tirto.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode 2017-2022 Arief Budiman, mengungkapkan anggaran Pemilu 2024 diperkirakan akan berada di bawah angka Rp76 triliun.
Dalam presentasinya di webinar yang diselenggarakan oleh Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas pada Selasa (19/4/2022), Arief menerangkan pada mulanya anggaran diajukan sebanyak Rp76,656 triliun.
"Jumlah tersebut terbagi atas anggaran Pemilu 2022 Rp8.061 triliun, Pemilu 2023 Rp17.465 triliun, Pemilu 2024 Rp49.066 triliun, dan Pemilu 2025 2.062 triliun," kata Arief.
Apabila dihitung secara persentase penggunaan anggaran terbesar terjadi di tahun 2024 yaitu 64,01 persen. Karena pada 2024 tepat sedang dilaksanakan Pemilu.
"Sedangkan terkecil di tahun 2025 dengan persentase 2,69 persen, karena masa Pemilu sudah selesai," ujarnya.
Saat ditanyakan mengenai jumlah detail saat ini, Arief enggan membeberkan dan menyerahkan sepenuhnya informasi jumlah anggaran kepada Komisioner KPU periode saat ini yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo.
"Kami sudah melakukan rapat secara internal dan hasilnya di bawah anggaran ini, tapi biar nanti yang mempublikasikan dari Komisioner KPU saat ini," jelasnya.
Selain anggara untuk Pemilu, KPU juga menghitung kebutuhan untuk Pilkada serentak di 2024 yang dilaksanakan bersamaan.
Usulan anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota sebesar Rp 26,2 triliun.
Berbeda dari Pemilu yang menggunakan sumber APBN, kebutuhan Pilkada serentak diambil dari APBD tahun 2023, 2024, dan 2025.
Arief menuturkan jumlah dari Rp26,2 triliun dapat diminimalisir apabila menggunakan aturan sharing anggaran.
"Saya sudah melakukan monitoring di sejumlah daerah, dan yang melakukan ketentuan mengenai sharing anggaran angkanya akan lebih kecil dari Rp 26 triliun. Oleh karenanya ini perlu ada monitoring dan supervisi lagi," jelasnya.
Menanggapi hal itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (perludem) Fadli Ramadhanil mendorong KPU untuk lebih terbuka dan transparan dalam penggunaan anggaran sebesar Rp76 triliun tersebut.
Fadli juga meminta DPR untuk meningkatkan peran pengawasan selama proses penggunaan anggaran di masa Pemilu 2024 berlangsung.
"Tentu KPU perlu memastikan anggaran penyelenggaraan Pemilu, perlu betul-betul efektif dan tepat guna. Serta tidak dibebani belanja modal yang tidak terlalu penting. Selain itu peran DPR sangat besar untuk mengawasi," ungkapnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
