tirto.id - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, berdasar kajian lembaganya, ada tiga alternatif yang bisa diterapkan dalam rencana pemindahan ibu kota negara.
Bambang menyebut, alternatif pertama adalah ibu kota tetap di Jakarta. Namun, perlu dibentuk distrik khusus pemerintahan.
Dia memaparkan, distrik khusus di seputaran istana negara, Monas dan sekitarnya tersebut akan dibuat khusus menjadi lokasi kantor pemerintahan, khususnya kementerian/lembaga.
“Itu adalah alternatif pertama, yang berarti harus tentunya mengubah peruntukan di wilayah seputaran Istana dan Monas,” kata Bambang sebagaimana dilansir laman Sekretariat Kabinet.
Bambang menjelaskan hal ini saat menyampaikan hasil kajian Bappenas dalam Rapat Terbatas tentang tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Menurut Bambang, jika alternatif pertama itu dipilih pemerintah, risikonya posisi Jakarta sebagai "pusat segalanya" di Indonesia akan semakin kuat dan laju urbanisasi tidak akan berdampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi.
Penerapan alternatif pertama ini, kata Bambang, juga mengharuskan pemerintah membangun LRT atau monorel untuk memudahkan mobilitas pejabat dan pegawai negara di distrik khusus itu.
Alternatif kedua, Bambang melanjutkan, adalah memindahkan lokasi pusat pemerintahan ke lokasi dekat Jakarta. Contohnya, di sekitar Jabodetabek. Indonesia bisa meniru langkah Malaysia yang memindahkan pusat administrasi pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.
Jika menerapkan alternatif kedua itu, Bambang mengatakan idealnya lokasi ibu kota baru berada di radius 50 sampai 70 km dari Jakarta, seperti daerah Jonggol (Jawa Barat) atau Maja (Banten).
Akan tetapi, kata Bambang, pilihan kedua itu tetap berisiko membuat perekonomian Indonesia terpusat di Jakarta dan sekitarnya alias wilayah metropolitan Jakarta.
Sedangkan alternatif ketiga, menurut dia ialah memindahkan ibu kota ke luar Jawa dan memilih lokasi yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.
Menurut dia, dalam menerapkan langkah ini, Indonesia bisa mencontoh Brasil yang memindah ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia yang berada di tengah wilayah negara itu.
Selain itu, kata dia, Indonesia juga bisa mencontoh Australia yang memilih Canberra sebagai lokasi ibu kota yang terletak di antara dua kota besar di negara itu, Sidney dan Melbourne. Bambang pun mencatat Kazakhstan juga memindahkan ibu kota dari Almaty ke Astana, karena lokasinya berada di tengah wilayah negara.
“Nah kemudian ketiga, memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Intinya kita ingin lebih menyebarkan perekonomian Indonesia, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa yang saat ini menyumbang 58% dari PDB tapi juga mulai bergerak untuk membuat kegiatan tambahan di luar Jawa,” ujar Bambang.
Meski menilai alternatif ketiga ini merupakan yang terbaik, Bambang mengingatkan realisasinya perlu memperhatikan ketersediaan lahan yang luas untuk pembangunan sebuah ibu kota baru.
Editor: Agung DH
