Indeks Komisi Ii Dpr Ri

Pembiayaan saksi oleh negara dinilai bisa berfungsi untuk menghemat anggaran kampanye yang mesti dikeluarkan para caleg.

Usul pendanaan saksi Pemilu oleh pemerintah muncul untuk mengurangi potensi kecurangan parpol guna memenuhi pendanaan saksi.

Politikus PPP Achmad Baidowi mengklaim wacana pengajuan Hak Angket terkait dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sudah menjadi pembicaraan informal di Komisi II DPR RI.

"Presiden harus mengambil tindakan yang tegas agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Ini sudah yang kedua kalinya. Presiden harus ambil tindakan," kata anggota Komisi II F-PKS, Sutriyono.

Komisi II DPR RI menilai revisi UU Pilkada tidak mungkin dilakukan di tengah tahapan pemilihan kepala daerah sudah berlangsung pada tahun ini.

JPPR menilai independensi KPU dipertaruhkan dalam pelaksanaan amanat Putusan MK soal verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2019.

Amali mengatakan, tidak ada cara lain untuk melaksanakan Putusan MK, kecuali merevisi UU Adminduk.

Putusan MK yang memperbolehkan penghayat kepercayaan ditulis di kolom agama KTP merupakan bentuk pengakuan negara pada penghayat kepercayaan yang harus segera direalisasikan.

Komisi II DPR RI mengidentifikasi 9 hal yang bisa memicu konflik selama Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Tiga fraksi di DPR RI, yakni Gerindra, PAN dan PKS menolak pengesahan Perppu Ormas menjadi undang-undang. Ketiganya menilai Perppu itu seharusnya tidak terbit.

"Sikap finalnya kita berharap terlihat pada proses akhir pengambilan keputusan tingkat dua pada Rapat Paripurna pada Kamis (26/10/2017)," ujar Taufik.

Komisi II DPR RI akan mengundang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam pembahasan lanjutan Perppu Ormas.

Komisi II DPR RI berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas masalah perizinan proyek Meikarta.

Komisi II DPR meminta agar pemerintah memprioritaskan angkat pegawai honorer daripada merekrut orang baru.

Komisi II DPR RI menilai sebagian KPUD dan Bawaslu Daerah penyelenggara Pilkada serentak 2018 mengajukan usulan anggaran yang belum efisien.

Markus Nari membantah menerima aliran duit e-KTP dari Sugiharto. Ia juga membantah ikut dalam pembahasan anggaran e-KTP. Dalam dakwaan, ia disebut menerima duit Rp4 miliar dari Sugiharto.

Anas membantah ikut pertemuan untuk memuluskan proyek e-KTP di DPR. Ia berdalih sibuk mengurusi hak angket Century.

Politikus PAN, Teguh Juwarno menuding isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK bohong mengenai adanya pembagian duit suap E-KTP ke sejumlah anggota DPR RI di ruang kerja politikus Golkar, Mustokoweni Murdi pada September-Oktober 2010.

Dua bekas Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Taufik Effendi dan Teguh Juwarno mengklaim tidak mengenal Andi Narogong, pengusaha yang diduga punya peran besar di kasus E-KTP itu.

Dalam persidangan e-KTP, Gamawan Fauzi sempat adu argumen atas informasi yang diberikan mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap. Perbedaan terjadi terkait keterangan perubahan sumber anggaran proyek e-KTP.