Indeks Komisi Ii Dpr Ri
Komisi II: Penempatan Perwira TNI di Kementerian Bisa Picu Konflik
Ahmad Riza Patria tidak sepakat dengan usulan penempatan perwira aktif TNI di kementerian dan lembaga. Wakil Ketua Komisi II itu menilai usulan Panglima TNI tersebut bisa memicu masalah.
Komisi II DPR-RI Masih Belum Setujui 1 Pasal PKPU Tentang DPT
"Hampir semua pasal sudah disetujui, hanya satu pasal saja tentang pemilih yang pindah memilih. Itu akan mendapatkan salah satu surat suara lebih, itu seperti apa gitu loh," ujar Arief
Pimpinan Komisi II Dukung Wacana Pembentukan Pansus e-KTP
Wacana pembentukan Pansus e-KTP mendapat dukungan dari pimpinan Komisi II DPR RI.
Ketua DPR RI Sarankan Pemilu Gunakan Sistem E-Voting
"Maka dari itu kita dorong juga sistem pemilu kita harusnya melalui sistem e-voting. Sehingga duplikasi e-KTP bisa terhindari. Karena kalau e-voting input data double pasti di-reject."
Komisi II DPR akan Panggil Mendagri untuk Bahas Masalah e-KTP
Komisi II DPR akan segera memanggil Mendagri dan perusahaan pelaksana proyek pengadaan e-KTP.
Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
Pengupahan saksi oleh negara akan membebani APBN.
Komisi II Sebut Usul Pendanaan Saksi oleh Negara agar Pemilu Adil
Pembiayaan saksi oleh negara dinilai bisa berfungsi untuk menghemat anggaran kampanye yang mesti dikeluarkan para caleg.
Kemendagri Tolak Usul Pembiayaan Saksi Pemilu 2019 oleh Negara
Usul pendanaan saksi Pemilu oleh pemerintah muncul untuk mengurangi potensi kecurangan parpol guna memenuhi pendanaan saksi.
PPP Wacanakan Hak Angket PKPU Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg
Politikus PPP Achmad Baidowi mengklaim wacana pengajuan Hak Angket terkait dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sudah menjadi pembicaraan informal di Komisi II DPR RI.
Anggota Komisi II Minta Jokowi Tindak Tegas Kasus E-KTP Tercecer
"Presiden harus mengambil tindakan yang tegas agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Ini sudah yang kedua kalinya. Presiden harus ambil tindakan," kata anggota Komisi II F-PKS, Sutriyono.
DPR: Revisi UU Pilkada Tak Mungkin di Tengah Tahapan Pemilihan
Komisi II DPR RI menilai revisi UU Pilkada tidak mungkin dilakukan di tengah tahapan pemilihan kepala daerah sudah berlangsung pada tahun ini.
JPPR Desak KPU Abaikan Komisi II Soal Verifikasi Faktual Parpol
JPPR menilai independensi KPU dipertaruhkan dalam pelaksanaan amanat Putusan MK soal verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2019.
Komisi II Wacanakan Revisi UU Adminduk Pasca Putusan MK
Amali mengatakan, tidak ada cara lain untuk melaksanakan Putusan MK, kecuali merevisi UU Adminduk.
Komisi II Dukung Mendagri Cantumkan Aliran Kepercayaan di E-KTP
Putusan MK yang memperbolehkan penghayat kepercayaan ditulis di kolom agama KTP merupakan bentuk pengakuan negara pada penghayat kepercayaan yang harus segera direalisasikan.
Komisi II DPR Catat 9 Pemicu Konflik di Pilkada 2018 & Pemilu 2019
Komisi II DPR RI mengidentifikasi 9 hal yang bisa memicu konflik selama Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.
Alasan Fraksi Gerindra, PAN dan PKS Tolak Perppu Ormas
Tiga fraksi di DPR RI, yakni Gerindra, PAN dan PKS menolak pengesahan Perppu Ormas menjadi undang-undang. Ketiganya menilai Perppu itu seharusnya tidak terbit.
DPR akan Putuskan Perppu Ormas di Rapat Paripurna 26 Oktober Nanti
"Sikap finalnya kita berharap terlihat pada proses akhir pengambilan keputusan tingkat dua pada Rapat Paripurna pada Kamis (26/10/2017)," ujar Taufik.
Komisi II akan Undang HTI dalam Pembahasan Perppu Ormas
Komisi II DPR RI akan mengundang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam pembahasan lanjutan Perppu Ormas.
Komisi II DPR RI akan Bentuk Panja Bahas Persoalan Meikarta
Komisi II DPR RI berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas masalah perizinan proyek Meikarta.
Pemerintah Diminta Prioritaskan Angkat Pegawai Honorer
Komisi II DPR meminta agar pemerintah memprioritaskan angkat pegawai honorer daripada merekrut orang baru.