Indeks Komisi Ii Dpr Ri

Komisi II DPR RI ingin menjaring aspirasi tidak hanya dari masyarakat sipil dan kampus, tapi juga ke partai-partai politik tak lolos parlemen.

Hery Susanto selaku Ketua Ombudsman RI berstatus tersangka kasus korupsi dalam tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2013-2025.

Komisi II DPR RI meminta agar pimpinan Ombudsman segera melakukan konsolidasi internal dan memastikan seluruh tupoksi berjalan dengan baik.

Sentralisasi mutasi ASN berisiko menyuburkan korupsi dan jual-beli jabatan. Sistem kerja tak lagi berdasar kompetensi karena disusupi patronase politik.

Isu penambahan jumlah anggota penyelenggara pemilu tersebut belum menjadi agenda pembahasan formal di Komisi II DPR RI.

Revisi UU Pemilu penting dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya.

Hery Susanto ditetapkan sebagai Ketua Ombudsman RI, sementara Rahmadi Indra Tektona dipercaya sebagai Wakil Ketua.

Saat ini fokus legislasi DPR hanya pada revisi UU Pemilu yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR RI Tahun 2026.

Komisi II tidak memiliki kewenangan untuk membahas undang-undang pilkada kecuali terdapat perubahan keputusan politik melalui mekanisme resmi di DPR.

Menurut Rifqi, Komisi II DPR saat ini hanya mendapat penugasan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Komisi II DPR belum membahas secara formal terkait hal tersebut dalam RUU ASN.

Khozin pun mempertanyakan kinerja Pemda terkait ratusan triliunan dana itu yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat justru hanya terparkir di bank.

Dede Yusuf pun mengimbau bahwa seluruh penggunaan anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) harus dipertanggungjawabkan, termasuk yang dilakukan KPU.

Dede mencontohkan ketidaknetralan ASN saat Pilpres menjadi bukti bahwa memang adanya keberpihakan politik ASN kepada calon tertentu dan butuh pengawasan.

Zulfikar mengatakan, DPR membuka peluang revisi UU Pemilu yang sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 agar bisa mengatur ketentuan syarat pendidikan.

Zulfikar Arse Sadikin berharap pembahasan UU Pemilu bisa dimulai lebih awal agar proses penyusunannya bisa dilakukan secara maksimal.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, tak setuju revisi UU Pemilu dan UU Pilkada dibahas oleh Baleg DPR RI.

Dede menyatakan Komisi II DPR akan meminta penjelasan resmi dari KPU terkait dengan alasan KPU rahasiakan dokumen seperti ijazah capres-cawapres.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, berharap aksi unjuk rasa yang tengah berlangsung dapat berjalan tertib dengan tidak melakukan tindakan anarkis.

Ketua Komisi II DPR RI menilai semestinya Bupati Pati, Sudewo, bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki kebijakannya yang dianggap kurang baik.