Indeks Komisi Ii Dpr Ri

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menilai pembahasan PKPU yang lebih lambat daripada tenggat waktu pendaftaran capres-cawapres tidak masalah.

Jadwal pendaftaran capres-cawapres pada Pilpres 2024 disepakati dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri.

Putusan mengenai perubahan tanggal pendaftaran capres dan cawapres adalah alasan teknis, bukan politis.

Junimart menilai Bawaslu telah melampaui kewenangannya karena mengusulkan penundaan Pemilu Serentak 2024.

DPR mendapat laporan dugaan praktik transaksional dalam rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu di daerah. Dewan akan menindak tegas hal itu apabila terbukti.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menilai peraturan baru tersebut menjadi alat yang lengkap bagi para penyelenggara Pemilu baik KPU, Bawaslu dan DKPP.

Doli mengatakan putusan Bawaslu membuat orang makin melihat tidak adanya kepastian dalam proses persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengkhawatirkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, makin menurun.

Ketua KPU Hasyim Asyari mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah menghadapi tiga proses hukum yang semuanya berkaitan dengan Partai Prima.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang mencecar Komisioner KPU karena kalah dalam gugatan Partai Prima di PN Jakarta Pusat.

Perpu Pemilu ini mengatur beberapa hal seperti daerah pemilihan di kawasan DOB Papua hingga antisipasi pemilu di kawasan IKN.

Doli menyimpulkan perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga penghapusan jabatan gubernur tidak memiliki urgensi untuk ditindaklanjuti.

Guspardi menyebut penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi. Ia menegaskan Komisi II DPR tidak pernah membahas hal tersebut.

Komisi II DPR RI akan memanggil MenPAN-RB terkait pernyataannya bahwa anggaran kemiskinan yang banyak dihabiskan untuk biaya penginapan di hotel.

Komisi II DPR akan merevisi secara menyeluruh UU Desa, tak hanya soal perpanjangan masa jabatan kades saja.

Junimart mengatakan Perppu yang sudah dikeluarkan Presiden Jokowi akan mendapatkan persetujuan DPR melalui rapat paripurna.

KPU akan mengonsultasikan putusan MK kepada presiden dan Komisi II DPR terkait larangan eks napi korupsi nyaleg hingga lima tahun usai bebas dari penjara.