Indeks Komisi Ii Dpr Ri

Bahtra menambahkan, skema kenaikan remunerasi belum diputuskan karena masih menunggu kajian dari Kemendagri dan memperhatikan fiskal daerah.

KWP menilai bahwa pernyataan Deddy Sitorus telah melecehkan profesi wartawan dan mendesak klarifikasi dan permintaan maaf dalam 1 x 24 jam.

Komisi II DPR RI telah dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kerja kepada partai-partai politik non-parlemen menyerap masukan RUU Pemilu saat masa reses.

Jumlah target awal RDTR sebanyak 127, namun realisasi yang berjalan hanya selesai di angka 48.

Sistem penilaian ala perusahaan swasta tersebut, dinilai efektif untuk meningkatkan motivasi kerja para ASN.

Komisi II DPR RI ingin menjaring aspirasi tidak hanya dari masyarakat sipil dan kampus, tapi juga ke partai-partai politik tak lolos parlemen.

Hery Susanto selaku Ketua Ombudsman RI berstatus tersangka kasus korupsi dalam tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2013-2025.

Komisi II DPR RI meminta agar pimpinan Ombudsman segera melakukan konsolidasi internal dan memastikan seluruh tupoksi berjalan dengan baik.

Sentralisasi mutasi ASN berisiko menyuburkan korupsi dan jual-beli jabatan. Sistem kerja tak lagi berdasar kompetensi karena disusupi patronase politik.

Isu penambahan jumlah anggota penyelenggara pemilu tersebut belum menjadi agenda pembahasan formal di Komisi II DPR RI.

Revisi UU Pemilu penting dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya.

Hery Susanto ditetapkan sebagai Ketua Ombudsman RI, sementara Rahmadi Indra Tektona dipercaya sebagai Wakil Ketua.

Saat ini fokus legislasi DPR hanya pada revisi UU Pemilu yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR RI Tahun 2026.

Komisi II tidak memiliki kewenangan untuk membahas undang-undang pilkada kecuali terdapat perubahan keputusan politik melalui mekanisme resmi di DPR.

Menurut Rifqi, Komisi II DPR saat ini hanya mendapat penugasan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Komisi II DPR belum membahas secara formal terkait hal tersebut dalam RUU ASN.

Khozin pun mempertanyakan kinerja Pemda terkait ratusan triliunan dana itu yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat justru hanya terparkir di bank.

Dede Yusuf pun mengimbau bahwa seluruh penggunaan anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) harus dipertanggungjawabkan, termasuk yang dilakukan KPU.

Dede mencontohkan ketidaknetralan ASN saat Pilpres menjadi bukti bahwa memang adanya keberpihakan politik ASN kepada calon tertentu dan butuh pengawasan.

Zulfikar mengatakan, DPR membuka peluang revisi UU Pemilu yang sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 agar bisa mengatur ketentuan syarat pendidikan.