Indeks Komisi Ii Dpr Ri

Bahtra mengatakan, usulan pilkada lewat DPRD tidak hanya diusulkan dari kegelisahan publik, melainkan elite politik, termasuk Presiden Prabowo.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang melaksanakan HUT ke-80 RI digelar di Jakarta.

Aria Bima mengatakan penyusunan RUU Pemilu oleh DPR RI dan pemerintah nantinya tak ingin dilakukan terburu-buru.

Rifqinizamy menilai bahwa penormaan MK tersebut berpotensi memberi tafsir atau bahkan melanggar konstitusi.

DPR mendesak pemerintah untuk menetapkan batas wilayah antarprovinsi dengan diatur dalam UU tersendiri menyusul polemik sengketa 4 pulau antara Aceh-Sumut.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengungkapkan wacana pembubaran lembaganya tak menjadi usulan mutlak Komisi II DPR RI selaku mitra kerjanya di parlemen.

DPR mengingatkan kepentingan pemekaran daerah bukan dilakukan atas kepentingan partai politik, namun kebutuhan rakyat terutama di sektor ekonomi.

Menurutnya, sentralisasi ASN itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan mendiskualifikasi pihak yang melanggar, MK diharapkan dapat segera melantik pihak lainnya yang tidak bersalah.

RUU ASN nantinya memungkinkan pejabat eselon di pemda dapat melanjutkan karier di pusat dengan kewenangan presiden.

Nusron berharap, APBD bisa digunakan untuk mempercepat proses penggratisan BPHTB untuk warga miskin ketika dana APBN tidak mencukupi.

Bahtra melihat ada banyak ASN di daerah yang berprestasi dan layak ditempatkan di pemerintahan pusat.

Pembahasan RUU ASN dinilai membutuhkan keterlibatan banyak komisi, tak hanya di Komisi II DPR RI saja.

Komisi II DPR meminta MK untuk tidak berlarut-larut dalam menangani sidang perselisihan hasil Pilkada.

Komisi II DPR RI ditugaskan merevisi UU ASN, salah satu pasal yang diubah terkait pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat eselon oleh presiden.

Komisi II DPR RI, membantah hendak mengganti komisioner DKPP usai melakukan rapat evaluasi secara tertutup, Selasa (11/2/2025).

DPR mengeklaim mengevaluasi 2 hal dari DKPP, yakni evaluasi kinerja institusi dan isi putusan-putusan DKPP.

Aria Bima berjanji DPR RI pekan depan sudah bisa mendengarkan keluhan warga soal sengketa kepemilikan lahan Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun.

Komisi II DPR akan menggelar RDP dengan Kemendagri untuk membahas jadwal pelantikan kepala daerah serentak yang sebelumnya dinyatakan diundur.

DPR RI meminta Nusron Wahid menyelesaikan 48 ribu kasus mafia tanah di Indonesia dan soal pemagaran laut di perairan Tangerang, Banten.