Indeks Komisi Ii Dpr Ri

DPR dan Pemerintah sepakat untuk menghapus tenaga honorer dari instansi pemerintah. Rencana ini menuai aksi protes, karena tindakan ini dinilai seperti "kacang lupa kulitnya".

Johan Budi menilai kasus yang menjerat Wahyu merupakan modus baru karena biasanya korupsi KPU berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Komisi II DPR juga akan menanyakan terkait bagaimana mekanisme pengawasan di internal KPU dan langkah konkret agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

Komisi II akan meminta penjelasan terkait dugaan suap PAW anggota DPR RI yang melibatkan komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Tito berkilah dirinya hanya mengusulkan agar Pilkada langsung dievaluasi.

Komisi II DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panja untuk mengawasi pelaksanaan seleksi ASN.

MK menyatakan anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan menjadi peserta Pilkada.

Komisi II DPR menerima sejumlah kelompok masyarakat yang meminta pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Boboga.

Mendagri Tito Karnavian ditegur oleh Komisi II DPR RI karena terlambat datang ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana hari ini.

Partai Golkar sebelumnya telah ditetapkan mendapat jatah kursi ketua Komisi II DPR.

Pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan). Kesepakatan dilakukan setelah Presiden Jokowi meminta agar pembahasan RUU Pertanahan ditunda.

Komisi II DPR mendorong pemerintah untuk segera memulai pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi untuk menjamin kerahasiaannya.

Amali meyakini Kemendagri pasti akan mengeluarkan perpanjangan SKT apabila FPI memenuhi persyaratan.

Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menjelaskan revisi UU Pilkada soal larangan mantan napi koruptor mencalonkan diri di Pilkada 2020 membutuhkan proses panjang.

KPU diminta belajar dari pengalaman masa lalu saat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks koruptor menjadi caleg di Pemilu 2019 dibatalkan oleh MA.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengatakan kunci utama masih adanya caleg eks napi adalah seleksi di tingkat partai. Bila partai politik komitmen untuk memberantas korupsi pasti tak akan mengusung calon yang pernah tersangkut kasus korupsi.

Dua pimpinan Komisi II DPR dari Fraksi PKS dan Demokrat menilai akses swasta terhadap data milik Dukcapil boleh diberikan asal dibatasi secara jelas.  

Penetapan tanggal 23 September 2020 untuk menghindari politisasi penggunaan tanggal penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

Mardani Ali Sera menyayangkan usulan Komisi II soal pembentukan Pengadilan Pertanahan ditolak oleh pemerintah. 

Mendagri Tjahyo Kumolo, BNPP dan DKPP membahas anggaran 2020 bersama Komisi II DPR RI hari ini.