Indeks Komisi Ii Dpr Ri

Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menjelaskan revisi UU Pilkada soal larangan mantan napi koruptor mencalonkan diri di Pilkada 2020 membutuhkan proses panjang.

KPU diminta belajar dari pengalaman masa lalu saat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks koruptor menjadi caleg di Pemilu 2019 dibatalkan oleh MA.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengatakan kunci utama masih adanya caleg eks napi adalah seleksi di tingkat partai. Bila partai politik komitmen untuk memberantas korupsi pasti tak akan mengusung calon yang pernah tersangkut kasus korupsi.

Dua pimpinan Komisi II DPR dari Fraksi PKS dan Demokrat menilai akses swasta terhadap data milik Dukcapil boleh diberikan asal dibatasi secara jelas.  

Penetapan tanggal 23 September 2020 untuk menghindari politisasi penggunaan tanggal penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

Mardani Ali Sera menyayangkan usulan Komisi II soal pembentukan Pengadilan Pertanahan ditolak oleh pemerintah. 

Mendagri Tjahyo Kumolo, BNPP dan DKPP membahas anggaran 2020 bersama Komisi II DPR RI hari ini.

Setelah meminta perlindungan ke Menteri Pertahanan dan Menkopolhukam, Kivlan Zen minta perlindungan ke Komisi II DPR RI.

Komisi II DPR menilai, pemindahan ibu kota harus disertai dengan perencanaan yang matang agar tidak hanya sekadar memindahkan saja.

Alasan penolakan permintaan Bawaslu melonggarkan syarat jadi petugas pegawas TPS karena telah diatur dalam undang-undang.

Komisi II DPR RI mendesak agar Kemendagri dan KPU tak menyepelekan setiap informasi soal Pemilu 2019.

Perbedaan pendapat sempat mencuat antar anggota Komisi II DPR RI soal kasus Ganjar Pranowo yang mendeklarasikan dukungan paslon 01.

Komisi II DPR RI meminta pemerintah berhati-hati mengeluarkan e-KTP pada TKA, untuk mewaspadai terhadap penyalahgunaan.

Ada potensi tindakan pungli pengurusan sertifikat tanah terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia.

Ahmad Riza Patria tidak sepakat dengan usulan penempatan perwira aktif TNI di kementerian dan lembaga. Wakil Ketua Komisi II itu menilai usulan Panglima TNI tersebut bisa memicu masalah.  

"Hampir semua pasal sudah disetujui, hanya satu pasal saja tentang pemilih yang pindah memilih. Itu akan mendapatkan salah satu surat suara lebih, itu seperti apa gitu loh," ujar Arief

Wacana pembentukan Pansus e-KTP mendapat dukungan dari pimpinan Komisi II DPR RI. 

Komisi II DPR akan segera memanggil Mendagri dan perusahaan pelaksana proyek pengadaan e-KTP. 

"Maka dari itu kita dorong juga sistem pemilu kita harusnya melalui sistem e-voting. Sehingga duplikasi e-KTP bisa terhindari. Karena kalau e-voting input data double pasti di-reject."

Pengupahan saksi oleh negara akan membebani APBN.