tirto.id - Komisi II DPR RI mengizinkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) pada Pilkada 2024. Namun, DPR RI meminta KPU RI melakukan perbaikan, agar segala masalah yang terjadi saat Pemilu 2024 tak terulang kembali.
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyadari era digital saat ini tak bisa dihindari. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI menyetujui KPU menggunakan Sirekap pada Pilkada 2024.
"Makanya, kita tetap saja memberikan dukungan pelaksanaan Sirekap, tapi dengan catatan bahwa semua hal-hal yang kita temukan menjadi menimbulkan masalah di Pemilu 2024 itu harus diperbaiki," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2024).
Politikus Partai Golkar itu mengatakan Komisi II telah meminta KPU menyosialisasikan dan uji publik ihwal penggunaan Sirekap. Doli berkata permintaan sosialisasi dan uji publik harus dilakukan dalam waktu yang segera.
"Ada uji publik ada sosialisasi yang intensif kepada masyarakat," ucap Doli.
Doli bilang pihaknya menyetujui penggunaan Sirekap karena pemilu ke depan harus bisa memudahkan masyarakat.
"Saya kira kita semua mendukung termasuk Komisi II mendukung bahwa ke depan pemilu kita ini harus menjadi pemilu yang semakin memudahkan masyarakat," kata Doli.
Dalam keterangan terpisah, Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, meyakini kecurangan Pilkada DKI Jakarta 2024 akan sulit dilakukan. Hal ini Pramono nyatakan merespons penggunaan Sirekap oleh KPU RI untuk Pilkada DKI 2024.
Ia menyebutkan, Jakarta terdiri dari 267 kelurahan dan 44 kecamatan. Saat pencoblosan Pilkada DKI 2024, tim Pramono disebut akan menjadi saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS).
"Sehingga kalau di Jakarta orang mau bermain-main, katakanlah memakai seperti itu, pasti akan kelihatan," ucap Pramono di Sunter Agung, Jakarta Utara, Kamis (26/9/2024).
Di satu sisi, Pramono meyakini Pilkada Jakarta 2024 bakal menjadi sorotan publik se-Tanah Air, sehingga bakal lebih waspada terhadap potensi terjadi kecurangan.
"Jakarta kan terawasi dan masyarakatnya masyarakat yang seperti ini ya," sebut dia.
Sebelumnya, Komisioner KPU Divisi Teknis dan Logistik, Idham Holik, menjamin penggunaan Sirekap Pilkada 2024 bisa lebih baik daripada saat Pemilu 2024.
"Selanjutnya juga dalam pembahasan rancangan PKPU tadi, kami sampaikan komitmen KPU untuk memperbaiki sistem teknologi informasi yang dahulu dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, kami namakan Sirekap," kata Idham di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (24/9/2024).
Idham mengakui bahwa penggunaan Sirekap semasa Pemilu 2024 banyak kekurangan. Namun, dia menjamin bahwa kekurangan yang ada pada saat Pemilu 2024 tak terulang di Pilkada 2024. Misalnya, perbedaan data yang sebelumnya sempat memunculkan polemik di masyarakat.
Ia juga menjamin KPU akan melakukan simulasi Sirekap di seluruh kabupaten/kota pada Oktober 2024, agar kekurangan yang masih terjadi bisa segera dievaluasi.
Idham mengajak kepada seluruh pengambil kebijakan untuk ikut mengawasi proses simulasi Sirekap pada Oktober mendatang. Dia ingin penggunaan Sirekap mendatang sudah tak diragukan oleh banyak pihak di luar KPU.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama & Muhammad Naufal
Editor: Bayu Septianto
