tirto.id - Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil, menjanjikan akan memberikan kredit modal usaha tanpa agunan dan bunga kepada masyarakat jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Program tersebut diklaim sudah pernah dilakukan saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat lewat program 'Kredit Mesra'.
Kredit Mesra merupakan program kredit tanpa bunga dan agunan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Lembaga Keuangan/ Perbankan. Program tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap akses permodalan, memudahkan masyarakat mendapatkan pembiayaan mikro, mengurangi angka pengangguran, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi selaras dengan keimanan.
Pria yang akrab disapa RK tersebut menerangkan, program Kredit Mesra bisa didapatkan masyarakat dengan cara berkelompok. Setidaknya, harus ada lima orang dalam kelompok tersebut untuk diberikan pinjaman modal dalam jumlah tertentu yang tidak disertai bunga.
"Saya ada program namanya Kredit Mesra. Kredit Mesra itu pak? Tanpa bunga-berbunga, tanpa agunan. Ya tapi syaratnya berlima," kata RK di Posko Makan Gratis Mohamad Taufik, Jakarta Utara, Jakarta, Jumat (20/9/2024).
RK menerangkan, sumber dana untuk pemberian modal itu bukan saja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan dari dana umat yang dikelola organisasi di bawah Pemprov DKI Jakarta. Dia mengemukakan, hal ini sudah diterapkan di Jawa Barat saat menjabat sebagai gubernur.
Program ini, kata RK, dilatarbelakangi oleh fenomena sosial di masyarakat khususnya daerah yang minim akan akses pembiayaan. Ia memilih rumah ibadah sebagai tempat penyaluran karena untuk meningkatkan keimanan dan memudahkan akses.
Dalam kesempatan terpisah, RK menyebut, program Kredit Mesra tidak sekadar membantu pemberian modal usaha, tetapi menjad solusi juga bagi masyarakat Jakarta agar tidak terjerat pinjaman online (pinjol). Maka dari itu, apabila ia terpilih, program ini bakal dikelola sesuai aturan pemerintah.
"Justru itu jawaban supaya mereka tidak 'terpinjol', dikelola oleh pemerintah. Kalau diserahkan kepada hukum pasar, mereka jadi korban pinjol," kata RK usai acara di Favehotel Cililitan, Jakarta Timur, Jakarta, Minggu (22/9/2024).
Meski sebenarnya program ini sudah berhasil dijalankan di Jawa Barat, tak sedikit yang menilai program tersebut sulit diimplementasikan di Jakarta. Hal itu mulai dari tingkat risikonya, penyalur pembiayaannya, hingga keraguan untuk mengatasi persoalan pinjol.
Tak Semua Perbankan Mau
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, berpendapat, pinjaman kredit tanpa agunan yang digagas oleh RK sebenarnya sudah ada dalam sistem keuangan Indonesia di mana ada KTA (Kredit Tanpa Agunan) untuk orang yang memang banked.
Huda pun mengatakan pinjaman online atau pinjaman daring juga merupakan pinjaman tanpa agunan dan memang untuk yang underbanked dan unbanked. Underbanked adalah individu yang sudah punya akses dengan layanan keuangan, tapi masih sangat sederhana seperti misalnya hanya tabungan. Sedangkan unbanked adalah sebutan untuk individu yang cukup umur dan tidak memiliki rekening bank.
“Yang jadi masalah adalah pihak perbankan apakah berani memberikan pinjaman tanpa jaminan, tentu kan tidak asal begitu saja,” kata dia kepada Tirto, Senin (23/9/2024).
Menurut Huda, bagaimana pun harus ada jaminan dari pemerintah ketika orang tersebut unbanked atau underbanked. Bagi orang yang banked, tentu perbankan berani menyalurkan kreditnya. Namun, bagi yang underbanked dan unbanked ujungnya pasti mereka lari ke pembiayaan alternatif, salah satunya pinjaman daring.
Huda juga mengingatkan, program ini dilakukan secara berkelompok perlu dipertanyakan bentuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban program di masa depan. Ia menilai perlu ada kejelasan pemberian dana berbentuk dana bergulir atau pinjaman cuma-cuma. Selain itu, Huda juga menyoalkan penyediaan dana apakah menggunakan dana pemerintah atau perbankan? Jika perbankan, apakah nanti sistem tersebut akan membayar bunga dan risikonya.
“Jadi semua itu harus dilihat jangan tiba-tiba mengeluarkan program kredit tanpa agunan apalagi tanpa bunga. Kita tidak ingin program kredit tanpa agunan bernasib serupa dengan program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) mandiri yang uangnya menguap begitu saja,” jelas dia.
Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, meyakini tidak semua perbankan akan berani mengambil risiko lewat program Kredit Mesra. Ia mengakui, program Kredit Mesra pernah berjalan di Jawa Barat dengan melibatkan Bank Jabar.
“Pertanyaan adalah siapa akan melakukan program kredit mesra tersebut? Dan ini menjadi diskusi lanjutan yang juga perlu didiskusikan dan ditanyakan oleh pak RK,” ujar dia kepada Tirto, Senin (23/9/2024).
Menurut Media, pada prinsipnya kredit perbankan itu idealnya didorong oleh swasta sehingga tidak bebani anggaran pemerintah. Dengan kata lain, ia tidak ingin program kredit tanpa agunan dan tanpa bunga ini berujung membebani APBD.
Alih-alih membuat program baru, kata Media, lebih baik RK kerja sama dengan bank-bank pemerintah. Iaberalasan, selama ini program penyaluran kredit oleh bank-bank BUMN sudah cukup masif. “Artinya tanpa harus mengeklaim ini adalah kebijakan yang baru atau program baru, melainkan bisa kerja sama dengan perbankan terkait,” imbuh dia.
Tak Jadi Solusi Atasi Pinjol
Di sisi lain, program Kredit Mesra ala RK juga dinilai tak akan selesaikan masalah pinjol seperti yang disebut RK. Pasalnya, Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan utang pinjol terbesar se-Indonesia meski program sudah diimplementasikan sejak 2018. Hingga per Juni 2024, nilainya mencapai Rp17,33 triliun atau 26 persen dari total utang pinjol nasional. Sementara urutan berikutnya ditempati oleh DKI Jakarta dengan utang pinjol Rp11,62 triliun dan Jawa Timur Rp8,59 triliun.
“Ya pinjol terbesar nomor satu ada di Jawa Barat. Jadi programnya RK tidak menjawab persoalan,” kata Pemerhati Kebijakan Publik, Azas Tigor Nainggolan, kepada Tirto, Senin (23/9/2024).
Media Wahyudi Askar menuturkan, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan rata-rata literasi keuangan yang cukup rendah dibandingkan provinsi lainnya. Artinya, masyarakat di Jawa Barat sendiri pun kesulitan mendapatkan akses terhadap pinjaman ultra mikro, sehingga memang akhirnya terjerat pinjol. Hal ini berbeda dengan kondisi di Jakarta yang secara rata-rata jauh lebih tinggi dan relatif lebih baik kelola keuangannya termasuk juga agar tidak terjebak pinjol.
“Dan apakah ada terjebak pinjol di Jakarta tentu ada. Jadi ini lebih kepada siapa membangun skema pinjaman keuangan yang betul-betul seusia masyarakat DKI Jakarta, sehingga mereka bisa akses dengan mudah,” ujar Media.
Peneliti Institute For Demagraphic and Poverty Studies (IDEAS), Muhammad Anwar, melihat, implementasi program RK di Jakarta memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati karena di Jawa Barat sendiri program Kredit Mesra hanya mampu menggulirkan dana kredit non-agunan dan bunga kepada 15.096 peserta (Juni 2023). Angka ini amat jauh jika dibandingkan jumlah masyarakat Jabar yang terjerat pinjol yaitu 4,7 juta peserta pada tahun ini.
“Hal tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya soal menyediakan akses kredit tanpa agunan dan bunga saja, tetapi juga soal mengubah perilaku masyarakat terhadap pinjaman berbasis teknologi,” jelas Anwar kepada Tirto, Senin (23/9/2024).
Menurut Anwar, Jakarta, sebagai kota dengan populasi besar dan akses teknologi tinggi, menghadapi risiko berbeda. Di Jakarta, masyarakat lebih mudah terpapar tawaran pinjol karena penetrasi internet yang tinggi dan gaya hidup urban yang lebih konsumtif. Hal tersebut menjelaskan mengapa di Jakarta angka pinjol masih sangat besar yang berasal dari 2,38 Juta akun pengguna pinjol.
Menyoal Keterjangkauan
Anwar melanjutkan, ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi jika ingin menjalankan program ini. Tantangan utama adalah masalah kemudahan dan kecepatan, yang mana ini menjadi kekuatan utama pinjol. Program ini harus didesain untuk menjangkau masyarakat secara cepat, tanpa birokrasi yang rumit, serta menawarkan keuntungan lain yang mampu menarik warga untuk beralih dari pinjol.
Kedua, skala dan jangkauan digital juga menjadi kunci karena Jakarta sebagai ibu kota memiliki populasi yang heterogen, dan penggunaan teknologi sangat umum. Maka dari itu, kata Anwar, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan digital untuk mencapai seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mirip dengan mekanisme pinjol yang dapat diakses melalui aplikasi.
Ketiga, sambung Anwar, literasi keuangan juga menjadi tantangan utama lainnya. Banyak pengguna pinjol tidak sepenuhnya memahami risiko tinggi bunga dan denda keterlambatan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, program pemerintah harus dipadukan dengan edukasi keuangan yang kuat, yang tidak hanya memberi masyarakat akses ke kredit, tetapi juga membekali mereka dengan pengetahuan tentang pengelolaan utang yang sehat.
“Edukasi yang efektif akan membekali masyarakat untuk membuat keputusan finansial yang lebih bijak dan bertanggung jawab, mengurangi ketergantungan pada pinjol dalam jangka panjang,” jelas Anwar.
Terakhir, pengawasan dan transparansi juga harus diperkuat, mengingat dinamika ekonomi di Jakarta yang lebih kompleks dibandingkan wilayah lain. Pengawasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan program oleh pihak tertentu dan memastikan bahwa dana kredit benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan sekadar menggantikan pinjol dengan utang jenis lain.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Andrian Pratama Taher
