tirto.id - Membangun balai rakyat menjadi janji yang selalu diumbar pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno. Aspirasi pembangunan balai rakyat itu muncul setelah Pramono mendengar keluhan warga yang kesulitan menemukan ruang publik untuk menggelar resepsi pernikahan dengan harga murah.
"[Ibu-ibu bilang], bapak bagaimana caranya saya mau mengawinkan anak saya? Karena begitu keluar rumahnya itu sudah jalan setapak, enggak ada jalan sama sekali," kata Pramono dalam Dialog Publik Seni di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).
Pramono berjanji bila ia terpilih, biaya operasional akan ditanggung penuh oleh pemerintah daerah. Nantinya, balai rakyat itu akan dibersihkan oleh pegawai penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) atau pasukan oranye.
"Sedangkan, nanti administrasi manajemennya dilakukan oleh pemerintah daerah, menurut saya itu akan bisa menjadi salah satu alternatif," kata Pramono.
Sebagai konsekuensi atas pembangunan yang dibayar dengan menggunakan APBD, Pramono meminta balai rakyat tersebut tidak digunakan untuk agenda keagamaan.
Ada kekhawatiran dari Pramono Anung jika balai rakyat digunakan agenda keagamaan akan didominasi oleh satu agama tertentu saja.
"Yang penting jangan digunakan untuk agama. Sebab, kalau digunakan untuk agama, pasti ada yang mendominasi. Kelompok yang mendominasi akan mengambil alih untuk itu," kata Pramono.
Keberadaan balai rakyat untuk agenda budaya juga diperkuat oleh Rano Karno. Dia ingin membangun balai rakyat untuk mengatasi kenakalan remaja. Menurut pria yang dikenal dengan panggilan Bang Doel, balai rakyat itu dapat dipergunakan sebagai tempat berkumpulnya anak-anak untuk bersosialisasi dan berkreasi.
“Saya lebih condong akan membangun misalnya balai rakyat, itu tempat berkumpulnya anak-anak. Mereka bersosialisasi, berkreasi. Sekarang ini boleh dikatakan hilang itu,” ujar Rano di Waroeng Bang Doel, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
Meskipun masih harus melakukan survei, Rano Karno meyakini upaya pembangunan balai rakyat akan berdampak terhadap perubahan perilaku negatif remaja.
“Saya yakin ada sedikit dampak dari tidak ada tempatnya anak untuk berekspresi. Sehingga timbulah geng motor, narkoba, kenakalan anak-anak yang lain,” kata dia.
Beri Jaminan Balai Rakyat seperti Senayan, Terbuka Untuk Semua Agama
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta, Samsul Ma'arif, mengapresiasi program kerja Pramono Anung-Rano Karno yang hendak membangun balai rakyat. Meski demikian, dia berharap balai rakyat tersebut tetap mengakomodir kegiatan keagamaan yang sifatnya seremonial, seperti Maulid Nabi Muhammad SAW.
"Saya kira itu ide bagus, hanya saya tidak setuju kalau hanya digunakan untuk pembatasan-pembatasan, kecuali kegiatannya itu rutin keagamaan rutin seperti jumatan, kalau keagamaan yang seremoni kan bukan rutinitas," kata Samsul Ma'arif saat dihubungi Tirto, Rabu (25/9/2024).
Dia mencontohkan salah satu fasilitas publik yang ada di Jakarta yang bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti kawasan Gelora Bung Karno yang ada di Senayan.
"Jadi sosial keagamaan itu tidak bisa dipisahkan, keagamaan itu sifatnya temporer, ad hoc dan tidak sering seperti maulid atau perayaan apa, dan tidak ada masalah seperti penggunaan Senayan. Senayan mau digunakan apa saja? Mau buat istighosah kubro, mau digunakan misa juga boleh, apa bedanya dengan Senayan, asal dengan aturan yang benar," kata Samsul.
Samsul meyakini jika balai rakyat dikelola dengan benar dan berkeadilan, maka tidak akan ada masalah baik digunakan agenda keagamaan atau kegiatan masyarakat lainnya.
"Aturannya harus jelas, balai rakyuat yang berkeadilan, jadi tidak boleh konotasinya hanya sosial saja, saya tidak setuju," kata Samsul.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Bamus Betawi, Riano P Ahmad. Menurut Riano seharusnya tidak ada pembatasan antara kegiatan masyarakat dan keagamaan bila hendak mendirikan balai rakyat. Menurutnya, kunci kestabilan dan harmonisasi balai rakyat ada di tangan pemerintah.
"Maka pengawasan perizinan dan pelaksanaannya ada di pemerintah, sekarang kembali lagi tujuan balai rakyat itu untuk menunjang kegiatan masyarakat perlu ada sosialiasi di masyarakat agar tidak tumpang tindih dengan kegiatan antar masyarakat," kata Riano.
Riano juga mengungkap jika selama ini agenda kemasyarakatan telah difasilitasi pemerintah melalui fasilitas publik seperti ruang terbuka atau pun gedung olahraga (GOR). Oleh karenanya, dia kembali menegaskan jika fungsi pengawasan terhadap penggunaan balai rakyat harus fokus pada pemerintah.
"Kalau pemerintah bisa mengawasi dengan baik, maka pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat dengan baik," katanya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
