Indeks Komisi Ii Dpr Ri

Sebelum meninggal, Helmud mengirimkan surat penolakan izin PT Tambang Mas Sangihe ke Kementerian ESDM.

Mardani sebut ini merupakan kompromi agar KPU dapat bekerja optimal dengan jarak antara pileg-pilpres dan pilkada 2024.

Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, & Kemendagri sepakat pencoblosan Pemilu Serentak 2024 pada Rabu 28 Februari, & Pilkada pada Rabu 27 November 2024.

Komisi II DPR akan menyampaikan keputusan ini kepada Pimpinan DPR dan akan dibahas di Bamus bersama Baleg DPR.

DPR memilih Mokhamad Najih sebagai ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Bobby H Rafinus sebagai wakilnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak revisi UU Pemilu yang diusulkan DPR.

Tujuh calon hakim Mahkamah Agung (MA) selesai menjalani uji kelayakan (fit and proper test) terhadap calon hakim agung dan hakim ad hoc pada MA.

KPU mengajukan draf perubahan peraturan KPU (PKPU) terkait pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara untuk Pilkada Serentak 2020.

Komisi II DPR RI bersama sejumlah lembaga pemerintah memutuskan pilkada tetap berlangsung.

KSP berdalih selama ini hanya memanggil narasumber berpengaruh atau dikenal dengan influencer sebagai narasumber diskusi.

Menurut politikus PAN Guspardi Gaus, kemungkinan Pilkada diundur lagi ke 2021 sangat kecil.

Mendagri Tito Karnavian meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk program kegiatan pada 2021 mendatang.

Pemerintah akan menerbitkan Perppu terkait protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020 nanti.

PKS ingin setiap partai yang lolos ke DPR RI dapat langsung mengajukan pasangan calon presiden-wapres.

Komisi II DPR RI tengah membahas revisi UU Pemilu berkaitan dengan wacana ambang batas parlemen dan pemilu serentak 2024 seperti 2019.

Jadwal pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 disepakati berlangsung pada 9 Desember tahun ini. Pemerintah, Komisi II DPR dan KPU sudah menyepakati hal ini.

Komaruddin Watubun khawatir tahapan-tahapan Pilkada 2020 berpotensi membuat kerumunan massa dalam jumlah yang banyak.

"DPR meminta pemerintah untuk mengkaji pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah menjalarnya wabah COVID-19."

Menurut Sodik Mudjahid pengesahan pasal 170 dalam RUU Cilaka nantinya bisa membawa Indonesia menjadi negara otoriter karena kekuasaan penuh ada di pemerintah.

Dewa menggantikan Wahyu Setiawan yang terjerat kasus suap yang ditangani KPK.