Indeks Komisi Ii Dpr Ri

Mardani menyebut Pansel KPU tersebut dipastikan akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

Pasal 18 ayat 3 di PKPU No.19 Tahun 2023 diyakini Doli adalah pasal selundupan. Ia melakukan kroscek ke berbagai pihak yang ikut membahas aturan itu.

Doli Kurnia berkata pasal yang berkaitan dengan syarat pencalonan presiden dan wapres itu tidak pernah dibahas dalam rapat konsultasi bersama DPR.

DPR membahas potensi penambahan kursi menjadi 591 akibat kenaikan batas minimal kursi dapil, perubahan jumlah penduduk, dan dapil nasional.

Dasco mengatakan pembentukan Panja diperlukan untuk membahas substansi RUU Pemilu secara lebih mendalam, terarah, dan komprehensif.

Doli mengatakan DPR akan berupaya membuka ruang seluas mungkin bagi publik untuk memberikan masukan selama pembahasan RUU Pemilu.

Kesepuluh isu tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang maupun mendatangi sejumlah pihak untuk membahas RUU Pemilu.

Sikap ini diutarakan Ketua Panja RUU Pemilu, Rifqinizamy Karsayuda, merespons kritik Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah.

Komisi II DPR menyepakati 15 RUU kabupaten/kota di Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan untuk dibawa ke rapat paripurna pada Selasa.

Usulan pengalihan sebagian P3K daerah ke pemerintah pusat muncul di tengah tingginya beban belanja pegawai sejumlah daerah.

DPR RI telah meminta Kemendagri mendampingi pemerintah daerah agar melakukan efisiensi anggaran.

Bahtra menambahkan, skema kenaikan remunerasi belum diputuskan karena masih menunggu kajian dari Kemendagri dan memperhatikan fiskal daerah.

KWP menilai bahwa pernyataan Deddy Sitorus telah melecehkan profesi wartawan dan mendesak klarifikasi dan permintaan maaf dalam 1 x 24 jam.

Komisi II DPR RI telah dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kerja kepada partai-partai politik non-parlemen menyerap masukan RUU Pemilu saat masa reses.

Jumlah target awal RDTR sebanyak 127, namun realisasi yang berjalan hanya selesai di angka 48.

Sistem penilaian ala perusahaan swasta tersebut, dinilai efektif untuk meningkatkan motivasi kerja para ASN.

Komisi II DPR RI ingin menjaring aspirasi tidak hanya dari masyarakat sipil dan kampus, tapi juga ke partai-partai politik tak lolos parlemen.

Hery Susanto selaku Ketua Ombudsman RI berstatus tersangka kasus korupsi dalam tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2013-2025.

Komisi II DPR RI meminta agar pimpinan Ombudsman segera melakukan konsolidasi internal dan memastikan seluruh tupoksi berjalan dengan baik.

Sentralisasi mutasi ASN berisiko menyuburkan korupsi dan jual-beli jabatan. Sistem kerja tak lagi berdasar kompetensi karena disusupi patronase politik.