Indeks Komisi Ii Dpr Ri

Komisi II DPR RI menilai putusan MK menjadi titik awal demokrasi baru Indonesia di mana capres dan cawapres bisa diikuti banyak pasangan.

Aduan terbanyak berkaitan dengan kepemiluan dengan 201 aduan yang terdiri atas isu netralitas ASN, politik uang, SARA dan bansos untuk kepentingan politik.

Pergantian yang terlalu sering di KPU & penyelenggara pemilu lainnya bisa menghambat kehadiran pemilu yang berkualitas.

Komisi II DPR RI meminta KPU RI melakukan perbaikan pada Sirekap agar segala masalah yang terjadi saat Pemilu 2024 tak terulang di Pilkada 2024.

Suatu daerah lebih baik dipimpin kepala daerah definitif ketimbang dipimpin penjabat kepala daerah selama lima tahun.

Upaya DPR mengevaluasi wewenang dan tugas MK seperti menabur garam pada luka. Belum reda amarah rakyat atas peristiwa kemarin, kini mereka kembali berulah.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mengingatkan pencatutan KTP warga Jakarta demi loloskan Dharma-Kun bisa berpengaruh pada legitimasi Pilkada Jakarta 2024.

Ketua Komisi II DPR RI mengatakan bahwa pihaknya telah beberapa kali menegur Hasyim agar menjaga sikap selaku ketua KPU.

Hasyim menjawab kritik anggota Komisi II terkait absennya sejumlah komisioner KPU RI dalam RDP dengan DPR RI.

Menurut Aus Hidayat Nur, dua petinggi OIKN yang mundur terkesan lepas tangan.

Bila KPU dan Bawaslu tidak independen, maka yang harus dibenahi justru proses seleksi di DPR yang harus lebih ketat dan tanpa intervensi.

Ongku Parmonangan mengusulkan penyelenggara pemilu berasal dari partai politik agar biaya lebih murah dan tak harus independen.

Politikus Demokrat juga mempersoalkan kinerja DKPP yang hanya memberikan teguran keras ke Ketua KPU padahal kerap melanggar etika.

Hugua mengusulkan agar politik uang dilegalkan dalam PKPU dengan batasan tertentu.

Ketua Komisi II DPR RI membuka peluang untuk melaksanakan revisi undang-undang kepemiluan secara omnibus law.

Ada sembilan isu krusial pada pemilu yang dirasa perlu dirumuskan kembali dalam peraturan perundang-undangan.

KPU masih berpedoman pada aturan UU No.10/2016 bahwa Pilkada serentak akan diadakan pada November 2024. Sebab, percepatan Pilkada belum ada dasar hukumnya.

Penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu, menuai kritik terkait kinerja, manajemen dan pelaksanaan tugasnya mewujudkan pemilu yang adil.

Komisi II DPR hari ini menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan agenda "Konsultasi Penyusaian PKPU Hasil Putusan MA dan Konsultasi Rancangan Per-Bawaslu."