tirto.id - Pemberitaan mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali ramai menjadi perbincangan belakangan ini. Mulai dari batalnya rencana Presiden Joko Widodo berkantor di sana pada Juli 2024, sampai dengan penerbitan aturan hak guna usaha (HGU) di IKN yang mencapai 190 tahun.
Di media sosial, tidak kalah ramai pembahasan soal IKN. Pembahasan yang belakangan mendapat perhatian netizen adalah terkait dengan keengganan Prabowo memindahkan ibu kota ke IKN.
Sejumlah unggahan media sosial menarasikan, presiden terpilih periode 2024-2029 tersebut tak ingin melanjutkan program Jokowi terkait ibu kota baru.
"Prabowo dikabarkan tidak mau pindah ibu kota dari Jakarta ke IKN," begitu bunyi keterangan teks dari unggahan akun @opajufee di Instagram 11 Juli 2024 lalu (arsip).
Unggahan dalam format reels tersebut sudah mengumpulkan lebih dari 237 ribu penonton. Terdapat juga 2.500 tanda suka (likes) dan sekitar 50 komentar dalam unggahan.
Dalam format yang sedikit berbeda, Tirto menemukan unggahan serupa di Facebook dari unggahan akun "Rita", yang mengambil potongan dari artikel Warta Ekonomi. Unggahan serupa juga ditemukan dari unggahan akun TikTok @firmancreator15.
Lalu, bagaimana faktanya? Apakah benar Prabowo batal memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN?
Pemeriksaan Fakta
Tirto mencoba mengidentifikasi unggahan di Instagram terlebih dahulu. Menggunakan metode reverse image search, kami menelusuri asal unggahan yang menyebut keengganan Prabowo memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN.
Hasil pencarian mengarahkan ke unggahan dari Instagram terverifikasi media Opini.id. Dalam unggahan aslinya, Opini.id menjelaskan kalau narasi Prabowo tidak berniat memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, merupakan opini dari pengamat politik Refly Harun. Hal tersebut disampaikan Refly dalam siaran di kanal YouTube-nya, Selasa (9/7/2024).
Menurut Refly, IKN kemungkinan besar akan terus dibangun, namun tidak akan menjadi ibu kota baru. IKN hanya akan menjadi kota biasa meski telan menelan biaya mencapai Rp466 triliun.
Unggahan tersebut juga menyoroti pernyataan Wakil Ketua MPR sekaligus Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang menyebut pelantikan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden akan dilakukan di Jakarta, bukan di IKN, Kalimantan Timur.
Sama halnya dengan tangkapan gambar yang tersebar di Facebook dan TikTok. Artikel dari Warta Ekonomi yang dicomot potongan headline-nya, juga mengambil opini dari Refly.
Isi artikel dari Warta Ekonomi ini cenderung sama dengan unggahan dari Opini.id. Sebagai tambahan, di artikel tersebut, Warta Ekonomi juga memuat pernyataan Ahmad Muzani yang menyebut bahwa Prabowo akan hadir dalam upacara 17 Agustus di IKN.
Bisa disimpulkan, informasi soal keengganan Prabowo memindahkan ibu kota ini adalah opini dari pengamat politik dan bukan pernyataan resmi. Belum ada pernyataan apapun dari pihak Prabowo mengenai pembatalan pemindahan ibu kota.
Kami juga mencoba mencari informasi soal keengganan Prabowo pindah ke IKN. Hasil pencarian mengarahkan kami ke artikel dari CNBC Indonesia. Dalam artikel tersebut, Prabowo memaparkan alasan ibu kota harus pindah ke IKN. Hal tersebut dipaparkan Prabowo pada Mei 2024 lalu, tepatnya di acara dialog Qatar Economic Forum.
Kesimpulan
Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan klaim bahwa Prabowo batal memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).
Informasi yang beredar di media sosial adalah opini dari pengamat Politik Refly Harun. Unggahan di media sosial tidak menyertakan keterangan kalau pernyataan tersebut adalah opini pengamat dan bukan pernyataan resmi dari Prabowo.
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Editor: Farida Susanty
