Indeks Komisi Ii Dpr Ri

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, tak setuju revisi UU Pemilu dan UU Pilkada dibahas oleh Baleg DPR RI.

Dede menyatakan Komisi II DPR akan meminta penjelasan resmi dari KPU terkait dengan alasan KPU rahasiakan dokumen seperti ijazah capres-cawapres.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, berharap aksi unjuk rasa yang tengah berlangsung dapat berjalan tertib dengan tidak melakukan tindakan anarkis.

Ketua Komisi II DPR RI menilai semestinya Bupati Pati, Sudewo, bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki kebijakannya yang dianggap kurang baik.

Ketua Komisi II DPR menawarkan skema presiden mengusulkan satu hingga tiga nama calon gubernur kepada DPRD provinsi.

Bahtra mengatakan, usulan pilkada lewat DPRD tidak hanya diusulkan dari kegelisahan publik, melainkan elite politik, termasuk Presiden Prabowo.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang melaksanakan HUT ke-80 RI digelar di Jakarta.

Aria Bima mengatakan penyusunan RUU Pemilu oleh DPR RI dan pemerintah nantinya tak ingin dilakukan terburu-buru.

Rifqinizamy menilai bahwa penormaan MK tersebut berpotensi memberi tafsir atau bahkan melanggar konstitusi.

DPR mendesak pemerintah untuk menetapkan batas wilayah antarprovinsi dengan diatur dalam UU tersendiri menyusul polemik sengketa 4 pulau antara Aceh-Sumut.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengungkapkan wacana pembubaran lembaganya tak menjadi usulan mutlak Komisi II DPR RI selaku mitra kerjanya di parlemen.

DPR mengingatkan kepentingan pemekaran daerah bukan dilakukan atas kepentingan partai politik, namun kebutuhan rakyat terutama di sektor ekonomi.

Menurutnya, sentralisasi ASN itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan mendiskualifikasi pihak yang melanggar, MK diharapkan dapat segera melantik pihak lainnya yang tidak bersalah.

RUU ASN nantinya memungkinkan pejabat eselon di pemda dapat melanjutkan karier di pusat dengan kewenangan presiden.

Nusron berharap, APBD bisa digunakan untuk mempercepat proses penggratisan BPHTB untuk warga miskin ketika dana APBN tidak mencukupi.

Bahtra melihat ada banyak ASN di daerah yang berprestasi dan layak ditempatkan di pemerintahan pusat.

Pembahasan RUU ASN dinilai membutuhkan keterlibatan banyak komisi, tak hanya di Komisi II DPR RI saja.

Komisi II DPR meminta MK untuk tidak berlarut-larut dalam menangani sidang perselisihan hasil Pilkada.

Komisi II DPR RI ditugaskan merevisi UU ASN, salah satu pasal yang diubah terkait pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat eselon oleh presiden.