Indeks Komisi Ii Dpr Ri

Alasan penolakan permintaan Bawaslu melonggarkan syarat jadi petugas pegawas TPS karena telah diatur dalam undang-undang.

Perbedaan pendapat sempat mencuat antar anggota Komisi II DPR RI soal kasus Ganjar Pranowo yang mendeklarasikan dukungan paslon 01.

Komisi II DPR RI mendesak agar Kemendagri dan KPU tak menyepelekan setiap informasi soal Pemilu 2019.

Komisi II DPR RI meminta pemerintah berhati-hati mengeluarkan e-KTP pada TKA, untuk mewaspadai terhadap penyalahgunaan.

Ada potensi tindakan pungli pengurusan sertifikat tanah terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia.

Ahmad Riza Patria tidak sepakat dengan usulan penempatan perwira aktif TNI di kementerian dan lembaga. Wakil Ketua Komisi II itu menilai usulan Panglima TNI tersebut bisa memicu masalah.  

"Hampir semua pasal sudah disetujui, hanya satu pasal saja tentang pemilih yang pindah memilih. Itu akan mendapatkan salah satu surat suara lebih, itu seperti apa gitu loh," ujar Arief

Wacana pembentukan Pansus e-KTP mendapat dukungan dari pimpinan Komisi II DPR RI. 

"Maka dari itu kita dorong juga sistem pemilu kita harusnya melalui sistem e-voting. Sehingga duplikasi e-KTP bisa terhindari. Karena kalau e-voting input data double pasti di-reject."

Komisi II DPR akan segera memanggil Mendagri dan perusahaan pelaksana proyek pengadaan e-KTP. 

Pengupahan saksi oleh negara akan membebani APBN.

Pembiayaan saksi oleh negara dinilai bisa berfungsi untuk menghemat anggaran kampanye yang mesti dikeluarkan para caleg.

Usul pendanaan saksi Pemilu oleh pemerintah muncul untuk mengurangi potensi kecurangan parpol guna memenuhi pendanaan saksi.

Politikus PPP Achmad Baidowi mengklaim wacana pengajuan Hak Angket terkait dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sudah menjadi pembicaraan informal di Komisi II DPR RI.

"Presiden harus mengambil tindakan yang tegas agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Ini sudah yang kedua kalinya. Presiden harus ambil tindakan," kata anggota Komisi II F-PKS, Sutriyono.

Komisi II DPR RI menilai revisi UU Pilkada tidak mungkin dilakukan di tengah tahapan pemilihan kepala daerah sudah berlangsung pada tahun ini.

JPPR menilai independensi KPU dipertaruhkan dalam pelaksanaan amanat Putusan MK soal verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2019.

Putusan MK yang memperbolehkan penghayat kepercayaan ditulis di kolom agama KTP merupakan bentuk pengakuan negara pada penghayat kepercayaan yang harus segera direalisasikan.

Amali mengatakan, tidak ada cara lain untuk melaksanakan Putusan MK, kecuali merevisi UU Adminduk.

Komisi II DPR RI mengidentifikasi 9 hal yang bisa memicu konflik selama Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.