Indeks Komisi Ii Dpr Ri

Dede Yusuf pun mengimbau bahwa seluruh penggunaan anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) harus dipertanggungjawabkan, termasuk yang dilakukan KPU.

Dede mencontohkan ketidaknetralan ASN saat Pilpres menjadi bukti bahwa memang adanya keberpihakan politik ASN kepada calon tertentu dan butuh pengawasan.

Zulfikar mengatakan, DPR membuka peluang revisi UU Pemilu yang sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 agar bisa mengatur ketentuan syarat pendidikan.

Zulfikar Arse Sadikin berharap pembahasan UU Pemilu bisa dimulai lebih awal agar proses penyusunannya bisa dilakukan secara maksimal.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, tak setuju revisi UU Pemilu dan UU Pilkada dibahas oleh Baleg DPR RI.

Dede menyatakan Komisi II DPR akan meminta penjelasan resmi dari KPU terkait dengan alasan KPU rahasiakan dokumen seperti ijazah capres-cawapres.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, berharap aksi unjuk rasa yang tengah berlangsung dapat berjalan tertib dengan tidak melakukan tindakan anarkis.

Ketua Komisi II DPR RI menilai semestinya Bupati Pati, Sudewo, bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki kebijakannya yang dianggap kurang baik.

Ketua Komisi II DPR menawarkan skema presiden mengusulkan satu hingga tiga nama calon gubernur kepada DPRD provinsi.

Bahtra mengatakan, usulan pilkada lewat DPRD tidak hanya diusulkan dari kegelisahan publik, melainkan elite politik, termasuk Presiden Prabowo.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang melaksanakan HUT ke-80 RI digelar di Jakarta.

Aria Bima mengatakan penyusunan RUU Pemilu oleh DPR RI dan pemerintah nantinya tak ingin dilakukan terburu-buru.

Rifqinizamy menilai bahwa penormaan MK tersebut berpotensi memberi tafsir atau bahkan melanggar konstitusi.

DPR mendesak pemerintah untuk menetapkan batas wilayah antarprovinsi dengan diatur dalam UU tersendiri menyusul polemik sengketa 4 pulau antara Aceh-Sumut.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengungkapkan wacana pembubaran lembaganya tak menjadi usulan mutlak Komisi II DPR RI selaku mitra kerjanya di parlemen.

DPR mengingatkan kepentingan pemekaran daerah bukan dilakukan atas kepentingan partai politik, namun kebutuhan rakyat terutama di sektor ekonomi.

Menurutnya, sentralisasi ASN itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan mendiskualifikasi pihak yang melanggar, MK diharapkan dapat segera melantik pihak lainnya yang tidak bersalah.

RUU ASN nantinya memungkinkan pejabat eselon di pemda dapat melanjutkan karier di pusat dengan kewenangan presiden.

Nusron berharap, APBD bisa digunakan untuk mempercepat proses penggratisan BPHTB untuk warga miskin ketika dana APBN tidak mencukupi.