Indeks Komisi Ii Dpr Ri

Komisi II DPR RI menilai sebagian KPUD dan Bawaslu Daerah penyelenggara Pilkada serentak 2018 mengajukan usulan anggaran yang belum efisien.

Markus Nari membantah menerima aliran duit e-KTP dari Sugiharto. Ia juga membantah ikut dalam pembahasan anggaran e-KTP. Dalam dakwaan, ia disebut menerima duit Rp4 miliar dari Sugiharto.

Anas membantah ikut pertemuan untuk memuluskan proyek e-KTP di DPR. Ia berdalih sibuk mengurusi hak angket Century.

Politikus PAN, Teguh Juwarno menuding isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK bohong mengenai adanya pembagian duit suap E-KTP ke sejumlah anggota DPR RI di ruang kerja politikus Golkar, Mustokoweni Murdi pada September-Oktober 2010.

Dua bekas Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Taufik Effendi dan Teguh Juwarno mengklaim tidak mengenal Andi Narogong, pengusaha yang diduga punya peran besar di kasus E-KTP itu.

Dalam persidangan e-KTP, Gamawan Fauzi sempat adu argumen atas informasi yang diberikan mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap. Perbedaan terjadi terkait keterangan perubahan sumber anggaran proyek e-KTP.

Politikus dari PKS dan PDIP, Jazuli Juwaini dan Arief Wibowo, membantah telah menerima aliran suap e-KTP dengan alasan belum aktif di Komisi II DPR RI saat ada pembahasan proyek senilai Rp5,9 triliun. 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy curiga Direktorat Jendral Bea dan Cukai menutupi informasi mengenai temuan penyelundupan KTP dan NPWP palsu dari Kamboja.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly tidak hadir dalam agenda pemeriksaannya di (KPK) dan meminta penjadwalan ulang. 

Kesimpulan RDP di Komisi II DPR yang memutuskan terpidana percobaan boleh maju pilkada menuai protes. Pilkada yang diharapkan melahirkan calon pemimpin berintegritas tercoreng. Ironisnya, pemerintah maupun Komisi II DPR seolah-olah tidak mau disalahkan dalam pengambilan keputusan ini, layaknya lempar batu sembunyi tangan.

Beredar wacana pengetatan syarat calon anggota legislatif yang berasal dari kalangan artis untuk maju dalam Pileg 2019. DPR mengemukakan, pengetatan justru tidak boleh dipersempit hanya menyasar profesi tertentu guna memperbaiki kualitas caleg.

Komisi II DPR RI meminta masukan sejumlah akademisi terkait revisi UU Pilkada. Input dari kalangan akademisi sangat penting sebagai kajian sebelum pengambilan kebijakan yang tertuang dalam peraturan tertulis. DPR sendiri menargetkan pengesahan revisi UU ini pada Rapat Paripurna DPR RI, 29 April 2016.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa rampung sebelum masa tahapan pencalonan yang akan dimulai pada Mei 2016.