tirto.id - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengusulkan agar lokasi Ibu Kota Negara pindah ke kawasan luar Jawa, tepatnya di wilayah yang berada di tengah Indonesia.
“Tengah ini adalah memperhitungkan Barat ke Timur maupun Utara ke Selatan untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pembangunan khususnya wilayah kawasan Timur Indonesia. Jadi kita dorong ibu kota yang Indonesiasentris,” ujar Bambang seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet (setkab).
Dia menyatakan hal itu saat menyampaikan paparan pada Rapat Terbatas tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019)
Menurut Bambang, perlu ada lahan luas milik pemerintah maupun BUMN yang sudah tersedia untuk pembangunan ibu kota baru. Dengan begitu kebutuhan biaya pembebasan lahan tidak besar.
Selain itu, kata dia, calon lokasi ibu kota baru tersebut harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi maupun kebakaran hutan dan lahan gambut.
"Jadi ini kita harus mencari lokasi yang benar-benar minimal dari segi resiko bencana. Selain itu, harus tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan," kata dia.
Agar ada efisiensi dalam investasi awal infrastruktur, Bambang mengusulkan lokasi ibu kota baru tersebut berdekatan dengan kota kelas menengah yang sudah existing. Sarana layanan air minum, sanitasi, listrik dan jaringan komunikasi juga harus memadai di lokasi itu.
“Maksudnya kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik. Misalkan kita tidak perlu membangun bandara baru di kota tersebut, bisa menggunakan bandara yang sudah ada demikian juga pelabuhan dan sebagian jalan connecting,” kata dia.
Dia menambahkan lokasi ibu kota baru juga mesti tidak jauh dari pantai, meski tidak harus di pesisir. Hal ini mengingat Indonesia adalah negara maritim.
Dari segi sosial, Bambang melanjutkan, lokasi ibu kota baru tersebut semestinya harus jauh dari potensi konflik sosial dan masyarakat di sekitarnya memiliki budaya yang terbuka terhadap pendatang.
“Tentunya kita harapkan tidak ada dampak negatif terhadap komunitas lokal. Dan kemudian dari sisi pertahanan keamanan, kita harus memastikan perimeternya sesuai, yaitu untuk meminimumkan vulnerability dari state dan juga untuk menjaga wilayah teritorialnya dan tidak dekat dengan wilayah perbatasan negara,” ucap Bambang.
Editor: Agung DH
