Menuju konten utama

Komisi II DPR Nilai Pemindahan Ibu Kota Perlu Perencanaan Matang

Komisi II DPR menilai, pemindahan ibu kota harus disertai dengan perencanaan yang matang agar tidak hanya sekadar memindahkan saja.

Komisi II DPR Nilai Pemindahan Ibu Kota Perlu Perencanaan Matang
Peta Indonesia dengan daerah yang berwarna hijau. Pemerintah membahas rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke provinsi lain. Antarafoto/Bayu Prasetyo

tirto.id - Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali memberikan peringatan kepada pemerintah jika ingin melakukan pemindahan ibu kota ke luar dari Jakarta.

Ia menilai, pemindahan ibu kota harus disertai dengan perencanaan yang matang agar tidak hanya sekadar memindahkan saja.

Zainudin mengatakan, pemerintah dalam memutuskan lokasi ibu kota yang baru harus memikir daya dukung dan infrastruktur apa saja yang masih perlu dipersiapkan di lokasi terbaru. Ia juga menilai pemerintah perlu melakukan perencanaan jangka panjang.

"Jadi jangan kita hanya sekadar memindahkan, tapi perencanaan tata ruang dan sebagainya tak kita persiapkan untuk puluhan tahun ke depan, jadi saya kira perencanaan-perencanaan itu dan itu ada di Bappenas," kata Zainudin di DPR RI, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Ia meminta pemerintah untuk segera memulai studi dan kajian mendalam agar secepatnya bisa dimintai persetujuan di DPR RI.

"Studinya silakan dimulai. Kita berwacana untuk itu segera diterima, saya yakini saya percaya Pak Jokowi akan merealisasikan rencana itu apalagi sudah dibuka lagi, studi-studinya seperti apa, tentu akan dimintakan persetujuan dengan DPR," katanya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke luar pulau Jawa karena Jakarta macet dan banjir.

Ia menyebutkan, Jakarta menjadi kota terburuk keempat berdasarkan kondisi lalu lintas saat sibuk dari 390 kota yang disurvei.

Jakarta menempati peringkat 9 terburuk untuk kepuasan pengemudi, serta kinerja kemacetan terburuk, 33.240 Stop-Start Index serta grid lock yang mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antar kementerian lembaga kadang-kadang tidak efektif.

“Kerugian ekonomi yang diakibatkan tahun 2013 sebesar Rp56 triliun per tahun, yang kami perkirakan angkanya sekarang sudah mendekati Rp100 triliun per tahun dengan makin beratnya kemacetan di wilayah Jakarta,” kata Bambang saat menyampaikan paparannya pada Rapat Terbatas tentang tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019), dikutip dari Setkab.

Baca juga artikel terkait PEMINDAHAN IBU KOTA atau tulisan lainnya dari Haris Prabowo

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Dhita Koesno