Indeks Komisi Ii Dpr Ri

PKS ingin setiap partai yang lolos ke DPR RI dapat langsung mengajukan pasangan calon presiden-wapres.

Komisi II DPR RI tengah membahas revisi UU Pemilu berkaitan dengan wacana ambang batas parlemen dan pemilu serentak 2024 seperti 2019.

Jadwal pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 disepakati berlangsung pada 9 Desember tahun ini. Pemerintah, Komisi II DPR dan KPU sudah menyepakati hal ini.

Komaruddin Watubun khawatir tahapan-tahapan Pilkada 2020 berpotensi membuat kerumunan massa dalam jumlah yang banyak.

"DPR meminta pemerintah untuk mengkaji pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah menjalarnya wabah COVID-19."

Menurut Sodik Mudjahid pengesahan pasal 170 dalam RUU Cilaka nantinya bisa membawa Indonesia menjadi negara otoriter karena kekuasaan penuh ada di pemerintah.

Dewa menggantikan Wahyu Setiawan yang terjerat kasus suap yang ditangani KPK.

DPR dan Pemerintah sepakat untuk menghapus tenaga honorer dari instansi pemerintah. Rencana ini menuai aksi protes, karena tindakan ini dinilai seperti "kacang lupa kulitnya".

Johan Budi menilai kasus yang menjerat Wahyu merupakan modus baru karena biasanya korupsi KPU berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Komisi II DPR juga akan menanyakan terkait bagaimana mekanisme pengawasan di internal KPU dan langkah konkret agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

Komisi II akan meminta penjelasan terkait dugaan suap PAW anggota DPR RI yang melibatkan komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Tito berkilah dirinya hanya mengusulkan agar Pilkada langsung dievaluasi.

Komisi II DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panja untuk mengawasi pelaksanaan seleksi ASN.

MK menyatakan anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan menjadi peserta Pilkada.

Komisi II DPR menerima sejumlah kelompok masyarakat yang meminta pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Boboga.

Mendagri Tito Karnavian ditegur oleh Komisi II DPR RI karena terlambat datang ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana hari ini.

Partai Golkar sebelumnya telah ditetapkan mendapat jatah kursi ketua Komisi II DPR.

Pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan). Kesepakatan dilakukan setelah Presiden Jokowi meminta agar pembahasan RUU Pertanahan ditunda.

Komisi II DPR mendorong pemerintah untuk segera memulai pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi untuk menjamin kerahasiaannya.

Amali meyakini Kemendagri pasti akan mengeluarkan perpanjangan SKT apabila FPI memenuhi persyaratan.