi keputusan kami soal anggaran bisa segera difinalisasi," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu juga disampaikan bahwa DPR dan KPU juga sepakat mengenai rentang masa kampanye yang mencapai 75 hari. Hal itu berguna bagi KPU untuk menyiapkan logistik Pemilu serentak 2024.

Baca juga artikel terkait ANGGARAN PEMILU 2024 atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fahreza Rizky